Giliran Ketua Parlemen Korsel Desak Perundingan dengan Korut

Bersamaan dengan eskalasi tensi di Semenanjung Korea, Ketua parlemen Korea Selatan Chung Sye-kyun mendesak upaya untuk memulai perundingan dengan Korea Utara dan mengatakan, sanksi dengan sendirinya tidak mampu menjamin perdamaian di kawasan.

Chung Sye-kyun saat menyampaikan pidato di pembukaan Forum Politik Asia-Eropa di Seoul menandaskan, meski uji coba rudal Korea Utara merupakan ancaman bagi perdamaian, namun di samping sanksi dan represi terhadap Pyongyang, kita juga membutuhkan dialog.

Meski Chung Sye-kyun dari kubu anti Moon Jae-in, Presiden Korsel, namun sepertinya konsensus nasional di negara ini terkait perundingan dengan Korut sebagai solusi tunggal menyelesaikan krisis Semenanjung Korea mulai terbentuk. Karena partai oposisi biasanya mengiringi kebijakan Amerika anti Korut, namun presiden saat ini mendukung dialog dengan Pyongyang.

Hal ini dapat dianalisa dari berbagai sudut. Pertama bahwa rakyat Korea Selatan menentang kebijakan haus perang Amerika terhadap Korea Utara. Kedua Washington dalam prakteknya menunjukkan bahwa negara ini mengejar kebijakan pengobaran krisis di kawasan melalui penyebaran Korutphobia dan Cinaphobia. Ketiga jika meletus krisis dan perang, Korea Selatan akan sangat menderita, bahkan Korut mengancam akan memusnahkan Seoul. Keempat alasan Korsel menuntut perdamaian dengan Korut adalah mandulnya strategi sanksi dan represi ekonomi serta politik terhadap Pyongyang oleh Amerika dan Dewan Keamanan PBB.

Karena meski di sanksi, Korea Utara bukan saja tidak menghentikan program nuklir dan rudalnya, malah negara ini menilia sanksi dan represi politik serta militer sebagai pengumuman perang oleh Amerika terhadap Pyongyang. Oleh karena itu, Korut mulai memperkuat kekuatan dan kemampuan rudalnya hingga ke arah peluncuran rudal antar benua.

Di sisi lain opini publik di kawasan menentang segala bentuk tensi dan pengobaran krisis oleh Amerika di Semenanjung Korea. Amerika dengan menerbangkan pesawat pembomnya di perbatasan Korsel dengan Korut dengan alasan manuver bersama telah mengobarkan kekhawatiran dan merusak keamanan lebih besar di Semenanjung Korea. Hal ini karena pesawat pembom melalui aksi provokatifnya telah mendekati zona udara Korea Utara.

Paul Zolotariuv, pengamat Rusia di Institut Riset AS dan Kanada di Moskow terkait hal ini meyakini, Pengiriman skuadron udara Amerika ke pantai Semenanjung Korea sama halnya dengan rencana pengerahan pasukan di kawasan ini. Padahal Korea Utara mampu melancarkan balasan dan bahkan merusak artileri dan bisa jadi target serangan ini adalah Seoul, ibukota Korea Selatan.”

Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Korea Selatan adalah protes Cina atas kebijakan Seoul yang mengekor Washington khususnya terkait penempatan sistem anti rudal THAAD di negara ini. Pemerintah Seoul menyadari bahwa pecundang utama di krisis Semenanjung Korea adalah Korea Selatan, karena Amerika memanfaatkannya sebagai lokasi penyimpanan peralatan perangnya dan hal ini mendorong tensi Seoul dengan tetangganya, khususnya Beijing.

Peter Spina, pengamat kawasan dari Universitas Yonsei Korea Selatan meyakini, "Bagi Cina sistem rudal THAAD merupakan ancaman bagi keamanan nasionalnya dan Beijing tidak akan pernah berkompromi dengan sistem ini. Khususnya Cina baru-baru ini terlibat tensi verbal dengan Amerika terkait kawasan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Korea Selatan harus menganalisa dengan baik lingkungan sekitarnya dan tidak meningkatkan manuver terkait prgram manuver militer Amerika."

Bagaimana pun juga Korea Selatan adalah mitra strategis Amerika di kawasan, namun negara ini memiliki kekuatan yang kecil dalam mempengaruhi kebijakan ofensif Washington di Semenanjung Korea. Hal ini karena Amerika memanfaatkan isu Korea Utara sebagai alasan untuk menjustifikasi berlanjutnya kehadiran militernya di Asia Timur dan memblokade Cina. Di sisi lain, berlanjutnya protes warga dan pemerintah Korea Selatan sedikit banyak berpengaruh pada pengendalian kebijakan haus perang Amerika terhadap Korea Utara. (MF)