Sidang OKI di Bangladesh

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina menekankan pentingnya mencabut ambiguitas nama suci Islam dan memisahkan identitas Muslim dengan terorisme.

Sheikh Hasina di pidatonya di sidang tingkat menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Dhaka mengatakan, identitas Muslim tercampur dengan terorisme dan telah disalahpahami. Ia menambahkan, sejumlah kelompok kecil telah mencoreng nama Islam dan kini tiba saatnya Muslim menjinakkan konspirasi anti Islam.

Konferensi ini digelar di Bangladesh ketika muslim di berbagai dunia menghadapi beragam kesulitan, di antaranya adalah genosida muslim Rohingya di Myanmar, krisis di Suriah dan Yaman serta kesulitan besar lainnya akibat kemiskinan. Permintaan Menlu Bangladesh Abul Hassan Mahmud Ali di sidang tingkat menlu OKI bahwa harus diambil langkah segera guna memulangkan pengungsi Rohingya ke rumah mereka di negara bagian Rakhine Myanmar menunjukkan parahnya kondisi kehidupan mereka di kamp pengungsi serta berlanjutnya kezaliman militer dan ekstrimis Budha terhadap Muslim Rohingya.

OKI dengan 57 anggota tercatat sebagai organisasi dunia terbesar setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Muslim Rohingya berharap pemerintah Myanmar ditekan untuk bersedia memberi hak sipil mereka. Di sisi lain, berbagai organisasi yang mengaku pembela HAM sampai saat ini tetap bungkam menyaksikan pembantaian Muslim Rohingya dan arus pengungsian etnis tertindas ini.

Ini artinya OKI dihadapkan pada ujian berat untuk menyelesaikan krisis dan kesulitan yang dihadapi dunia Islam serta muslim di berbagai wilayah dunia. Dengan memberi perlindungan hak muslim, maka OKI dapat muncul sebagai organisasi berpengaruh di transformasi internasional.

Sayid Hamid al-Bar, pengapat politk mengatakan, "Kita tidak ingin menyaksikan genosida muslim Rohingya. Masyarakat internasional sampai saat ini hanya menjadi penonton. Sampai saat ini berapa orang yang telah menjadi korban? Kita telah mengambil pelajaran dari masa lalu. Para pengungsi dan kelompok pembela HAM menyatakan bahwa tentara Myanmar melakukan banyak kejahatan terhadap muslim Rohingya."

Tak diragukan lagi OKI memiliki kapasitas dan kemampuan besar untuk membantu menyelesaikan krisis di negara-negara Islam dan muslim di berbagai wilayah dunia. Meski demikian selama beberapa tahun terakhir, sejumlah negara anggota seperti Arab Saudi dengan kebijakan haus perangnya dan pengobaran krisis di berbagai wilayah seperti Yaman dan Suriah mendorong dunia Islam menghadapi friksi internal. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi kemampuan mereka menyelesaikan krisis dan kendala dunia Islam.

Simon Thaisdale, pengamat politik internasional mengatakan, "Peringatan PBB terkait genosida Muslim Rohingya di Myanmar direspon dengan kebungkaman masyarakat internasional dan hal ini mengindikasikan kecenderungan kecil bagi intervensi kemanusiaan di kondisi paling parah dan tanggung jawab ini kian memberatkan elit Islam untuk menyelesaikan krisis ini."

Bagaimanapun juga OKI di langkah pertamanya untuk membantu menyelesaikan krisis dunia Islam dan negara-negara Islam, selain haru menyelesaikan friksi internal dan mengambil sikap bersama termasuk soal memerangi terorisme, juga harus aktif dan memiliki pengaruh signifikan di kancah internasional. OKI juga tidak seharusnya merasa cukup dengan sekedar merilis statemen.

Mengingat bahwa pemerintah Bangladesh berada dalam kondisi sangat sulit dalam menerima pengungsi Rohingya, sepertinya harapan bantuan lebih besar dan nyata dari OKI sangat diharapkan. (MF)