Mencermati Eskalasi Friksi Uni Eropa Soal Pencari Suaka

Masalah pencari suaka dan imigran gelap telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Uni Eropa sejak awal dan telah menyebabkan perselisihan serius antara pemerintah Uni Eropa.

Negara-negara Eropa Timur pada dasarnya menentang penerimaan imigran gelap dan pengungsi, sementara negara-negara besar Eropa Barat menuntut penerimaan mereka sesuai syarat-syarat yang ada. Selain itu, negara-negara di garis terdepan Uni Eropa, terutama Italia yang sekarang menjadi tujuan utama kedatangan imigran gelap dari Afrika ke Eropa, sangat kecewa dengan kurangnya perhatian Uni Eropa pada banyaknya dilema dan kesulitan yang dihadapi Roma.

Masalah ini ditambah munculnya pemerintahan sayap kanan di Italia menyebabkan pemerintah Roma bukan saja tidak mau menerima kapal yang ditumpangi para imigran gelap ke pelabuhan-pelabuhan mereka, tapi pada dasarnya tidak akan menerima mereka. Akibatnya, perahu-perahu itu terapung di Laut Mediterania. Pengulangan fenomena ini sangat memprihatinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam hal ini, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) meminta negara-negara UE untuk bertanggung jawab atas 150 migran yang terapung di dalam perahu patroli laut Italia. UNHCR hari Sabtu (25/8) meminta Italia agar mengizinkan para imigran gelap segera dapat dikeluarkan dari kapal Dichuti Italia.

Filippo Grandi, Komisaris Pengungsi PBB di Jenewa mengeluarkan pernyataan, sudah waktunya bagi negara-negara Eropa untuk mengakhiri persaingan terkait siapa yang mengambil tanggung jawab lebih sedikit menerima pencari suaka dan membuat keputusan yang tepat untuk memukimkan kembali pengungsi yang selamat dari Laut Mediterania.

Kapal Dichuti, milik unit patroli laut Italian pada 16 Agustus berhasil menyelamatkan sejumlah imigran gelap dari kapal yang mereka tumpangi. Pemerintah Italia telah mengumumkan bahwa pihaknya hanya akan mengizinkan keluarnya para imigran ini dari kapal, ketika negara-negara Eropa lainnya berkomitmen untuk menerima mereka. Namun, 12 negara Uni Eropa menjawab negatif terhadap permintaan Roma tersebut.

Jadi, terlepas dari slogan kemanusiaan Eropa, menjadi jelas bahwa dalam praktiknya, tidak ada yang bersedia menerima pencari suaka. Krisis pencari suaka telah memperparah perselisihan dan menantang konvergensi Uni Eropa.

Menurut Martin Pluim, seorang pakar politik, krisis pencari suaka sebenarnya bukan masalah masuknya sejumlah besar pengungsi ke Eropa, tapi lebih menunjukkan krisis manajemen dan kebijakan Eropa.

Saat ini, pemerintah sayap kanan Italia dan Perdana Menteri Giuseppe Conte telah mengambil kebijakan ketat terhadap imigran gelap. Meskipun keputusan yang dibuat oleh para pemimpin Eropa untuk memberikan bantuan yang signifikan kepada Roma untuk penerimaan dan penyelesaian imigran gelap, pemerintah Italia masih tidak dapat menerima bahwa Uni Eropa belum menyajikan proses baru untuk bantuan, penerimaan dan distribusi para imigran.

Negara-negara Eropa dihadapkan pada krisis imigran gelap dari Afrika dan Timur Tengah. Menghadapi masalah ini, negara-negara Eropa ada yang berperilaku kontroversial dan munafik. Ini menjadi simbol lain dari pendekatan Barat terhadap masalah hak asasi manusia, termasuk Eropa. Mereka jelas telah melanggar standar kemanusiaan untuk melindungi kepentingan mereka.

Sementara di negara-negara Eropa, seperti Perancis dan Inggris, mereka secara langsung bertanggung jawab dalam menciptakan dan memperluas krisis pengungsi dengan mendukung kelompok-kelompok teroris di Suriah. Sekarang, dengan eskalasi perbedaan dalam masalah ini di internal Uni Eropa, yang tergambarkan adalah kondisi para imigran gelap semakin membutuk dan rumit dari sebelumnya dan dihadapkan dengan masa depan yang tidak pasti.