Dinamika Asia Tenggara 10 November 2018

Dinamika Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya Indonesia dan Malaysia perkuat kerjasama pemberantasan korupsi, Iran dan Malaysia memperluas kerjasama akademis, pemulangan Muslim Rohingya ke Myanmar dinilai berbahaya, Presiden Sri Lanka membubarkan parlemen, dan ASEAN-Cina dinilai bekerja keras kelola situasi LCS.

RI-Malaysia Perkuat Kerjasama Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) memperbarui nota kesepahaman untuk menguatkan agenda pemberantasan korupsi di kedua negara. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada sejumlah kerjasama yang diperkuat bersama MACC.

"Antara lain kita seperti lalu, selalu capacitive building, itu menjadi program. Kemudian yang tidak kalah pentingmya yang akan membantu kita di dalam tugas kita berdua, kita juga akan melakukan joint investigation," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/11/2018) seperti dikutip Kompas.com

Menurut Agus, joint investigation tersebut akan memudahkan kedua pihak dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, kata Agus, KPK sedang mengembangkan Anti-Corruption Learning Center sebagai wadah edukasi para pegiat antikorupsi, baik bagi internal pegawai KPK, aparat lembaga pemerintahan lain hingga masyarakat sipil.

Agus mengakui bahwa pengembangan Anti-Corruption Learning Center tersebut masih baru, sementara MACC sudah membangun lembaga edukasi itu sejak lama. Lembaga pelatihan itu bernama Malaysia Anti-Corruption Academy (MACA).

"Malaysia juga akan belajar dan pendalaman juga mengenai dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). LHKPN itu ternyata Malaysia baru akan mulai," kata Agus.

Selain itu, MACC juga akan mempelajari penanganan gratifikasi yang dilakukan KPK. "Jadi nanti akan kita kerja sama, mereka belajar sama kita, dan kita akan memberikan informasi kepada mereka," kata Agus.

Iran dan Malaysia Perluas Kerjasama Akademis

Wakil Menteri Sains, Riset, dan Teknologi Iran untuk Urusan Internasional, Hossein Salar Amoli dan Wakil Menteri Pendidikan Malaysia Zaki bin Zakaria dalam pertemuan di Tehran, mengkaji cara-cara untuk memperluas kerjasama ilmiah dan riset antara kedua negara.

Salar Amoli, seperti dilaporkan ISNA, Jumat (9/11/2018) menjelaskan tentang kapasitas dan prestasi ilmiah Iran di tingkat nasional dan internasional. "Kebijakan makro Kementerian Sains, Riset dan Teknologi di bidang internasional fokus pada tiga bidang yaitu: transfer pengetahuan, pengembangan dan penguatan kursus teknis, dan internasionalisasi pendidikan tinggi Iran (IHEI)," jelasnya.

Pada kesempatan itu, kedua pihak juga menekankan pentingnya memperkuat kerjasama ilmiah dan riset antara Iran dan Malaysia.

Salar Amoli dan Zaki bin Zakaria lebih lanjut bertukar pandangan tentang penyusunan program kerjasama ilmiah, masalah pertukaran profesor dan mahasiswa, membuka peluang riset dan kerjasama timbal balik, pertukaran beasiswa jangka pendek, dan mendirikan cabang akademik Iran di Malaysia.

Institut Material dan Energi Iran dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah menandatangani MoU pada akhir Oktober lalu untuk melaksanakan proyek riset bersama guna menemukan akar penyebab polusi udara di ibukota kedua negara serta menemukan cara untuk mengatasinya.

Pemulangan Rohingya ke Myanmar Berbahaya

Badan-badan bantuan dan kelompok kemanusiaan memperingatkan tentang rencana berbahaya pemulangan ribuan pengungsi Muslim Rohingya ke negara asal mereka, Myanmar. Mereka akan menghadapi kekejaman yang tak terbayangkan di tangan militer.

Sebanyak 42 badan bantuan dan kelompok masyarakat sipil, termasuk Oxfam, World Vision dan Save the Children menandatangani pernyataan bersama pada hari Jumat (9/11/2018), dan menyebut rencana itu sebagai prematur dan berbahaya.

Lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak tahun lalu, ketika pasukan bersenjata Myanmar, yang didukung oleh ekstrimis Budha, melancarkan tindakan keras terhadap warga Muslim di Provinsi, Myanmar. Ribuan warga Rohingya terbunuh, dan mereka yang selamat dengan melarikan diri ke Bangladesh kini tinggal di kamp-kamp yang sangat penuh sesak di distrik Cox's Bazar di tenggara Bangladesh.

"Mereka takut tentang apa yang akan menimpa mereka jika kembali ke Myanmar sekarang, dan tertekan oleh kurangnya informasi yang mereka terima," kata pernyataan kelompok bantuan itu.

Para pengungsi Rohingya mengatakan jika pemerintah Bangladesh dengan paksa mendeportasi mereka ke Myanmar, mereka akan menghadapi kekerasan yang sama; pembunuhan dan penganiayaan di sana.

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee memperingatkan bahwa warga Rohingya masih menghadapi risiko tinggi penganiayaan. PBB menyimpulkan bahwa kekejaman terhadap kelompok minoritas ini sebagai genosida, dan menyerukan para pemimpin militer Myanmar untuk diselidiki.

Presiden Sri Lanka Bubarkan Parlemen

Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena dilaporkan membubarkan parlemen negara ini. Sirisena pada hari Jumat (9/11/2018) meliburkan parlemen Sri Lanka. Presiden Sri Lanka dua pekan lalu juga menangguhkan aktivitas parlemen dan kemudian mengakhiri penangguhan tersebut.

Ketegangan politik di Sri Lanka dimulai setelah Sirisena baru-baru ini mencopot Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan mengangkat Mahinda Rajapaksa, mantan presiden sebagai perdana menteri baru. Sementara itu, Ranil menyebut pencopotan dirinya tidak sah dan menolak meninggalkan rumah dinasnya serta menganggap dirinya masih perdana menteri.

Parlemen Sri Lanka sebelum ini mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima mantan Presiden Rajapaksa sebagai perdana menteri baru. "Mayoritas anggota parlemen menganggap perubahan itu tidak konstitusional dan bertentangan dengan tradisi," kata ketua Parlemen Sri Lanka, Karu Jayasuriya dalam sebuah pernyataan.

Keputusan Sirisena membekukan parlemen telah menimbulkan kekhawatiran di antara partai-partai politik di Sri Lanka dan di antara sekutu tradisional negara itu seperti India, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rajapaksa dikenal sebagai seorang nasionalis Sri Lanka dan dekat dengan Cina.

ASEAN-Cina Dinilai Bekerja Keras Kelola Situasi LCS

Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS, Shaah F. Muhibat menilai bahwa negara-negara anggota ASEAN dan Cina telah bekerja keras dalam mengelola situasi di wilayah sengketa Laut Cina Selatan agar tetap stabil dan kondusif.

"Dengan banyaknya kemajuan yang dibuat menunjukkan bahwa ASEAN dan Cina bekerja keras untuk mengelola sengketa di Laut Cina Selatan dan konsekuensi dari sengketa tersebut," ujar Shaah di Jakarta, Selasa (6/11/2018) seperti dilansir Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan pada kegiatan seminar "Germany-Indonesia Strategic Dialogue" yang dilaksanakan di Auditorium Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS).

Dia menyebutkan bahwa ada beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh ASEAN dan Cina dalam upaya penanganan sengketa dan pengurangan ketegangan di Laut Cina Selatan.

"Jika kita ingin melihat masalah dengan sudut pandang optimistis, ada rasa berkurangnya ketegangan di Laut Cina Selatan, terutama untuk dua tahun terakhir (2017 dan 2018), dibandingkan pada 2016 ketika ada putusan arbitrase tentang Laut Cina Selatan," kata Shaah.

Menurut dia, salah satu kemajuan yang telah dibuat dalam upaya menjaga perdamaian dan kestabilan di Laut Cina Selatan adalah pelaksanaan kegiatan latihan keamanan maritim antara ASEAN dan Cina pada 2018. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN dan Cina selama beberapa tahun terakhir sangat aktif dalam melakukan lokakarya tentang perlindungan lingkungan laut. (RM)