Persyaratan INSTEX dan Inkonsistensi Uni Eropa
Uni Eropa dan Troika Eropa sebagai anggota kelompok 4+1 menyatakan mendukung berlanjutnya JCPOA, dan mengkritik keluarnya AS dari perjanjian nuklir internasional tersebut.
Tampaknya pihak Eropa berupaya meredam pengaruh negatif sanksi AS terhadap Iran dengan mengeluarkan mekanisme transaksi keuangan antara Iran dan Eropa.
Pada 31 Januari lalu, para menteri luar negeri Jerman, Perancis dan Inggris membentuk mekanisme khusus mengenai pembayaran antara Iran dan Eropa dalam bentuk Instrumen Pendukung Transaksi Perdagangan, INSTEX.
Lalu apakah tawaran Eropa ini serius dan efektif ? Untuk mengujinya, tampaknya perlu menelisik pernyataan bersama yang disampaikan Uni Eropa hari Senin (4/2) yang dipenuhi kontradiksi dalam sikap mereka mengenai Iran. Pasalnya, Uni Eropa dalam statemennya mengakui komitmen penuh Iran terhadap isi perjanjian nuklir yang ditandatanganinya.
Tidak hanya itu, Uni Eropa juga menegaskan bahwa pencabutan sanksi merupakann variabel utama dalam JCPOA, dan menyesalkan keputusan Presiden AS, Donald Trump yang kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Pernyataan Uni Eropa ini menunjukkan pengakuan bahwa Iran tetap memegang komitmennya terhadap JCPOA, meskipun Iran menghadapi pelanggaran dari Washington.
Pihak Eropa berjanji akan mengambil langkah preventif untuk menghadapi sepak terjang konfrontatif AS. Tapi faktanya, Uni Eropa terlambat dalam mengantisipasi blunder AS, dan kini mengeluarkan mekanisme transaksi finansial baru berbentuk INSTEX yang sangat terbatas. Selain itu Uni Eropa juga mengajukan syarat kepada Iran seperti implementasi FATF.
Tentu saja persyaratan tersebut memicu reaksi dari Iran. Duta Besar Iran untuk Inggris, Hamed Baeidinejad mengatakan, Iran dipastikan tidak akan menerima saluran finansial prakarsa Eropa jika harus memberlakukan prasyarat tertentu.
Uni Eropa mengkritik sikap AS yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran, tapi juga menyampaikan kekhawatiran mengenai peran Iran di kawasan. Brussels mengklaim Iran memberikan bantuan militer, politik dan finansial kepada para pemain non-pemerintah di sejumlah negara kawasan seperti Suriah dan Lebanon.
Uni Eropa juga mempertanyakan program rudal Iran yang dinilainya bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB no.2231. Tidak hanya itu, mereka juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai masalah hak asasi manusia di Iran.
Uni Eropa selama ini berulangkali menegaskan urgensi menjaga keberlanjutan JCPOA, tapi ironisnya tetap mengamini dikte AS yang mempersoalkan program rudal pertahanan Iran dan peran kontributif Tehran di kawasan. Padahal selama ini Uni Eropa dan publik dunia dengan baik memahami tujuan Iran meningkatkan program rudalnya untuk kepentingan membela diri.
Kementerian luar negeri Iran menyatakan, masalah aktivitas pertahanan Iran sepenuhnya berpijak pada prinsip depensif dan independen. Tudingan mengenai masalah ini terhadap Iran merupakan salah satu bentuk dari ancaman jelas terhadap keamanan nasional Republik Islam yang tidak kontruktif, bahkan kontra-produktif dengan kepentingan bersama di tingkat regional dan internasional. Selain itu klaim tersebut bertentangan dengan keamanan regional dan kepentingan Eropa sendiri.
Masalah lain mengenai peran regional Iran yang dipersoalkan Barat juga tidak memiliki pijakan kuat. Pasalnya Iran terbukti memberikan kontribusi penting dalam penumpasan teroris di kawasan, terutama Irak dan Suriah. Sebaliknya, sejumlah negara Eropa bersama AS dan sebagian negara Arab justru menjadi pendukung kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di Suriah.
Negara-negara besar Eropa selama ini berperan sebagai pemasok senjata dan alutsista bagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 hingga kini.
Sejatinya, meskipun sikap Uni Eropa selama ini menunjukkan dukungannya terhadap Iran di JCPOA, tapi persyaratan tertentu yang disodorkan terhadap Iran justru menunjukkan inkonsistensi mereka dalam mewujudkan isi perjanjian bersama yang telah disepakati.(PH)
