Kudeta terhadap Pengkudeta di Sudan

Omar al-Bashir pada tahun 1989 melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Sudan Sadiq al-Mahdi, dan kini setelah berlalu sekitar tiga dekade, tampaknya Presiden Sudan tersebut dikudeta oleh militer.

Menurut televisi al-Mayadeen pada hari Kamis (11/4/2019), militer Sudan telah mencopot Presiden Omar al-Bashir dan para wakilnya serta mengambil alih kekuasaan. Para sanksi mata menuturkan bahwa pasukan reaksi cepat telah disebarkan di jalan-jalan Khartoum, ibu kota Sudan.

Pertemuan para petinggi Staf Gabungan Militer Sudan dilakukan tanpa kehadiran al-Bashir. Sekelompok perwira militer Sudan telah memasuki gedung radio nasional pada Kamis pagi.

Media-media pemerintah tidak memberikan laporan rinci tentang perkembangan di Sudan, tetapi radio dan televisi nasional telah menghentikan program regular mereka dan meminta publik untuk menunggu pengumuman penting dari angkatan bersenjata.

Sejak tanggal 19 Desember 2018 hingga sekarang, penduduk Sudan yang berjumlah sekitar 38 juta jiwa itu menyaksikan protes rakyat. Presiden al-Bashir telah melakukan beberapa langkah untuk memadamkan api protes, namun alih-alih protes tersebut berkurang, tetapi justru berkobar dan meluas.

Protes rakyat Sudan terhadap al-Bashir –yang berkuasa sejak tahun 1989 hingga sekarang ini– meletus menyusul persoalan ekonomi dan krisis di negara ini. Namun meningkatnya protes tersebut meluas hingga ke masalah politik dan kekuasaan.

Dari sisi ekonomi, meningkatnya persoalan mata pencaharian masyarakat, mahalnya harga roti dan kebutuhan dasar serta buruknya manajemen negara dan korupsi, menjadi pemicu pecahnya protes rakyat Sudan.

Harga bahan makanan di Sudan meningkat 60 persen, dan menurut laporan pemerintah, tingkat inflasi rata-rata pada November 2018 adalah sekitar 69 persen. Oleh sebab itu, para pemrotes dalam unjuk rasa mereka menyuarakan slogan "Tidak untuk Kelaparan dan Tidak untuk Mahal".

Dari sisi politik, situasi khusus internal, kebijakan pemerintah yang selaras dengan koalisi militer pimpinan Arab Saudi untuk menyerang Yaman, dan intervensi asing dalam urusan internal Sudan, menjadi penyebab utama munculnya protes yang berkelanjutan terhadap kebijaan al-Bashir.

Mengenai kondisi internal di Sudan adalah tidak adanya demokrasi, tidak ada rotasi elit politik dan berlanjutnya kekuasan al-Bashir selama tiga dekade terakhir, di mana ini semua menjadi pemicu protes rakyat.

Sebenarnya, protes rakyat Sudan terhadap kebijakan pemerintah telah terjadi sejak lama, namun al-Bashir, alih-alih memperhatikan dan memenuhi tuntutan legal rakyat di bidang ekonomi dan politik, dia justru bergabung dalam koalisi pimpinan Arab Saudi pada tahun 2015 untuk mengagresi Yaman.

Al-Bashir berpikir bahwa dengan bergabung dengan koalisi agresor pimpinan Arab Saudi, dia bisa mendapat banyak dolar dari rezim Al Saud sehingga bisa mengatasi persoalan ekonomi Sudan. Namun harapan al-Bashir meleset.

Alih-alih mendapatkan bantuan finansial yang cukup dari Arab Saudi, namun protes rakyat Sudan terhadap kebijakan al-Bashir justru meningkat menyusul tragedi kemanusiaan di Yaman akibat perang yang dikobarkan koalisi tersebut.

Rakyat Sudan memprotes pendekatan al-Bashir yang sejalan dengan rezim Al Saud, di mana langkah ini menyulut tragedi kemanusiaan di Yaman dan juga berdampak negatif terhadap ekonomi Sudan. Kebijakan pemerintah Sudan yang ikut memerangi rakyat Yaman telah meningkatkan protes terhadap al-Bashir.

Protes berlanjut hingga sampai pada tahap dukungan asing, terutama dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Pasalnya, al-Bashir yang putus asa atas bantuan finansial dari Arab Saudi –setelah bergabung dengan koalisi anti-Yaman–, secara tidak resmi keluar dari koalisi tersebut.

Langkah putar arah al-Bashir untuk memperkuat hubungan dengan Qatar –yang sedang berkonflik dengan Arab Saudi–, dan upaya untuk menghidupkan kembali hubungan Sudan dengan Suriah adalah langkah yang terlambat.

Perlu dicatat bahwa AS dan rezim Zionis pada tahun 2011 mendukung pemisahan bagian selatan Sudan dari negara ini. Pemisahan wilayah tersebut telah memukul ekonomi pemerintahan  al-Bashir. Sebab, 75 persen cadangan minyak Sudan yang berasal dari wilayah selatan negara itu menjadi hilang.

Pertanyaannya adalah meskipun ada sejarah kudeta dan muncul pemerintahan hasil kudeta di Sudan, namun dalam kondisi sekarang, bagaimana cara memenuhi tuntutan rakyat negara itu di sektor ekonomi dan politik? (RA)