Pars Today

Berbeda dengan Amerika Serikat, Uni Eropa selalu menekankan perluasan hubungan dengan Kuba. Dalam hal ini, Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, tiba di Havana pada hari Ahad, 8 September, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dan pejabat lainnya.

Federica Mogherini telah berulang kali mengutuk pembatasan ekonomi AS terhadap Havana dan menyebut aksi itu sebagai ilegal. Meskipun dimulainya normalisasi hubungan Kuba-AS terjadi di akhir kepresidenan Barack Obama dan bahkan telah dilakukan pembukaan dua kedutaan, tetapi pelantikan Donald Trump pada 20 Januari 2017 dan sikapnya yang keras terhadap Havana telah menyebabkan hubungan kedua negara kembali menjadi gelap.

Trump telah meninggalkan inisiatif meredam ketegangan yang dipimpin Obama untuk meningkatkan hubungan AS-Kuba. Pemerintahan Trump telah membalikkan proses yang ada dengan meningkatkan tekanan terhadap Kuba dengan mengumumkan sanksi baru atas negara ini. Sekalipun demikian, Uni Eropa dan negara-negara Eropa utama, seperti Jerman dan Perancis, bersikeras mencabut sanksi Washington terhadap Havana.

Menyusul pertemuan Federica Mogherini dengan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez pada 24 Mei 2019, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait pertemuan tersebut dan menekankan, "Keputusan AS untuk mengakhiri penangguhan butir ketiga dari UU Helms-Burton dibahas dalam agenda pembicaraan tadi. Uni Eropa dan Kuba, meskipun menyesali keputusan AS, percaya bahwa penerapan undang-undang ini di luar wilayah AS bertentangan dengan hukum internasional."

Butir ketiga UU yang disahkan pada 1996, memungkinkan warga AS mengajukan tuntutan hukum di pengadilan AS untuk menyita properti di Kuba. Implementasi butir ketiga undang-undang ini selalu ditunda oleh presiden-presiden Amerika sebelumnya. Namun, Trump mencabut penangguhan itu pada Mei 2019. Tindakan presiden AS mendapat kecaman tajam dari Uni Eropa. Menurut Mogherini, penerapan pembatasan sepihak terhadap Kuba tidak sesuai dengan hukum internasional dan UE akan mengambil sikap terhadapnya.

Uni Eropa ingin lebih mengembangkan hubungan dengan Kuba dan negara-negara utama UE adalah investor asing utama di Kuba, terutama di bidang pariwisata dan konstruksi. Pada Desember 2016, Mogherini melakukan kunjungan ke Kuba dan menandatangani perjanjian "Dialog Politik dan Kerja Sama" bersama Bruno Rodriguez, Menteri Luar Negeri Kuba.

Di bawah perjanjian tersebut, kerangka kerja baru untuk hubungan Uni Eropa-Kuba disusun yang akan membantu meningkatkan perdagangan bilateral, negosiasi politik dan kerja sama ekonomi antara Kuba dan anggota UE. Pada 5 Juli 2017, Parlemen Eropa menyetujui perjanjian tersebut.

Eduardo Perra, dosen Universitas Havana menyebut perjanjian ini dengan ucapannya, "Implementasi kesepakatan ini menguntungkan Uni Eropa dan juga Kuba." Ratifikasi kesepakatan ini oleh Uni Eropa sejatinya model penentangan Uni Eropa terhadap pendekatan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat terhadap Kuba.

Tujuan sebenarnya Washington dari ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatkan tekanan keuangan dan ekonomi terhadap Havana, termasuk menjatuhkan sanksi baru, adalah untuk semakin melemahkan pemerintah kiri Kuba dan pada akhirnya menggulingkannya.

Pada Mei 2019, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka akan mengadukan sanksi baru Washington terhadap Kuba kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau melakukan sanksi balasan terhadap Amerika Serikat demi melindungi kepentingan perusahaan-perusahaannya.

Menurut Elena Valencino, penggagas kesepakatan antara Uni Eropa dan Kuba, sanksi terbaru pemerintah Trump tidak dilakukan terhadap pemerintah Kuba. Sanksi ini sama seperti sebelumnya hanya untuk melemahkan rakyat Kuba dan perusahaan-perusahaan Eropa yang ingin beraktivitas di Kuba. Sebaliknya, langkah-langkah merusak Trump membuat Uni Eropa memperhatikan perluasan hubungan dan peningkatan interaksi dengan Kuba. Kunjungan pejabat senior Uni Eropa dan para pejabat senior Eropa ke Kuba dan penandatanganan berbagai nota kesepakatan antara kedua pihak menunjukkan tekad Eropa di bidang ini, sekalipun Amerika Serikat bersikap sebaliknya.