Mencermati Permintaan AS kepada London Tutup Aktivitas Huawei

Di tengah-tengah optimisme pemerintah Konservatif Inggris dan Perdana Menteri Boris Johnson untuk menciptakan hubungan perdagangan, ekonomi dan keamanan lebih luas dengan AS pasca London keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020, terlihat indikasi friksi antara London dan Washington sejak saat ini mengingat pendekatan perwalian AS yang menghina.

Presiden AS Donald Trump memperingatkan Johnson bahwa jika London mencapai kesepakatan dengan perusahaan Cina Huawei terkait proyek peluncuran jaringan internet 5G, maka jalan kedua negara di bidang keamanan nasional akan terpisah.

Kepada Johnson, Trump mengusulkan kedua negara melalui kerja sama kolektif akan mengisi kekosongan Huawei, namun Inggris meyakini bahwa tindakan ini akan memakan biaya besar serta membutuhkan waktu lama. Ancaman Trump ini dirilis ketika Boris Johnson dijadwalkan Jumat depan merayakan Brexit setelah tiga tahun pasang surut kesepakatan ini.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin Sabtu (25/01) di sebuah pidatonya yang dinilai media Inggris sebagai bukti pendekatan stick and carrot policy (kebijakan tongkat dan wortel) menyatakan, jika London memutus kerja sama dengan Huawei, maka banyak kontrak dagang yang tengah menunggu kedua negara. "Hubungan Kami dengan Inggris sangat penting dan strategis, serta kesepakatan dagang dengan London hingga akhir 2020 tetap berada di prioritas utama," papar Mnuchin.

Berbagai media Inggris Kamis lalu melaporkan kesepakatan petinggi resmi pemerintah London terkait garis besar rencana aktivitas perusahaan Huawei untuk berpartisipasi secara terbatas di proyek peluncuran jaringan internet 5G di negara ini. Keputusan final terkait masalah ini akan diambil di sidang Dewan Keamanan Nasional Inggris dalam beberapa hari mendatang.

Mark Lyall Grant, penasihat Keamanan Nasional mantan perdana menteri Inggris meyakini bahwa mengingat kesepakatan tiga pemerintah sebelumnya dengan proyek ini, London menyetujui aktivitas perusahaan Huawei meski ada penentangan dari Washington. "Menurut Saya, kesimpulan pemerintah Johnson juga serupa, karena Dinas Keamanan Inggris sejak bertahun-tahun lalu sampai pada kesimpulan bahwa ancaman dari teknologi Huawei dapat dikendalikan," papar Grant.

Sementara itu, Washington secara resmi memperingatkan London jika mengijinkan Huawei meluncurkan jaringan internet 5G di Inggris, maka Washington akan meninjau ulang pertukaran data intelijen dengan London. Menurut Ben Wallace, menteri pertahanan Inggris, petinggi Amerika mengancam London akan menghentikan kerja sama intelijen antara kedua negara jika Inggris mengijinkan Huawei berpartisipasi di proyek internet 5G. Ben Wallace mengatakan bahwa menhan Amerika mengungkapkan masalah ini kepadanya di sidang NATO dan masalah ini bukan rahasia serta mereka senantiasa menekankan sikapnya ini.

Dengan demikian jelas bahwa Washington sejak awal ketika keluarnya Inggris dari Uni Eropa belum resmi, telah mulai berpikir untuk menyebarkan pengaruh dan memaksakan keinginannya kepada London. Hal ini bukan saja di isu kebijakan luar negeri dan keamanan, bahkan terkait urusan internal London juga tak luput dari incaran Amerika.

Amerika ingin bertindak dari atas terhadap Inggris dan menentukan berbagai urusan negara ini. Masalah ini telah memicu kemarahan elit politik Inggris, khususnya Jeremy Corbyn, ketua Partai Buruh Inggris.

Sejatinya pemerintah Trump berusaha mengintervensi urusan internal dan kedaulatan Inggris tanpa mengindahkan tuntutan elit politik dan rakyat negara ini. Trump menganggap bahwa Johnson secara penuh bekerja untuk dirinya dan ia dapat menerapkan pandangannya melalui perdana menteri Inggris. Meski demikian, penentangan pemerintah Johnson atas tuntutan Washington terkait pemutusan aktivitas Huawei di Inggris sebuah indikasi munculnya friksi pertama di hubungan kedua negara. (MF)