Amerika Tinjauan dari Dalam 9 Mei 2020
https://parstoday.ir/id/news/world-i81141-amerika_tinjauan_dari_dalam_9_mei_2020
Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai langkah Trump memveto resolusi Kongres AS yang membatasi wewenang perangnya terhadap Iran.
(last modified 2026-03-03T08:52:08+00:00 )
May 09, 2020 12:27 Asia/Jakarta
  • Kongres AS
    Kongres AS

Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai langkah Trump memveto resolusi Kongres AS yang membatasi wewenang perangnya terhadap Iran.

Selain itu, anjloknya popularitas Trump akibat kegagalannya menangani virus corona di AS, Presiden AS memperpanjang situasi darurat nasional terhadap Suriah, Biden menilai Trump gagal memenuhi janjinya untuk gantikan JCPOA, capres AS menyatakan jangan membiarkan Israel merebut Tepi Barat, senator Republik mendesak penarikan pasukan AS dari Saudi, dan sebanyak dua pesawat pembom AS terbang di Laut Cina Selatan.

 

Presiden AS, Donald Trump

 

 

Trump Veto Resolusi Kongres Batasi Wewenang Perang Presiden

Presiden AS Donald Trump hari Kamis (07/05/2020) memveto resolusi Kongres yang menyerukan pembatasan wewenangnya untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran.

"Hari ini saya memveto resolusi 68 yang bertujuan menggiring saya mengakhiri penggunaan pasukan AS dalam konfrontasi dengan Iran," ujar Trump dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Dia beralasan resolusi Kongres AS tersebut menghina presiden, tidak rasional, dan mengabaikan keputusannya.

Resolusi itu disahkan oleh Kongres AS setelah Donald Trump mengambil langkah yang sangat berbahaya dengan memerintahkan pembunuhan terhadap Letjen Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds Korp Garda Revolusi Islam Iran di dekat bandara internasional Baghdad.

Kesyahidan Letjen Soleimani memicu aksi balasan dari Republik Islam Iran dengan penembakkan rudal ke pangkalan militer AS, Ain Al-Assad yang menyebabkan lebih dari 100 tentara AS terluka dalam serangan tersebut.

Meskipun Trump menarik diri dari penerapan ancamannya terhadap Iran, termasuk serangan terhadap 52 pusat budaya Iran, tapi langkahnya selalu menyulut kemungkinan perang besar di kawasan Asia Barat yang memicu kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk Kongres AS. 

Berbagai langkah blunder Trump terutama statemennya yang tidak terkendali menyebabkan mayoritas anggota Kongres AS memutuskan untuk menetapkan resolusi pembatasan wewenang Presiden Amerika Serikat dalam masalah konflik dengan Iran demi mencegah negara ini memasuki perang baru lainnya.

Bill Cassidy, senator senior partai Republik yang mendukung resolusi pembatasan wewenang perang Trump dalam konflik dengan Iran mengatakan, "Ketika kita berbicara tentang perang terbuka melawan Iran, kita tidak berbicara tentang aksi penghentian sebuah perahu dengan amunisi di Laut Arab, tetapi ini adalah perang, yang di dalamnya perempuan dan laki-laki Amerika akan terbunuh atau terluka, maupun menderita gegar otak. Jadi Kongres harus bertanggung jawab penuh untuk mencegah perang semacam itu."

 

AS kewalahan tangani Covid-19

 

Gagal Tangani Covid-19, Popularitas Trump Terpuruk

Popularitas Presiden AS, Donald Trump terus-menurun karena kesalahan manajemennya dalam menangani virus corona.

Jajak pendapat yang dirilis Universitas Manmouth hari Selasa (5/5/2020) menunjukkan popularitas Presiden AS Donald Trump mengalami penurunan tajam karena peningkatan kekhawatiran mengenai ketidakefektifan penanganan pandemi global Covid-19, dan tingginya tingkat kematian akibat virus corona di AS yang mencapai lebih dari 72.000 orang.

Hasil  jajak pendapat ini juga mengungkapkan kekhawatiran masyarakat yang tinggi atas meluasnya virus corona, karena pemerintah Amerika Serikat dinilai terlalu cepat mencabut pembatasan wilayah.

Sebanyak 63 persen responden menilai pembukaan kembali kegiatan ekonomi terlalu dini yang mengancam kesehatan masyarakat.

Polling ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat AS terhadap turun menjadi 43 persen.

 

Pasukan AS di Suriah

 

Trump Perpanjang Situasi Darurat Nasional terhadap Suriah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memperpanjang situasi darurat nasional terhadap Suriah selama satu tahun lagi.

Trump telah mengabaikan seruan internasional untuk menghindari kebijakan sepihak terhadap negara-negara lain di tengah pandemi virus Corona.

Trump pada hari Kamis menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang situasi darurat nasional terhadap Suriah selama satu tahun lagi.

Dia mengklaim bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah Suriah telah menjadi "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS.

"Saya menyerukan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad dan para sekutunya untuk menghentikan perang dan mematuhi gencatan senjata di seluruh negeri," imbuhnya.

Sebelum ini, Trump membenarkan intervensi militer AS di Suriah dengan mengatakan bahwa pasukan AS berada di negara itu untuk mengamankan minyak Suriah.

Kebijakan dan tindakan intervensi AS telah memperburuk ketegangan dan kekacauan di wilayah Asia Barat, termasuk Suriah.

AS dan Eropa mengobarkan permusuhan terhadap pemerintah Suriah dengan berbagai alasan. Namun, Barat sendiri mendukung kegiatan kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di Suriah dan Irak.

 

Trump mengumumkan AS keluar dari JCPOA

 

Biden: Trump Gagal Penuhi Janjinya untuk Gantikan JCPOA

Bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden mengkritik kebijakan pemerintahan Donald Trump terhadap Iran.

"AS sudah dua tahun meninggalkan perjanjian nuklir JCPOA, namun Trump belum merealisasikan janjinya untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dengan Iran," ujar Biden Jumat (8/5/2020).

Presiden Donald Trump pada 8 Mei 2018, mengumumkan penarikan sepihak AS dari perjanjian nuklir JCPOA dan mengembalikan sanksi-sanksi terhadap Iran.

Di bagian lain, Biden menuturkan keputusan Trump memveto resolusi Kongres yang mencabut wewenangnya untuk menyerang Iran, merupakan penghinaan terhadap lembaga legislatif yang menjadi bagian dari kedaulatan AS.

"Cukup jelas bahwa keputusan politik Trump telah meningkatkan bahaya perang di Asia Barat. Dua tahun lalu, dia keluar dari perjanjian nuklir Iran dengan janji akan mencapai sebuah kesepakatan yang lebih baik. Namun janji ini belum terwujud sampai sekarang," ungkapnya.

Trump saat ini berada di bawah tekanan deras setelah kebijakan-kebijakannya gagal melumpuhkan Iran.

 

Joe Biden

Capres AS: Jangan Biarkan Israel Rebut Tepi Barat

Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat untuk pemilu presiden tahun 2020 memperingatkan pemerintah Gedung Putih, agar selain tetap mempertahankan solusi dua negara, juga tidak membiarkan rezim Zionis Israel menggabungkan Tepi Barat ke wilayah yang didudukinya.

Setelah pernyataan sejumlah pejabat Amerika terkait kesiapan negara itu mengakui secara resmi kedaulatan Israel di sebagian besar wilayah Tepi Barat, Joe Biden, kandidat capres Demokrat, mendesak supaya hal itu dihindari.

Dalam wawancara dengan Jewish Telegraphic Agency, JTA Biden mengatakan, pemerintah Amerika harus menekan Israel agar tidak melakukan upaya pelemahan solusi dua negara, dan agar perundingan dengan Palestina dilanjutkan.

Situs Times of Israel menulis, Joe Biden mengaku jika terpilih sebagai presiden Amerika, ia akan membuka kembali konsulat negara ini di Al Quds, untuk memberikan pelayanan khusus kepada warga Palestina, dan membuka kembali kantor Organisasi Pembebasan Palestina, PLO di Washington.

Capres Amerika itu menambahkan, jika saya terpilih, saya akan memulai dukungan finansial untuk rakyat Palestina.

"Prioritas cita-cita perdamaian Palestina-Israel harus dimulai dari perundingan kita dengan Palestina, dan tekanan atas Israel agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melemahkan solusi dua negara. Saya akan membuka kembali konsulat Amerika di Jerusalem Timur (Al Quds), sehingga membuka jalan untuk beroperasinya kembali kantor PLO di Washington, dan akan memulai kembali bantuan ekonomi dan keamanan sekian puluh tahun untuk rakyat Palestina, yang sempat diputus Trump," pungkasnya.

 

Pasukan AS

 

Senator Republik Desak Penarikan Pasukan AS dari Saudi

Senator partai Republik dari Dakota Utara mendesak presiden AS, Donald Trump menarik pasukan AS dari Arab Saudi.

Kevin Cramer hari Senin (4/5/2020) menyerukan Trump segera menarik pasukan AS dan sistem pertahanan udara Patriot dari Arab Saudi, karena negara ini melancarkan perang minyak terhadap Washington.

"Kita telah mengerahkan 2.500 tentara dan sistem pertahanan rudal untuk mempertahankan minyak Arab Saudi, tapi kini mereka malah mengumumkan perang terhadap industri minyak kita," kata Cramer.

Senator partai Republik ini juga meminta presiden AS mencegah kapal tanker Saudi memasuki kilang minyak AS.

Beberapa hari sebelumnya, Cramer mengecam keras langkah Arab Saudi yang telah memasok terlalu banyak minyak ke pasar dunia.

"Arab Saudi harus berhenti menenggelamkan pasar minyak," tegas politisi AS ini.

Harga minyak mentah di pasar global mengalami penurunan tajam berada di level terburuk  dalam 20 tahun terakhir setelah OPEC tidak setuju dengan langkah Rusia dan Arab Saudi sebagai pemain penting minyak dunia.

Berlanjutnya penurunan harga minyak telah menempatkan perusahaan minyak AS dalam risiko kebangkrutan.

 

Rockwell B-1 Lancer

 

Dua Pesawat Pembom AS Terbang di Laut Cina Selatan

Seiring dengan terus meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina, dua pesawat pembom Amerika baru-baru ini dalam tugas 32 jam, melakukan penerbangan di atas Laut Cina Selatan.

Angkatan udara Amerika mengabarkan sejumlah pesawat pembomnya terbang di udara Laut Cina Selatan yang merupakan zona ketegangan dengan Cina.

Seperti ditulis situs Straight Times, pasukan angkatan udara Amerika mengumumkan, dua pesawat pembom Rockwell B-1 Lancer menyelesaikan tugas penerbangan 32 jam atau pulang-pergi.

Militer Amerika mengklaim, tugas ini adalah model baru penempatan pasukan Amerika di kawasan. Semua pesawat pembom Amerika yang dikerahkan dalam tugas itu ditempatkan di Jepang.

Rockwell B-1 Lancer adalah pesawat pembom strategis, dan bermesin empat ultrasonik milik AU Amerika yang menggunakan sayap bergerak.(PH)