Penghapusan Nama AS dari Resolusi Anti-Rasisme PBB
Ketika protes terhadap rasisme yang mengakar berlanjut di Amerika Serikat, dan kemarahan atas pembunuhan warga kulit hitam Amerika George Floyd oleh polisi belum mereda, para pejabat AS berusaha untuk mencegah aksi-aksi global anti-rasisme di negara itu dengan mengerahkan pengaruhnya. Dalam hal ini, resolusi anti-rasisme dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah disetujui dengan menghapus nama Amerika Serikat.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk rasisme terorganisir dan kebrutalan polisi setelah mengubah rancangan resolusi anti-rasisme tanpa menyebut nama Amerika Serikat.
Rancangan resolusi, yang memasukkan nama Amerika Serikat sebagai pusat kekerasan rasial polisi di dunia, diusulkan oleh negara-negara Afrika dengan dukungan Republik Islam Iran. Rancangan itu menyerukan penyelidikan terhadap rasisme terorganisir di Amerika Serikat dan negara-negara lain.
Resolusi itu disetujui dengan menghapus nama Amerika Serikat, yang telah menghadapi protes nasional selama hampir empat minggu. Protes meletus pada 25 Mei ketika seorang polisi kulit putih Amerika membunuh George Floyd, seorang warga kulit hitam Afrika-Amerika, di Minneapolis, Minnesota.
Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menyebut pembunuhan warga negara kulit hitam Amerika George Floyd oleh polisi sebagai "kebiadaban yang belum selesai" dan simbol rasisme sistematis, seraya mengatakan, "Di balik kekerasan rasial saat ini adalah rasisme sistematis dan kebijakan diskriminatif serta kegagalan dalam menghadapi warisan perdagangan budak dan kolonialisme."
Penghapusan nama AS dari rancangan itu telah membuat marah banyak pendukung anti-rasis di dunia, karena sejarah Amerika jelas merupakan bukti rasisme di semua era, dan era saat ini di bawah Presiden Donald Trump telah memicu dilema ini. Dalam banyak pidatonya, Trump secara langsung dan tidak langsung menganggap kulit putih sebagai ras yang dominan. Dia bahkan menyebut protes terhadap pembunuhan Floyd sebagai kerusuhan dan menyerukan penumpasan kerusuhan.
Jordan Horn, profesor di Fakultas Sejarah Amerika Serikat-Afrika Universitas Houston menyinggung latar belakang dan rapor hitam kekerasan polisi dan pasukan keamanan Amerika Serikat terhadap warga kulit berwarna seraya mengatakan, "Akar masalah ini harus ditelusuri kembali ke zaman perbudakan. Orang kulit hitam tidak datang ke Amerika Serikat secara sukarela, tetapi dibawa ke benua itu sebagai budak oleh orang kulit putih. Ini adalah tragedi pahit di mana kita hidup"
Resolusi anti-rasisme kini telah disahkan sementara, terlepas dari semua upaya, banyak perubahan telah dilakukan pada teks dan nama AS telah dihapus, ini membuat marah kelompok hak asasi manusia. Mereka mengkritik keterlibatan Washington dalam proses tersebut, dengan mengatakan Amerika Serikat telah melobi untuk menghapus namanya dari teks draft resolusi.
"Sementara mendorong negara-negara lain untuk menghapus nama mereka dari naskah dan membuat resolusi bersejarah ini tidak efektif, Amerika Serikat sekali lagi mendukung kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam," kata Jamil Dakwar, direktur Program Hak Asasi Manusia Perserikatan Kebebasan Sipil Amerika.
Terlepas dari semua penolakan itu, rasisme di Amerika Serikat bukanlah tuduhan, tetapi fakta bahwa warga negara Amerika, terutama yang berkulit hitam, telah mengalaminya sepanjang waktu. Oleh karena itu, bahkan penghapusan Amerika Serikat dari resolusi anti-rasisme tidak dapat menyembunyikan kenyataan di masyarakat Amerika.
