Babak Baru Konflik Turki vs Prancis

Uni Eropa bereaksi negatif terhadap tindakan Turki yang melakukan eksplorasi gas di Mediterania timur. Kelanjutan aksi Turki tersebut, menyulut kemarahan Prancis yang memperingatkan akan meningkatan kehadiran militernya di Mediterania timur.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta Turki segera menghentikan eksplorasi gas di perairan yang disengketakan dengan Yunani, tapi seruan ini diabaikan oleh Ankara.

Kantor presiden Prancis dalam sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa presiden Prancis dalam kontak telpon dengan Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis telah membahas penemuan sepihak Turki terhadap ladang gas dan minyak di wilayah yang juga diklaim oleh Yunani. 

Macron dalam statemennya mendesak penghentian eksplorasi yang dilakukan Turki hingga pembicaraan damai antara dua negara tetangga dan anggota NATO ini dilakukan. Statemen ini dibarengi dengan ancaman Macron yang akan meningkatkan kehadiran militernya di Mediterania timur untuk memantau situasi dengan cermat dan menunjukkan tekadnya dalam penegakkan hukum internasional.

PM Yunani dalam cuitan di Twitternya menulis, "Emmanuel Macron adalah teman sejati Yunani dan pembela setia nilai-nilai Eropa dan hukum internasional," .

Ketegangan di perairan Mediterania timur telah meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah kehadiran kapal  pengebor minyak Turki berada di wilayah sengketa Mediterania timur dekat pulau Kastellorizo ​​Yunani yang tidak berada  jauh dari Turki.

Kapal pengebor minyak Turki ini dikawal oleh beberapa kapal perang Turki yang telah memprovokasi protes dari Yunani dan pengiriman kapal perangnya sebagai aksi balasan.

Turki dan Yunani berselisih mengenai cadangan gas alam di Mediterania timur, dan upaya Siprus yang memiliki hubungan dekat dengan Yunani untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi cadangan gas di wilayah tersebut yang mendapat tentangan dari Turki. Turki meluncurkan operasi eksplorasi minyak dan gas di dekat wilayah Siprus yang dihuni etnis Turki pada akhir Februari 2019. Langkah tersebut telah meningkatkan ketegangan dengan negara tetangga Siprus dan Yunani dan memicu reaksi balik dari Uni Eropa.

Turki mengklaim aksinya legal karena dilakukan di perairan teritorialnya di Siprus utara. Tapi masalahnya, tidak ada negara selain Turki yang menganggap perairan ini milik Ankara.

Turki dan Siprus tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 1974. Karena keanggotaan Siprus dan Yunani di Uni Eropa, Brussel mengambil sikap tegas terhadap Ankara.

Para pemimpin Uni Eropa dalam pernyataan terakhir di Brussel pada akhir Juni 2019  mengutuk kegiatan eksplorasi ilegal yang dilakukan Turki di sekitar Siprus.

Prancis, yang sekarang menjadi negara terbesar kedua uni Eropa, telah mengambil sikap tegas terhadap masalah ini dengan meningkatkan kehadiran militernya di Mediterania timur sebagai langkah praktis untuk menunjukkan dukungan terhadap Yunani dalam  melawan Turki.

Langkah ini menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak hanya mengambil sikap lisan terhadap klaim Ankara di Mediterania Timur, tetapi juga tindakan nyata dengan kesiapannya mengerahkan pasukan di daerah konflik.

Masalah utamanya adalah posisi AS sebagai anggota kunci Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam konflik antara Ankara dan Paris.

Pentagon prihatin menyikapi meningkatnya kehadiran militer Prancis di Mediterania timur untuk mendukung Yunani dalam menghadapi klaim gas Turki, dan menekankan bahwa insiden itu terjadi karena kurangnya kerja sama antara Paris dan Ankara.

Juru bicara Pentagon, Jonathan Hoffman mengatakan Washington sangat prihatin menyikapi perkembangan di Mediterania timur.

Faktanya, Amerika Serikat menilai peningkatan ketegangan antarsesama anggota NATO akan melemahkan kekuatan militernya dan menyerukan penyelesaian perselisihan saat ini antara Turki dan anggota NATO Eropa secara damai.

Di sisi lain, meningkatnya ketegangan antara Turki dan beberapa anggota Uni Eropa terkait sumber daya gas di Mediterania timur telah mendorong Ankara menjauh dari Uni Eropa dan meningkatkan ketegangan bilateral.

Hubungan antara Uni Eropa dan Turki cenderung meningkat sejak kudeta yang gagal pada Juli 2016.

Masalah baru saat ini telah menambah daftar panjang konflik antara Uni Eropa dan Turki, mulai dari penangguhan proses keanggotaan Turki di Uni Eropa, hingga kritik tajam Brussel terhadap politik dalam negeri Ankara, termasuk pengubahan sistem politik Turki dari parlementer menjadi presidensial.

Mengingat posisi dua negara anggota Uni Eropa; Siprus dan Yunani yang secara langsung terlibat dalam sengketa maritim dengan Turki mengenai eksplorasi dan ekstraksi gas dari sumber daya laut Mediterania timur, Brussel bersikeras untuk mendukung kedua negara anggotanya tersebut.

Uni Eropa sebelumnya menyebut tindakan Turki ilegal dan memperingatkan Ankara bahwa pihaknya siap untuk menanggapi dengan tepat, jika operasi eksplorasi tidak dihentikan.(PH)