Kegagalan Memalukan AS untuk Meloloskan Resolusi Anti-Iran di DK-PBB

Amerika Serikat telah berusaha sejak 2019 untuk mencegah pencabutan embargo senjata di Iran, yang akan berlaku pada Oktober 2020 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 2231. Namun, terlepas dari perang politik dan psikologis Amerika Serikat melawan Iran dan konsultasi panjang serta tekanan pada anggota DK, upaya ini pada akhirnya berujung pada kegagalan memalukan Washington.

Resolusi AS yang diusulkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran tidak disetujui. Resolusi AS berakhir dengan 11 suara abstain, 2 mendukung dan 2 menentang. Amerika Serikat dan Republik Dominika memberikan suara mendukung resolusi tersebut, Cina dan Rusia memberikan suara menentangnya dan anggota lainnya abstain. Hal ini memicu reaksi marah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

"Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hari ini, dewan ini gagal dalam mempertahankan misi fundamental ini. Dewan Keamanan telah menolak resolusi yang masuk akal untuk memperpanjang embargo senjata berusia 13 tahun terhadap Iran ... Kegagalan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan tegas dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional tidak dapat dibenarkan," ungkap Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri AS marah dengan tanggapan negatif Dewan Keamanan atas permintaan ilegal Washington, yang sekali lagi menunjukkan isolasi dan penolakan Amerika Serikat di tingkat internasional dan bahkan di antara mitra Eropa. Pada saat yang sama, menunjukkan pendekatan Amerika Serikat yang selalu ingin menjadi pusat di setiap ortanisasi-organisasi internasional, termasuk Dewan Keamanan.

Dari sudut pandang Washington, setiap kali lembaga-lembaga ini bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan Amerika Serikat, maka itu artinya mereka telah menunjukkan fungsi mereka yang sebenarnya. Sebaliknya, jika mereka bertindak bertentangan dengan keinginan Washington, maka pejabat Amerika Serikat akan membuka mulut dan menuduh lembaga-lembaga tersebut keluar dari tugasnya.

Faktanya, salah satu karakteristik terpenting dari pemerintahan Trump adalah mengkritik lembaga-lembaga ini dan bahkan menarik diri dari organisasi dan lembaga yang bertindak bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.

Masalah lain bahwa hasil pemungutan suara Dewan Keamanan pada resolusi AS yang diusulkan adalah bahwa bahkan sekutu dan mitra Washington tidak menerima klaim pemerintahan Trump tentang perlunya memperpanjang embargo senjata Iran dan menerima tuntutan AS sebagai akhir dari kesepakatan nuklir JCPOA. Jerman, Perancis dan Inggris, tiga anggota Eropa dari kelompok 4 + 1, dua di antaranya adalah anggota tetap Dewan Keamanan, Inggris dan Perancis, telah menyatakan keprihatinan tentang apa yang disebut perilaku destabilisasi dan konsekuensi dari pencabutan embargo senjata Iran.

Tetapi jelas mereka menekankan kepatuhan pada Dewan Keamanan PBB dan ketentuannya, termasuk pencabutan embargo senjata terhadap Iran. Pada saat yang sama, ketiga negara tersebut mengakui dalam pernyataannya bahwa resolusi AS yang diusulkan gagal mendapatkan dukungan dari anggota Dewan Keamanan.

Dalam pernyataan yang disampaikan perwakilan Perancis disebutkan, "Perancis abstain pada rancangan resolusi karena tidak secara memadai mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh berakhirnya sanksi. Selain itu, resolusi tersebut mungkin tidak akan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan karena tidak dapat memperoleh dukungan dari anggota dewan dan tidak memiliki dasar yang diperlukan untuk mencapai konsensus tentangnya."

Di sisi lain, seperti yang diperkirakan sebelumnya, Rusia dan Cina, dua kekuatan internasional yang menentang hegemoni dan unilateralisme AS, memberikan suara menentang resolusi yang diajukan oleh Washington. Hal ini menunjukkan bahwa arus kuat telah terbentuk dalam sistem internasional yang sangat menentang dan melawan perilaku irasional dan ilegal Amerika Serikat.

Amerika Serikat, yang sekarang frustrasi dengan tanggapan Dewan Keamanan terhadap resolusi yang diusulkan, sedang berusaha menerapkan skenario lain untuk mencapai tujuannya.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa dalam cara diplomatik kami untuk memastikan bahwa embargo senjata Iran tidak berakhir," kata Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS.

Skenario ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan ancaman Washington dengan menerapkan mekanisme pemicu, yaitu pengembalian otomatis sanksi PBB terhadap Iran. Namun, tidak ada negara selain Amerika Serikat, termasuk mitra atau saingan AS di Dewan Keamanan, yang menerima argumen Washington tentang hak untuk menggunakan mekanisme pemicu oleh Amerika Serikat, apa lagi setelah penarikan diri AS dari JCPOA pada 8 Mei 2018.

Iran juga telah memperingatkan tindakan AS menggunakan mekanisme pemicu untuk menghidupkan kembali sanksi internasional terhadap Iran.

Majid Takht-Ravanchi dalam sebuah pernyataan telah memperingatkan, "Pengenaan sanksi atau batasan apa pun oleh Dewan Keamanan terhadap Iran akan menghadapi balasan keras dari Iran dan pilihan kami dalam hal ini tidak terbatas, sementara Amerika Serikat serta entitas lain mana pun yang kemungkinan besar membantu atau terlibat dalam tindakan ilegal ini akan bertanggung jawab penuh."