Pemilu Presiden Honduras: Kandidat Kiri Mengecam “Intervensi” Trump

Pars Today - Kandidat kiri dalam pemilu presiden Honduras mengecam tindakan “intervensi” Presiden Amerika Serikat menjelang peristiwa politik penting di negaranya.

Menurut laporan IRNA pada hari Minggu (30/11/2025) yang mengutip kantor berita EFE, Rixi Moncada, kandidat presiden Honduras dari Partai Libertad y Refundación (Kebebasan dan Rekonstruksi), dalam konferensi pers menyatakan bahwa pengumuman Donald Trump, Presiden AS, mengenai pemberian grasi kepada mantan presiden Juan Orlando Hernández adalah “sebuah kejahatan” dan bertujuan “mengembalikan kejahatan terorganisir” ke dalam politik Honduras.

Moncada menyoroti dukungan terbuka Trump terhadap Nasry Asfura, kandidat konservatif, serta pengumuman grasi bagi Hernández yang dijatuhi hukuman 45 tahun penjara.

“Tidak diragukan lagi, dua tindakan spesifik ini terjadi hanya tiga hari sebelum pemilu dan jelas merupakan bentuk intervensi,” tegasnya.

Moncada menambahkan bahwa pesan-pesan Trump merupakan langkah politik untuk mendukung “kandidat-kandidat bonekanya”, yaitu Asfura dan Salvador Nasralla dari Partai Nasional dan Partai Liberal.

Presiden AS pada hari Rabu menyatakan bahwa dukungan Washington terhadap kemenangan Asfura dalam pemilu bersifat bersyarat. Melalui jejaring sosial Truth Social, Trump menulis bahwa jika kandidat ini menang, Washington akan “sangat mendukung”.

Ia juga menyerukan warga Honduras untuk memilih Asfura, sambil menuduh Moncada “dekat dengan komunisme” dan Nasralla berusaha “menipu rakyat” dengan memecah suara.

Moncada menegaskan bahwa Honduras, seperti negara-negara lain di kawasan, telah lama menjadi sasaran “pengepungan” kebijakan dan tindakan intervensi yang berakar sejak masa kolonial dan berlanjut hingga kini. Ia memperingatkan bahwa kebijakan intervensi tersebut “belum berhenti” dan rakyat Honduras akan terus melawan.

Terkait grasi yang diumumkan Trump, Moncada menyebut manuver itu terjadi karena kandidat dari sistem dua partai gagal memperoleh dukungan rakyat.

Ia berkata, “Oligarki berlari ke Washington untuk meminta penguasa utama mereka memberi grasi dan mengembalikannya ke panggung politik selama pemilu. Rakyat akan kembali mengalahkan mereka.”

Moncada menggambarkan Hernández sebagai “pengedar narkoba terbesar dalam sejarah Honduras” dan “wakil utama sistem dua partai”, serta menuduh bahwa selama masa kepresidenannya, “400 ton kokain” dikirim ke Amerika Serikat.

Ia menambahkan bahwa sistem dua partai telah menjadikan Honduras sebagai surga pajak, tempat pencucian uang, korupsi, penghindaran pajak, dan kejahatan terorganisir.

Menurutnya, naiknya Xiomara Castro sebagai presiden Honduras berhasil menghentikan tren tersebut.

Moncada menyerukan warga Honduras untuk memilih dengan “harapan” dan mencegah kembalinya “narkotika” serta “sistem dua partai yang memalukan”.

Lebih dari 6 juta warga Honduras berhak memberikan suara dalam pemilu nasional pada hari Minggu, 30 November, untuk memilih presiden, tiga wakil presiden, 298 wali kota, 128 anggota parlemen Honduras, serta 20 anggota parlemen Amerika Tengah.(sl)