Tegang dengan Uni Eropa, Turki Dibela NATO
Pertemuan pejabat tinggi Uni Eropa yang berlangsung selama dua hari digelar pada Kamis (10/12/2020) di Brussels. Pada pertemuan itu, para petinggi Eropa memutuskan untuk menjatuhkan sanksi lebih besar kepada Turki, buntut aktivitas eksplorasi energi Ankara di timur Laut Mediterania.
Petinggi negara-negara Uni Eropa pada Oktober 2020 sudah memperingatkan Turki, jika terus melanjutkan aktivitas eksplorasi di perairan sengketa, di timur Laut Mediterania, ia akan menerima konsekuensi serius.
Pada bulan November 2020, Turki untuk sementara menghentikan aktivitas eksplorasinya di timur Laut Mediterania, dan menarik kapal-kapalnya dari wilayah sengketa untuk menurunkan eskalasi ketegangan. Namun tidak lama kemudian Turki memulai kembali aktivitasnya.
Hubungan Uni Eropa dan Turki pasca kudeta Juni 2016, selalu diwarnai ketegangan, dan konflik sehingga membuat nasib keanggotaan Ankara di Uni Eropa terus terkatung-katung.
Uni Eropa menggunakan strategi yang memprotes kebijakan dalam negeri Turki, dan berusaha mengubah sistem politik di negara itu melalui parlemen, dan dalam dua tahun terakhir sejumlah pemicu konflik baru seperti intervensi militer Turki di utara Suriah, dan Libya, semakin memperburuk hubungan dua pihak.
Aktivitas eksplorasi energi Turki di timur Laut Mediterania, dan Laut Aegea selama dua tahun ke belakang, diprotes keras oleh Siprus, dan Yunani yang keduanya merupakan anggota Uni Eropa di selatan benua ini. Pasalnya eksplorasi tersebut dilakukan di zona ekonomi eksklusif kedua negara itu.
Uni Eropa bersikap tegas berkenaan dengan sengketa wilayah ini dan mendukung Yunani serta Siprus. Ia mengancam, jika Turki terus melakukan eksplorasi di wilayah ZEE Yunani dan Siprus, maka Ankara akan dijatuhi sanksi luas.
Sebelumnya pada tahun 2019, Uni Eropa juga mengumumkan aktivitas eksplorasi Turki di timur Laut Mediterania melanggar hukum, dan memperingatkan Ankara, jika tidak menghentikan aktivitas itu, ia harus siap menerima konsekuensi serius.
Koresponden majalah Time untuk Timur Tengah yang berbasis di Istanbul, Turki, Joseph Hincks mengatakan, Uni Eropa secara tegas membela Yunani, dan memperingatkan Turki karena aktivitas luas eksplorasinya.
Uni Eropa dan pejabat tinggi negara-negara besar Eropa terutama Prancis, menghendaki sikap tegas, bahkan hukuman bagi Turki. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kamis (10/12) mengajak negara-negara Eropa untuk melindungi kedaulatan mereka dari aksi Turki.
Macron menjelaskan, Uni Eropa tidak bisa membiarkan serangan terhadap kedaulatan negara-negara anggotanya. Parlemen Eropa juga menunjukkan sikap yang sama. Pada 21 November 2020, Parlemen Eropa mengesahkan sebuah resolusi yang mendukung Siprus, dan meminta pejabat negara-negara Eropa untuk mereaksi pelanggaran hukum yang dilakukan Turki dengan sanksi keras.
Sekarang tuntutan itu menjadi kenyataan. Tapi keputusan Uni Eropa tersebut ternyata membuat NATO khawatir, karena menganggap langkah ini bisa menyebabkan keruntuhan organisasi keamanan internasional ini. Sekjen NATO Jens Stoltenberg dalam pertemuan petinggi Uni Eropa, meminta negara-negara Eropa untuk tidak melupakan urgensi Turki bagi NATO, dan Barat, serta menggunakan pendekatan positif terhadap negara itu.
Namun sikap keras Uni Eropa terhadap Turki, dan penjatuhan sanksi atas Ankara menunjukkan kesabaran Uni Eropa terhadap kebijakan Turki baik di dalam maupun luar negeri, sudah menipis, dan lembaga itu mendesak reaksi tegas atas Turki, serta perubahan di negara itu.
Seperti yang dikatakan ekonom Turki, Sinan Ulgen, diambilnya kebijakan luar negeri yang keliru oleh pemerintah Erdogan, menyebabkan terisolasinya Turki secara luar biasa di Laut Mediterania. (HS)
