Amerika Tinjauan dari Dalam 30 Januari 2021

Dinamika Amerika Serikat selama beberapa hari terakhir diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai perpanjangan perjanjian nuklir New START antara AS dan Rusia.

Selain itu, tentang janji Biden kepada Jepang untuk menangkal pengaruh Cina di Asia Timur, AS membangun pangkalan militer baru di Suriah, pandangan Chomsky bahwa Amerika sebagai negara teroris terdepan, statemen analis bahwa masalah demokrasi di AS bukan sekarang saja, karena demokrasi di AS sudah lama rapuh, dan direktur Pfizer tidak mengunakan vaksin produk sendiri.

AS dan Rusia Sepakati Perpanjang Perjanjian New START

Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan Amerika Serikat telah menerima persyaratan Rusia untuk memperpanjang perjanjian nuklir New START.

"Berdasarkan ketentuan kami, perjanjian ini diperpanjang selama lima tahun, tanpa prasyarat dan tanpa aturan tambahan," kata Ryabkov pada hari Rabu (27/1/2021) seperti dikutip Sputniknews.

"Kami sekarang punya cukup waktu untuk memulai pembicaraan bilateral tentang berbagai isu yang terkait dengan stabilitas strategis dan untuk memastikan keamanan yang dapat diandalkan untuk negara kami dalam jangka panjang," ujarnya.

Menurut Ryabkov, secara umum keputusan tersebut akan menguntungkan kedua pihak dan ini adalah satu-satunya keputusan yang tepat.

Sementara itu, juru bicara Istana Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Vladimir Putin dan Presiden AS Joe Biden dalam kontak telepon, mengumumkan bahwa kedua negara akan memperpanjang perjanjian New START dalam beberapa hari mendatang.

Perjanjian New START akan berakhir masa berlakunya pada Februari 2021. Berdasarkan perjanjian yang dicapai antara Rusia dan AS pada tahun 2010, kedua negara sepakat untuk membatasi hulu ledak nuklirnya maksimal 1.550 unit untuk 700 sistem rudal.

Mantan Presiden AS Donald Trump menetapkan syarat tertentu untuk perpanjangan New START, tetapi ditentang oleh Rusia.

Tangkal Pengaruh Cina di Asia Timur, Ini Janji Biden kepada Jepang

Presiden AS menegaskan kembali komitmen Washington untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Tokyo demi melawan aktivitas militer Cina di kawasan Asia Timur.

The Guardian melaporkan, Presiden AS Joe Biden dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga hari ini (Kamis, 28/1/2021) berjanji akan memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Jepang untuk melawan aktivitas militer Cina yang berkembang di kawasan Asia-Pasifik.

Presiden AS dan Perdana Menteri Jepang yang baru juga menekankan bahwa aliansi keamanan antara kedua negara sebagai "landasan perdamaian dan kemakmuran di Zona Bebas Asia-Pasifik".

Kedua pihak juga menyetujui perlunya menyelesaikan pelucutan senjata di Semenanjung Korea.

Linda Thomas-Greenfield, Wakil AS untuk PBB mengatakan pihaknya akan fokus untuk menjegal Cina dan menghadapi agenda pemerintah Beijing.

Sementara itu, Cina telah menempatkan beberapa tindakan pencegahan dalam agendanya untuk mencegah koalisi AS-Eropa melawan Beijing.

Perjanjian investasi komprehensif yang dicapai bulan lalu antara Cina dan Uni Eropa memungkinkan negara-negara Eropa mengakses pasar Cina yang belum pernah terjadi sebelumnya.

AS Bangun Pangkalan Militer Baru di Suriah

Pasukan AS sedang membangun pangkalan militer baru di pinggiran al-Hasakah yang terletak di timur laut Suriah.

Kantor Berita Suriah, SANA melaporkan, pasukan AS sedang membangun pangkalan baru di daerah Al-Arabiya yang berada di pinggiran timur al-Hasakah.

Menurut sumber lokal, konvoi militer yang membawa logistik dan amunisi dipindahkan ke pangkalan militer baru tersebut.

Selama beberapa bulan terakhir, ratusan truk yang membawa senjata, peralatan militer, dan logistik AS memasuki perbatasan Suriah dari perbatasan Irak.

Pasukan AS dan Pasukan Demokratik Kurdi Suriah (SDF) yang didukung Washington mengendalikan sebagian besar ladang minyak di wilayah Al-Jazirah yang terletak di antara provinsi al-Hasakah dan Deir ez-Zor.

Chomsky: Amerika, Negara Teroris Terdepan!

Seorang filsuf dan sejarawan terkemuka Amerika, mengatakan Amerika Serikat adalah negara terdepan di bidang terorisme.

 “Amerika adalah satu-satunya negara yang dihukum oleh pengadilan internasional terkait terorisme global,” tambahnya.Chomsky menjelaskan bahwa pada tahun 1986, Mahkamah Internasional menghukum AS karena mendukung milisi Nikaragua, melanggar hukum internasional, dan melanggar kedaulatan negara tersebut.

Kinerja pemerintah AS termasuk pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, menunjukkan bahwa mereka akan melabeli kelompok teroris seperti organisasi teroris munafikin (MKO) – yang sama-sama memusuhi Iran – sebagai pejuang kebebasan, sementara kelompok yang melawan hegemoni AS dan rezim Zionis seperti Hizbullah Lebanon, Hamas dan Jihad Islam Palestina, dicap sebagai teroris.

Pada 2011, pemerintah AS menghapus nama MKO dari daftar organisasi teroris asing, meskipun kelompok itu terlibat aksi teror dan pembantaian terhadap warga sipil Iran dan Irak.

Di masa pemerintahan Barack Obama, Washington mendukung kelompok-kelompok teroris takfiri khususnya Daesh di Suriah untuk menumpas kubu perlawanan.

Analis Politik: Bukan Sekarang Saja, Demokrasi di AS Sudah Lama Rapuh !

Seorang analis politik Amerika serikat menggambarkan penyerbuan Capitol Hill sebagai masalah yang tampak di permukaan saja, karena AS sudah lama menghadapi masalah serius selama beberapa dekade.

Rick Staggenborg dalam wawancara dengan Tasnim News mengatakan bahwa AS menghadapi masalah nasional selama beberapa dekade.

"Meskipun ada slogan Deklarasi Kemerdekaan, sistem pemerintahan Amerika tidak akan pernah menjadi negara yang dirancang Demokratis," ujar aktivis perdamaian dari Eregon.

"Mantan Presiden AS Donald Trump adalah tanda kerusakan struktural sistem politik AS," ujar Staggenborg.

Serangan ke gedung Capitol Hill oleh para pendukung Trump pada 6 Januari 2021 menjadi sorotan publik dunia yang mengaitkan masalah ini dengan isu merosotnya demokrasi dan fondasinya di Amerika Serikat.

Presiden baru AS Joe Biden juga menggambarkan langkah Trump menghasut para pendukungnya untuk menyerang gedung Kongres AS sebagai serangan terhadap demokrasi.

Para analis politik semacam Rick Staggenborg menilai pelemahan demokrasi di AS bukan kali ini saja, tapi memiliki proses yang sangat panjang.

Direktur Pfizer tidak Gunakan Vaksin Produk Sendiri

Direktur Utama perusahaan farmasi Pfizer mengaku belum menggunakan vaksin Corona buatan perusahaan yang dipimpinnya tersebut.

Sebelumnya stasiun televisi Amerika Serikat, CNBC mengabarkan bahwa Albert Bourla mengaku belum menggunakan vaksin Pfizer buatan perusahaan yang dipimpinnya karena tidak ingin mengganggu antrean.

"Usia saya 59 tahun, saya sehat, dan tidak berada di barisan antrean pertama, maka dari itu bagi orang semacam saya tidak dianjurkan untuk divaksin sekarang," paparnya.

 Paket pertama vaksin Corona, Pfizer sudah didistribusikan ke lebih dari 100 pos, dari total 636 pos yang sudah ditentukan pemerintah Amerika.

Di sisi lain, sampai sekarang sudah ditemukan lebih dari 1.600 kasus alergi setelah mendapat suntikan vaksin Pfizer, dan puluhan orang lainnya meninggal dunia akibat disuntik vaksin ini.(PH)