Pemerintah Biden dan Revisi di Hubungan AS-Arab Saudi

Arab Saudi tercatat sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia Barat serta pembeli utama senjata Washington. Terlepas dari hubungan hangat antara rezim Saudi dan pemerintahan Trump, pemerintahan Biden sekarang berusaha untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara Washington dan Riyadh.

Sepertinya era puncak hubungan AS-Saudi di era pemerintahan Donald Trump mulai berlalu. Kini pemerintah Joe Biden berdasarkan kecenderungan utama kubu Demokrat yang mengklaim pembela isu-isu seperti HAM, secara transparan mulai mengkritik kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Riyadh. Statemen terbaru menlu AS yang kembali mengungkit isu pembunuhan Jamal Khashoggi, termasuk indikasi dari pendekatan ini. Sementara pemerintahan Donald Trump, demi kepentingan ekonomi dan strategi AS, setelah pembunuhan Khashoggi sengaja mengabaikan peran Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman di kasus ini.

Menurut Toman Yager, pengamat politik Jerman, mengingat kepentingan besar yang dimiliki Barat khususnya AS terhadap Arab Saudi, berkas HAM hilangnya dan pembunuhan Khashoggi tidak akan merusak hubungan bersahabat ini.

Terlepas dari klaim Mohammad bin Salman yang berusaha menampilkan dirinya sebagai reformis di negara ini, namun pendekatan Arab Saudi selama ini adalah penyiksaaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, peradilan tak adil, dan penyiksaan terhadap aktivis HAM.

Isu lain yang kini menjadi faktor berpengaruh di masa depan hubungan AS-Saudi adalah kelanjutan perang brutal koalisi Saudi-UEA melawan Yaman. Perang, yang dimulai pada Maret 2015, telah menewaskan ribuan orang Yaman dan menghancurkan infrastruktur negara Arab yang miskin itu. Pakar PBB menggambarkan Yaman sebagai tempat krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

Di bawah Trump, Amerika Serikat memberikan sebagian besar bantuan logistik dan intelijen, serta penjualan senjata, ke Arab Saudi dan UEA untuk melanjutkan perang koalisi Saudi di Yaman. Pada hari-hari terakhirnya, pemerintahan Trump menyatakan gerakan Ansarullah Yaman sebagai organisasi teroris dan menjatuhkan sanksi padanya mulai 19 Januari 2021, untuk lebih membantu orang-orang Saudi dan Emirat.

Tetapi pemerintahan Biden dengan jelas mengadopsi kebijakan yang berbeda dan, sementara menangguhkan boikot gerakan Ansarullah Yaman selama sebulan, telah mulai mempertimbangkan kembali upaya pemerintahan Trump untuk memasukkan gerakan Ansarullah Yaman ke dalam daftar teroris. Dalam langkah lain, pemerintahan Biden menangguhkan penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA, membatalkan perjanjian menit terakhir pemerintahan Trump untuk membebaskan UEA dari membayar tarif 10 persen pada impor aluminium.

Arab Saudi dan UEA berharap Trump dengan kemenangannya di pemilu presiden 2020 AS, untuk empat tahun lagi berkuasa di Gedung Putih dan membantu mereka menjalankan rencana regionalnya. Namun kini impian Arab Saudi dan Uni Emirat Arab musnah. Meski pada akhirnya mungkin pemerintah AS saat ini kembali akan menerapkan kebijakan sebelumnya kepada dua negara kaya minyak ini dan menutup mata terhadap klaim mendukung HAM serta demokrasi terhadap sekutunya ini, namun tentunya hal ini akan diambil dengan imbalan konsesi lebih besar dari Riyadh dan Abu Dhabi. (MF)