Dinamika Asia Tenggara, 17 April 2021

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting termasuk penetapan 1 Ramadan 1442 H di Indonesia yang dimulai pada 13 April 2021.

Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa, 13 April 2021. Ketetapan itu berdasarkan hasil sidang isbat yang dihadiri sejumlah ormas Islam hingga ahli astronomi.

Sidang isbat digelar di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2021). Sidang isbat kali ini dihadiri terbatas secara fisik, mengingat masih dalam kondisi pandemi Corona. Sedangkan undangan lainnya mengikuti sidang isbat secara online.

Seperti dikutip dari Detik.com, sidang isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Selain itu, hadir pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, ormas Islam, hingga ahli astronomi.

"Tanpa ada perbedaan, tanpa ada dissenting opinion, bersepakat, dan kami menetapkan 1 Ramadhan 1442 Hijriah jatuh pada 13 April 2021 atau bertepatan dengan hari Selasa," kata Menag Yaqut seperti dikutip dari Kompas.com.

Kemenag menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadhan ini dilakukan berdasarkan perhitungan hisab dan pemantauan hilal. Adapun pemantauan hilal dilakukan di 88 pos pengamatan di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Larangan Mudik pada Lebaran 2021

Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar tak mudik Lebaran tahun ini. Jokowi mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang jadi alasan pemerintah akhirnya mengambil keputusan larangan mudik untuk yang kedua kalinya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam “channel” YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, (16/04/2021). Sebagaimana dikutip Antaranews, Sabtu (17/04/2021).

Menurut Presiden Jokowi, Ramadhan kali ini adalah ramadhan kedua di tengah pandemi Covid-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah covid untuk tidak lebih meluas lagi.

Sekaitan dengan larangan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan dua alasan pemerintah menerapkan larangan mudik pada Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah yang efektif berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

"Sejak jauh-jauh hari pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik lebaran tahun ini dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan," kata Presiden Jokowi.

Alasan pertama dari larangan ini adalah karena pada 2020 terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang.

"(Kenaikan kasus) pertama saat libur Idul Fitri tahun lalu terjadi kenaikan kasus harian hingga 93 persen dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66 persen," ungkap Presiden.

Kenaikan kasus Covid-19 kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020 di mana mengakibatkan terjadi kenaikan kasus harian sampai 119 persen dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57 persen.

"(Kenaikan) ketiga terjadi saat libur panjang 28 Oktober sampai 1 November 2020 yang menyebabkan terjadi kenaikan kasus harian Covid-19 sampai 95 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan sampai 75 persen," tutur Presiden.

Kenaikan kasus keempat terjadi saat libur akhir tahun pada 24 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021 yang mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian yaitu mencapai 78 persen dan kenaikan tingkat kematian mingguan sampai 46 persen.

Pertimbangan kedua pemerintah akhirnya melarang kembali mudik adalah demi menjaga tren menurunnya kasus Covid-19 saat ini. Jokowi bilang, saat ini tren kesembuhan juga terus mengalami peningkatan.

"Pertimbangan lain adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di indonesia dalam dua bulan ini yang menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 dan pada 15 April 2021 menjadi 108.032 kasus," ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia saat ini juga sudah relatif menurun.

"Kita pernah mengalami 14 ribu hingga 15 ribu kasus per hari pada Januari 2021, tapi kini berada di kisaran 4.000-6.000 kasus per hari," tutur Presiden.

Apalagi ditambah dengan tren kesembuhan Covid-19 pun terus mengalami peningkatan yaitu bila pada 1 Maret 2021 ada sebanyak 1.151.915 orang yang sembuh atau 85,88 persen dari total kasus maka pada 15 April 2021 meningkat menjadi 1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5 persen sembuh dari total kasus.

"Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga momentum bersama momentum yang sangat baik ini. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat," ucap Presiden menegaskan.

Indonesia Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Pandemi

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 secara virtual yang digelar pada Rabu (14/04/2021).  

Dalam pengarahannya, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah menjadikan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 sebagai prioritas, disamping upaya-upaya memulihkan perekonomian.

"Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19. Yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun," ujarnya.

Ia menekankan pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Selain itu penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Pembukaan sektor-sektor di daerah harus dilakukan secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.

"Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebarannya). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada," kata dia.

Sementara mengenai masyarakat lapisan bawah yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi, Presiden Jokowi meminta kepala daerah memanfaatkan APBD untuk memberikan pekerjaan kepada mereka.

Jokowi berharap, program-program padat karya diperbanyak sehingga dapat membuka lapangan kerja.

Menurutnya,saat ini sejumlah pabrik yang berhenti beroperasi karena dampak pandemi Covid-19. Hal ini membuat banyak masyarakat yang akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya minta juga APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah. Dengan cara, perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," kata Jokowi.

Menurut dia, program padat karya dapat dilakukan melalui perbaikan jalan, pembangunan irigasi, dan pembangunan sekolah. Jokowi meyakini program tersebut akan dapat menggerakan perekonomian di daerah.

"Ini akan menggerakan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita," ucap Jokowi.

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah membuat skala prioritas yang jelas mengenai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia kembali mengingatkan para gubernur, bupati, hingga wali kota untuk tak mengecer-ecer anggaran.

"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit, sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tapi tidak ada baunya sama sekali, tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati," kata Jokowi

Malaysia Hadapi Gelombang Keempat COVID-19

Malaysia mungkin akan menghadapi gelombang keempat COVID-19 menyusul situasi terkini dengan peningkatan rasio reproduksi dasar (RO) infeksi dan penambahan kasus harian di sejumlah negeri (provinsi) saat ini.

Menurut Menteri Senior Pertahanan, Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya, Selasa, hampir keseluruhan negeri saat ini mencatatkan perkembangan yang tidak stabil.

"Majelis Keselamatan Negara telah mendengar pemaparan Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) mengenai situasi dan penilaian risiko tempo 14 hari pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dan (Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) di seluruh negara yang dijadwalkan tamat pada 14 April 2021," katanya.

Dia mengatakan secara keseluruhan KKM menyatakan status kasus COVID-19 di beberapa negeri menunjukkan tren tidak stabil dan RO melebihi angka satu.

"Tingkat infeksi COVID19 atau RO untuk mengantisipasi kasus harian pada 11 April 2021 pada seluruh negara naik kembali ke 1,06. Berdasarkan negeri, Terengganu mencatat RO tertinggi adalah 1,56," katanya.

Ismail Sabri setuju melanjutkan status enam negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) yakni Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Kelantan dan Sarawak.

Sedangkan negeri yang melanjutkan status PKPP adalah Perlis, Kedah, Perak, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, Sabah, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan.

Penetapan status tersebut berlaku mulai 15 hingga 28 April 2021 kecuali Sarawak mulai 13 sehingga 26 April 2021.

Malaysia akan memasuki fase 2 vaksinasi COVID-19 pada Senin (19/4) depan. Dalam fase 2 ini, program vaksinasi diperluas hingga menjangkau 9,4 juta lansia dan orang-orang dengan komorbid.

Dikutip dari kumparan.com, respons warga terhadap program pendaftaran vaksinasi pemerintah secara sukarela disebut normal-normal saja. Namun, pemerintah Malaysia akan mulai mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksinasi terhadap warganya, jika partisipasi masih belum meningkat.

Sejak dibukanya pendaftaran vaksinasi pada bulan Februari lalu, baru 8,8 juta warga yang mendaftarkan dirinya. Angka tersebut terhitung hanya 36% dari total 24 juta warga yang laik divaksinasi.

Hal ini berpotensi menghambat target vaksinasi pemerintah Malaysia yang mencapai 70% dari total populasi pada akhir Desember tahun ini.

Vaksinasi 70% dari populasi disebut sebagai batasan untuk mampu mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

“Bulan September akan menjadi titik kritis di mana kita bisa melihat apakah kita mampu mencapai 70% vaksinasi di akhir tahun atau tidak,” ujar Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin.

Instabilitas di Myanmar masih Berlanjut

Sebanyak 82 orang di Myanmar hari ini Ahad (11/4/2021) dilaporkan tewas di kota Yangon akibat serangan militer kepada para demonstran yang menentang kudeta.

Seperti dilaporkan IRNA, pekan lalu 100 demonstran menentang kudeta di Myanmar juga tewas di kota Yangon akibat kekerasan militer negara ini.

Sejak meletusnya kudeta militer di Myanmar, lebih dari 650 warga sipil tewas di tangan polisi dan militer serta lebih dari 2.200 orang lainnya ditangkap serta sejumlah dari mereka divonis hukuman mati.

Militer Myanmar, 1 Februari mengkudeta pemerintah berkuasa dengan dakwaan kecurangan di pemilu parlemen. Junta militer di Myanmar masih melanjutkan aksi penumpasan terhadap demonstran yang menuntut demokrasi dan pemerintahan sipil.

Mengkhawatirkan, 50 Anak Myanmar Tewas

Aksi represif junta militer terhadah demonstran Myanmar menewaskan lebih dari 700 orang, termasuk 50 anak.

Komisoner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet, Selasa (13/4), mengatakan konflik Myanmar berpotensi semakin meluas dan mengkhawatirkan.

Saya khawatir situasi di Myanmar sedang menuju konflik besar-besaran," kata Bachelet.

Ia juga memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis kemanusiaan, dan meminta negara-negara di dunia segera beraksi untuk mendorong militer Myanmar segera  menghentikan aksi represif terhadap warganya sendiri.

Sejak kudeta militer meletus di Myanmar, sekitar 710 warga sipil, termasuk sekitar 50 anak dan remaja terbunuh, dan ribuan terluka serta sekitar 2.700 ditangkap.

Rakyat Myanmar melancarkan memprotes terhadap kudeta militer yang dilancarkan 1 Februari 2021 dengan membatalkan perayaan Tahun Baru dan turun ke jalan.

Liburan Tahun Baru lima hari, yang disebut Tingyan biasa dirayakan dengan doa dan pembersihan patung Buddha di kuil. Tapi tahun ini mengambil bentuk berbeda dengan kehadiran para pengunjuk rasa di jalan-jalan Myanmar.

Selama beberapa hari terakhir, sebanyak 19 pengunjuk rasa di Myanmar dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan seorang asisten perwira militer.

Pada 1 Februari, junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokratisi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan merebut kekuasaan dengan klaim terjadi kecurangan pemilu.(PH)

PM Singapura akan Izinkan Perawat Gunakan Jilbab

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam beberapa bulan ke depan akan mengizinkan penggunaan jilbab bagi para perawat Muslim di negaranya.

Keputusan ini diungkapkan oleh Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan bersama komunitas Muslim Melayu pada Sabtu (10/4/2021).

Channel News Asia, Minggu (11/4/2021) melaporkan, perubahan tersebut dibutuhkan karena sikap orang telah banyak berubah.

Penggunaan hijab di lingkungan sosial dan pekerjaan saat ini juga merupakan hal yang umum.

"Kita harus bersiap untuk membuat perubahan tersebut pada perawat, sebab sikap orang-orang telah berubah, di lingkungan sosial dan pekerjaan, hijab merupakan hal yang umum," kata Lee dilansir Detik.

Lee menjelaskan, sebenarnya Pemerintah Singapura telah membahas izin menggunakan hijab untuk para perawat sejak lama. Hanya saja, pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya.

"Kami harus memastikan bahwa semua orang memahami penyesuaian ini. Ini bukan perubahan secara keseluruhan, kami ingin orang-orang menyadari batasan-batasannya. Kami juga harus memastikan bahwa warga Singapura, Muslim dan non-Muslim, siap untuk menerima langkah tersebut," jelasnya.

Oleh sebab prosesnya membutuhkan sedikit waktu, Lee mengatakan target untuk keputusan akhir dari langkah ini akan diambil pada akhir Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah Singapura sedang berupaya terus menciptakan harmonisasi dengan keragaman etnis, sehingga setiap keputusan yang diambil harus dipikirkan secara matang dan dijalankan bertahap.

Perdebatan seputar hijab bukanlah hal baru di Singapura. Sebelumnya, pada 2013, Menteri Urusan Muslim Yaacob Ibrahim mengatakan mengenakan jilbab di tempat kerja akan "sangat bermasalah" untuk beberapa profesi yang membutuhkan seragam.

Tahun berikutnya, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan masalah jilbab adalah tentang "masyarakat seperti apa yang ingin kami bangun di Singapura". 

Jilbab telah menjadi masalah yang memecah belah umat Islam di seluruh dunia. Banyak wanita Muslim menutupi kepala mereka di depan umum sebagai tanda kesopanan, meskipun yang lain melihatnya sebagai tanda penindasan wanita.

Tapi aktivis hak perempuan di Singapura mengatakan mereka ingin perempuan Muslim memiliki kebebasan memilih. Pembatasan semacam itu telah menghambat prospek pekerjaan perempuan, terutama ketika pandemi  telah mendorong Singapura ke dalam resesi dan banyak perusahaan terpaksa gulung tikar.

Latihan Militer Filipina dengan AS di LCS

Angkatan Bersenjata Filipina dan Amerika Serikat menggelar latihan perang gabungan selama dua pekan di perairan Laut Cina Selatan.

CNN melaporkan, Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Cirilito Sobejana hari Minggu (11/4/2021) mengatakan latihan perang ini melibatkan 1.700 prajurit dengan kompisisi sebanyak seribu tentara dari Filipina dan 700 dari AS.

Latihan  perang gabungan yang dimulai hari Senin (12/4/2021) dilakukan ketika Filipina berseteru dengan Cina dalam masalah Laut Cina Selatan.

Filipina berulang kali meminta Cina memindahkan ratusan kapal nelayannya yang berada di Gugus Karang Whitsun, yang disebut masuk zona ekonomi eksklusif Filipina.

Tetapi, Cina mengklaim kapal-kapal penangkap ikan itu hanya berlindung dari cuaca buruk. (RA)