Wacana referendum yang disampaikan Republik Islam Iran tidak mengabaikan resistensi bersenjata, jihad dan perlawanan, tapi ingin menyempurnakannya. Dibutuhkan strategi komprehensif dan sempurna untuk membebaskan Quds.

Rezim Zionis Israel juga aktif secara politik dan juga aktif melakukan kejahatan serta pendudukan militer. Oleh karena itu, untuk melawannya front muqawama juga harus aktif di poros politik, hukum dan militer. Wacana referendum bertumpu pada muqawama dan resistensi ini memiliku dua dimensi. Dimensi jihad dan perlawanan senjata serta dimensi muqawama melawan rencana damai yang digagas oleh AS dan Zionis serta poros Arab-Ibrani-Barat. Gagasan ini memiliki kedua dimensi. Prakarsa Iran menilai muqawama sebagai strategi utama dan juga menggulirkan wacana politik, serta menolak segala bentuk pelemahan tehradap strategi muqawama.

Di masa pendudukan, saat hukum dan berbagai organisasi internasional menunjukkan sikap pasif, muqawama bersenjata harus ada sehingga rakyat dapat membela diri di hadapan penjajah. Meski media Barat secara curang menyebut perlawanan legal bangsa Palestina terhadap agresi rezim Zionis sebagai bentuk teroris, dan aksi teroris Israel menghilangkan serta meneror oposisi di dalam dan luar Palestina sebagai bentuk perdamaian.

Kartu kemenangan muqawama di medan ini harus bekerja untuk menekan Israel. Pengokohan muqawama di medan tempur akan memperkuat peluang implementasi wacana referendum. Hal ini karena muqawama bukan tujuan, tapi sarana perlawanan untuk meraih hak-hak bangsa Palestina menentukan nasib sendiri dan pembebasan Quds. Wacana referendum yang digagas Republik Islam Iran juga sebuah alat untuk membebaskan Palestina dan Quds.

Menurut Hossein Kanani Moghaddam, pakar masalah Palestina, salah satu sisi urgen wacana referendum berkaitan dengan waktu penyerahan dan peratifikasian wacana ini di PBB. Wancana ini disusun ketika kekuatan muqawama Palestina mencapai titik di mana kekuatan defensif diraih dalam melawan Israel dan dengan mampu menghadapi Zionis dengan berbagai aksi jihad.

Yakni wacana ini menggulirkan sisi kekuatan dan gabungan dari kekuatan politik dan militer, artinya terdiri dari indeks resistensi dan referendum. Dengan demikian, selain menekankan dilanjutkannya jihad dan muqawama bersenjata, wacana politik-hukum juga digulirkan Iran. Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei memberikan sebuah wacana politik di hadapan penilaian dunia dan organisasi internasional serta regional.

Iran melalui wacana ini telah mengajukan prakarsa politiknya dan menyatakan bahwa solusi masalah adalah bangsa Palestina yang dilahirkan di Palestina dan hidup di Plaestina serta memiliki identitas Palestina, baik itu Muslim, Kristen atau pun Yahudi harus kembali ke tanah airnya dan menentukan nasib mereka melalui referendum.

Mekanisme politik Iran menolak gagasan pembentukan dua negara di bumi Palestina dan pengakuan identitas rezim Zionis, serta menekankan kebijakan “Bumi Palestinaku dari laut hingga sungai”. Faktanya kunci utama prakarsa ini adalah mempertahankan integritas bumi Palestina. Mengingat Israel memahami bahwa implementasi prakarsa Iran untuk kembali ke suara seluruh bangsa pribumi Palestina baik Yahudi, Kristen dan Muslim, sama halnya dengan kehancuran rezim penjajah Qus, maka Israel dan Amerika berusaha melakukan sabotase melawan kebijakan diplomatik dan sesuai dengan norma-norma yang diterima sistem internasional. Langkah ini membuat kredibilitas Israel dan AS di mata opini publik dunia semakin pudar.

Iran seraya menekankan muqawama dan jihad bersenjata melawan Israel, melalui gagasan referendum membuath Zionis harus menjawab kebijakan ini. Jika mereka memberi jawaban positif, berarti kehancuran Zionis dan jika negatif, yakni melawan tuntutan demokratis kekuatan Palestina dan secara praktis mendorong kebuntuan terhadap langkah-langkah demokratis di dalam wilayah Palestina yang praktisnya Zionis pasti kalah di rencana ini.

Berbagai pihak, baik Palestina, kelompok perlawanan, kelompok jihad, atau bahkan partai politik, kelompok dan organisasi Arab, tidak mengambil sikap negatif terhadap rencana Iran. Beberapa mengatakan rencana itu praktis, menggunakan daya ungkit resistensi, sementara yang lain menekankan sulitnya mencapainya. Namun secara umum, semua kelompok Palestina menyambut baik tawaran Iran. Dengan demikian, rencana ini dapat menjadi rencana komprehensif yang, dengan mempertimbangkan hak-hak rakyat Palestina, mencegah realisasi rencana rezim pendudukan di Yerusalem untuk menciptakan konflik antara Muslim, Kristen, dan Yahudi di wilayah pendudukan.

Padahal, dengan rencana ini, Iran secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak mencari perang agama, tetapi menentang rezim teroris, apartheid dan Zionis, yang telah mengabaikan hak-hak bangsa dan menggusur rakyat Palestina. Poin penting lainnya yang ditekankan dalam rencana ini adalah pembahasan untuk memberikan perhatian serius kepada para pengungsi Palestina dan kepulangan mereka dari berbagai wilayah dan kamp ke negara mereka untuk memainkan peran di masa depan Palestina.

Rencana referendum tidak dapat diterima oleh rezim Zionis, dan sudah jelas sejak awal bahwa Zionis akan mengambil sikap negatif terhadap masalah ini. Iran mengklaim perlawanan dan pembebasan Palestina dan perjuangan melawan Zionis. Realitas saat ini di lapangan adalah bahwa musuh bersenjata yang berbahaya menduduki tanah, melanggar hak-hak dasar rakyat Palestina, dan tidak menghormati prinsip atau prinsip apa pun, baik moral maupun internasional. Akankah rencana referendum ini berhasil tanpa perjuangan bersenjata sebagai konteks dan keterikatannya? Rencana ini menyajikan pandangan terakhir Iran tentang masalah Palestina; Tetapi apakah rezim Zionis bersedia menyetujui referendum tersebut? Jawabannya adalah tidak.

Kita menghadapi rezim pendudukan dan ekspansionis, dan pada akhirnya kami harus mencapai rencana ini melalui perlawanan dan pembebasan wilayah Palestina, dan pada kenyataannya, tujuan akhir ini akan dicapai melalui perlawanan. Karena rezim penjajah Quds dan Amerika Serikat tidak akan pernah mau menerima rencana referendum tanpa dukungan lapangan dan operasional. Karena rencana Iran, yaitu membebaskan Palestina dan akhirnya menghancurkan rezim Zionis melalui opini publik, tidak bertentangan dengan perlawanan bersenjata dan perlawanan rakyat, dan untuk mencapai tujuan referendum, perlawanan harus menjadi agenda dan dapat dikatakan bahwa muqawama dan jihad melekat pada rencana ini.

Padahal, prasyarat diadakannya referendum dan partisipasi pemilik utama Palestina di dalamnya adalah penghapusan keberadaan palsu atas nama Israel. Oleh karena itu, untuk menghancurkan rezim palsu ini, kita harus mengandalkan senjata perlawanan secara serius dan maksimal. Dengan kata lain, demi perdamaian di Palestina, rezim perampas harus terlebih dahulu dihilangkan dan kemudian pemilik sebenarnya harus memutuskan untuk menggantikannya.

Rencana referendum akan dijalankan ketika musuh Zionis tidak memiliki pilihan kecuali referendum akibat muqawama dan jihad bersenjata. Oleh karena itu, rencana referendum dan muqawama saling melengkapi. Dengan demikian, Rahbar selain menekankan solusi politik dan diplomatik referendum, selama beberapa tahun terakhir juga menekankan untuk mepersenjatai Tepi Barat Sungai Jordan. Dan ini menunjukkan keselarasan antara muqawama dan referendum.