Pars Today

Setelah menyinggung tujuan pendudukan pasukan Amerika Serikat (AS) di Afghanistan, dalam tulisan singkat ini akan dibahas mengenai evaluasi konsekuensi intervensi dan pendudukan militer AS di Afghanistan selama 20 tahun (2001-2021), yang telah menyebabkan beragam dampak buruk di segala bidang, terutama di sektor keamanan Afghanistan.

Intervensi militer AS di Afghanistan selama 20 tahun telah membawa banyak konsekuensi di bidang militer, dan yang paling penting adalah dampak buruk dari penandatanganan perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan.

Di antara dampak buruk dari perjanjian itu adalah melemahnya kekuatan pasukan polisi dan keamanan serta militer Afghanistan, meluasnya infiltrasi dan dominasi kembali Taliban di seluruh Afghanistan, terbentuknya kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS) di negara ini dan perpindahan sisa-sisa Daesh dari Suriah dan Irak ke Afghanistan. Selain itu, juga terjadi peningkatan ketidakamanan, perdagangan manusia dan peningkatan imigran Afghanistan.

Salah satu konsekuensi terpenting dari intervensi militer AS di Afghanistan adalah penandatanganan perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan, yang akan dibahas dalam artikel pendek ini.

Perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan ditandatangani pada tahun 2014, yiatu, 13 tahun setelah serangan AS ke Afghanistan. Faktanya, dalam praktiknya, perjanjian ini tidak memberikan keuntungan apa pun bagi rakyat Afghanistan.  Masyarakat Afghanistan masih hidup dalam ketidakamanan, teror, kemiskinan, kesengsaraan, ketergantungan, penderitaan, buta huruf dan kondisi buruk lainnya.

Perjanjian keamanan dan pertahanan yang memiliki 16 klausul ini mencakup berbagai masalah seperti peningkatan proses perdamaian, penciptaan keamanan, perbaikan institusi-insitusi pemerintah, dukungan untuk kemajuan sosial dan ekonomi Afghanistan, dan mendorong kerja sama regional.

Menurut perjanjian ini, 9.800 tentara AS akan terus hadir di Afghanistan setelah 2014. Menurut klaim Pentagon, mereka akan terus memainkan peran dukungan dan pelatihan. Di sisi lain, pasukan AS juga akan menikmati kekebalan hukum di pangkalan militer di bawah pendudukan mereka di Afghanistan. Dalam perjanjian keamanan Washington-Kabul ini, AS telah meminta untuk menyerahkan sembilan pangkalan militer di Afghanistan ke negara tersebut.

Komitmen untuk membela Afganistan dari agresi asing tentu dibuat di bawah tekanan dan desakan dari otoritas Afganistan, namun terlepas dari prediksi komitmen AS untuk membela Afghanistan dari agresi asing, mekanisme praktis pertahanan ini tidak jelas. Afghanistan tertarik untuk mendefinisikan Pakistan sebagai ancaman, tapi tampaknya hal ini tidak dapat diterima oleh AS.

Salah satu kewajiban yang diperkirakan dalam perjanjian tersebut adalah kewajiban AS untuk mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pasukan negara ini kepada perorangan dan badan hukum dan lembaga pemerintah.

Menurut kewajiban itu, AS berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang adil dan wajar atas segala jenis kerusakan, cedera, dan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran dan tindakan kriminal militer dan sipil yang berafiliasi dengan AS terhadap rakyat dan pemerintah Afghanistan.

Kritik yang dapat dilontarkan atas prinsip ini adalah bahwa wewenang untuk menyelidiki dan menentukan kerusakan dan kerugian serta menentukan jumlahnya diserahkan kepada para pejabat pasukan AS. Selama periode ini, AS tidak pernah menerapkan klausul perjanjian ini. Serangan militer AS di wilayah sipil, pesta pernikahan dan pemakaman jenazah, terlepas dari tuntutan dari pemerintah Kabul, tidak mengarah pada hukuman pelaku atau tindakan kompensasi. Para pejabat AS tidak pernah melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Intervensi pasukan asing di Afghanistan dalam bentuk dan cara apapun telah membahayakan kemerdekaan dan independensi negara ini. Kehadiran pasukan asing ini, terlepas dari kelemahan di Afghanistan, secara alami bertentangan dengan semangat nasional rakyat negara itu.

Menurut perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan, setelah 2014, pasukan asing juga menghentikan operasi militer di dalam wilayah Afghanistan terhadap apa yang mereka sebut sebagai "perang melawan terorisme".

Kewenangan yang lebih banyak dalam operasi militer, di satu sisi, merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional Afghanistan, dan di sisi lain, diperlukan penerimaan item-item sangat penting lainnya dalam perjanjian ini, yaitu penerimaan kekebalan hukum bagi pasukan asing setelah 2014.

Ini terlepas dari kenyataan bahwa pasca invasi militer AS di Afghanistan, sejumlah besar warga sipil negara ini tewas, terutama di desa-desa, dan yang ditangkap tak terhitung jumlahnya. Mereka ditangkap hanya berdasar pada kecurigaan terkait dengan al-Qaeda dan Taliban, dan mereka harus menghabiskan bertahun-tahun di balik jeruji besi pasukan Amerika tanpa pengadilan.

Menurut ketentuan perjanjian tersebut, pasukan AS hadir di Afghanistan di sembilan pangkalan di provinsi Kabul, Kandahar, Herat, Farah, Khost, Helmand dan Afghanistan utara. Sebagian besar pangkalan ini direncanakan di dekat perbatasan dengan Pakistan dan Iran.

Poin penting dalam hal ini adalah kurangnya kontrol dari pangkalan-pangkalan ini oleh pemerintah Afghanistan. Afghanistan tak hanya tidak memiliki pasukan tempur Angkatan Udara, tetapi juga kekurangan peralatan yang dapat mengontrol pergerakan pesawat di wilayahnya.

Situasi itu membuat Amerika bebas untuk menyalahgunakan wilayah Afghanistan untuk menarget negara-negara lain. Ini jelas menjadi alasan yang sah bagi penentangan negara-negara tetangga Afghanistan terhadap perjanjian keamanan antara Washington dan Kabul.

Karena adanya titik-titik lemah dalam kesepakatan tersebut dan bertambahnya tingkat ketidakamanan di Afghanistan, di mana kondisi ini bertentangan dengan harapan untuk meningkatkan proses perdamaian dan menjamin keamanan negara, maka sejumlah anggota parlemen Afghanistan berulang kali menuntut untuk meninjau dan bahkan membatalkan perjanjian tersebut.

Mohiuddin Mahdi, perwakilan dari Baghlan di Majelis Rendah DPR Afghanistan pada masa itu, meyakini bahwa masalah utama dalam teks perjanjian ini adalah untuk memastikan keamanan yang stabil bagi rakyat Afghanistan, dan pemerintah AS berkewajiban untuk mendukung atas masalah terkait semua ancaman politik, ekonomi dan keamanan dari negara-negara lain terhadap kepentingan rakyat Afghanistan, namun para pejabat Washington tidak melakukan kewajibannya itu.

Mahdi telah menjelaskan tiga alasan atas perlunya peninjauan terhadap perjanjian keamanan antara Afghanistan dan AS. Di antara alasan itu adalah memburuknya situasi keamanan dan tidak tercapainya harapan masyarakat untuk menciptakan payung keamanan dari perjanjian keamanan dengan AS. Selain itu, perjanjian itu telah diubah menjadi perjanjian bilateral antara istana kepresidenan Afghanistan dan AS, dan hubungan Afghanistan dengan negara-negara tetangga dan kawasan memburuk karena penandatanganan perjanjian tersebut.

Dalam pasal kedua perjanjian AS-Afghanistan disebutkan bahwa kedua belah pihak harus terus memperkuat kerja sama yang erat satu sama lain untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di Afghanistan, memerangi terorisme, dan meningkatkan kemampuan Afghanistan untuk mengatasi ancaman-ancaman internal dan eksternal terhadap kedaulatan, keamanan, keutuhan wilayah negara, persatuan nasional dan sistem konstitusional berdasarkan konstitusi, namun pasukan AS tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah Kabul.

Di bawah pengaruh perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan, situasi keamanan di Afghanistan "memburuk tak terukur" dan sejumlah besar pasukan keamanan negara itu terbunuh setiap hari. Salah satu faktor utama atas kondisi ini adalah pasukan AS memperalat pasukan keamanan Afghanistan untuk kepentingannya.

Perjanjian keamanan membuat pemerintah Kabul menjadi pemerintah boneka dan menyetujui semua yang diinginkan Washington. Selain itu, sebagai akibat dari perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan, adalah peningkatan intervensi beberapa negara, termasuk Pakistan, di Afghanistan. Oleh karena itu, perjanjian ini memperburuk situasi keamanan negara dan tidak memiliki manfaat bagi rakyat Afghanistan.

Dalam Lampiran A perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan disebutkan bahwa Kabul, Bagram, Mazar-e-Sharif, Herat, Kandahar, Shurab Helmand, Gardez, Jalalabad dan Shindand Herat dipertimbangkan untuk fasilitas dan penggunaan pasukan AS di Afghanistan.

Dalam catatan lampiran tersebut dijelaskan, fasilitas dan tempat-tempat yang disepakati juga termasuk fasilitas dan tempat yang boleh digunakan oleh AS sampai dengan tanggal dimulainya perjanjian ini, atau termasuk jumlah fasilitas dan tempat di wilayah-wilayah lain Afghanistan yang mungkin di masa depan, akan disepakati dan diizinkan oleh Menteri Pertahanan Afghanistan.

Perkembangan setelah penandatanganan perjanjian keamanan antara AS dan Afghanistan membuktkan bahwa setelah perjanjian ini, ketidakamanan dan pembunuhan terhadap warga sipil Afghanistan meningkat. Selain itu, upaya untuk mencapai perdamaian antar-Afghanistan juga gagal, dan Taliban justru semakin kuat. Semua ini adalah konsekuensi dari perjanjian keamanan tersebut.

Intervensi militer AS di Afghanistan tidak hanya menimbulkan kejahatan kemanusiaan dan pembunuhan warga sipil Afghanistan, tetapi dalam 20 tahun itu, bahkan tidak mengarah pada pembentukan militer yang kompak di Afghanistan, dan dengan penarikan pasukan AS dari Afghanistan, pemerintah Kabul pun runtuh. (RA)