May 01, 2021 05:19 Asia/Jakarta
  • Lintasan Sejarah 1 Mei 2021

Azhim Khan Qarib Lahir

146 tahun yang lalu, tanggal 18 Ramadhan 1296 HQ, Mirza Abdul Adzim Khan Qarib, sastrawan dan  peneliti terkemuka Iran, terlahir ke dunia di kota Gorgan, Iran utara.

 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, dia melakukan penelitian di bidang sharf, nahwu, manthiq, matematika, dan sastra, sampai akhirnya menjadi ahli di bidang sastra.

 

Mirza Qarib banyak menulis buku-buku yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkenalkan bahasa dan sastra Persia, di antaranya berjudul "Qawaid Farsi", yang berisi tata bahasa Persia. Bukunya yang lain berjudul "Bidayatul Adab, Fawaidul Adab", yang memuat karya-karya sastra terbaik Iran dan penjelasan terhadapnya. Selain itu, Mirza Qarib juga melakukan pengoreksian atas teks-teks sastra besar seperti Gulistan dan Bustan karya Sa'di.

 

Nasseruddin Shah Qajar Dibunuh Mirza Reza Kermani

 

125 tahun yang lalu, tanggal 11 Ordibehesht 1275 HS, Nasseruddin Shah Qajar dibunuh oleh Mirza Reza Kermani.

 

Sejak awal bulan Ordibehesht 1275 HS, Naseruddin Shah Qajar mempersiapkan peringatan 50 tahun ia memerintah. Rencananya, acara peringatan ini akan diselenggarakan selama seminggu. Sekaitan dengan acara ini, dini hari 11 Ordibehesht 1275 Hs, sehari sebelum hari penyelenggaraan acara, Naseruddin Shah pergi kota Rey untuk berziarah ke makam Sheikh Abdol Azim.

 

Selama di komplek suci itu, tiba-tiba terdengar suara letusan senapan memecahkan keheningan dan ternyata dengan tiga peluru, Mirza Reza Kermani, pengikut Sayid Jamaluddin al-Afghani berhasil menewaskan Naseruddin Shah. Karena tewas di sana, Naseruddin Shah dikuburkan juga di komplek tersebut

 

Di era pemerintahannya, ia melakukan sejumlah kesalahan fatal. Di antaranya membunuh Amir Kabir, dan memberikan serangkaian hak konsesi kepada pihak asing dengan imbalan pembayaran besar yang masuk ke kantong pribadi.

 

Pada tahun 1890, ia membuat kesalahan yang lebih besar dalam pemberian konsesi selama 50 tahun yang menyangkut pembelian, penjualan, dan pengolahan tembakau di semua negara. Naseruddin juga mencoba membatalkan fatwa boikot tembakau Ayatullah Mirza Shirazi, yang dianggap oleh banyak ahli sebagai akar nasionalisme Iran modern.

 

Selain itu, di masa pemerintahan Naseruddin, sejumlah wilayah seperti Herat, sekitar wilayah sungai Jeihoun, dan bagian dari Sistan Balouchistan terpisah dari Iran. Raja Qajar ini juga dikenal sebagai orang yang menghambur-hamburkan uang negara untuk kepentingan pribadi.

 

Irian Barat Masuk Indonesia

 

58 tahun yang lalu, tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat menjadi bagian Indonesia.

 

UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan catatan tahun 1969 harus diadakan pungutan suara pendapat rakyat.

 

Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 juga mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah barat pulau di Irian (Sekarang bernama Papua). Namun pihak Belanda masih menganggap wilayah tersebut salah satu provinsi Kerajaan Belanda.

 

Presiden Sukarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan mengumumkan Tri Komando Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan Trikora, sebagai perlawanan terhadap Belanda untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia pada Oktober 1962. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA, sebuah badan PBB untuk mengurus Irian sebagai pemerintahan sementara.

 

Tahun 1969 dilangsungkan Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya (Pepera). Hasilnya, rakyat di Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Nama Irian Barat kemudian diganti dengan nama Irian Jaya.

 

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an.