Pilpres ke-13 Iran akan digelar 18 Juni 2021. Pemilu ini akan memilih presiden kedelapan Republik Islam Iran dan presiden akan dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilu di Iran merupakan salah satu pilar demokrasi religius. Nilai urgen pemilu ini karena peran menentukan rakyat dalam menentukan nasib pemilu yang menjadi peluang bagi persaingan serius dan di luar dari perpecahan faksi.

Tahun ini, Iran akan menghadapi pemilu baru. Kurang dari tiga bulan periode presiden Iran saat ini akan berakhir dan berbagai faksi, partai dan rakyat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di pesta demokrasi ini.

Pemilu presiden Iran sebelumnya digelar empat tahun lalu. Bersamaan denagn pemilu presiden ke-13, juga akan digelar pemilu keenam Dewan Kota.

Pemilu, khususnya pemilu presiden merupakan salah satu pemilu paling ramai dan rakyat sangat antusias pergi ke kotak suara menyalurkan suaranya. Pemilu presiden memiliki nilai khusus mengingat posisi presiden di sistem politik Iran dan juga wewenag serta tugas pentingnya. Di sistem presidential, presiden menjadi ketua dewan pemerintah dan memiliki tanggung jawab eksekutif. Ada pemisahan di antara berbagai lembaga di sistem ini dan lembaga eksekutif independen dari lembaga legislatif.

Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei di berbagai pemilu di negara ini berulang kali menegaskan urgensitas pemilu presiden. Rahbar di salah satu pidatonya 6 Mei 2013 menyebut penyelenggaraan pemilu di negara ini sebagai salah satu kebanggaan Republik Islam.

Rahbar mengatakan, "Di hari ketika di negara ini ramai dibicarakan mengenai pemilu, mulai dari awal konstitusional hingga Republik Islam –sebelumnya pembicaraan seperti ini tidak ada artinya- benar-benar belum terjadi pemilu dengan penuh antusias. Bahkan di era Kebangkitan Nasional, meski saat itu digelar pemilu sebenarnya, tapi belum memenuhi standar nasional, di mana warga dari berbagai lapisan dan dari berbagai pedalaman pedesaan mendatangi kotak-kotak suara, mereka memahami dan menyalurkan suaranya; pemilu sebenarnya dan penuh antusias hanya terjadi di masa pemerintahan Republik Islam, dan Imam Khomeini adalah arsiteknya. Beliau sejak awal bersikeras referendum guna menentukan bentuk pemeritahan di Iran digelar secepatnya. Di revolusi dunia lainnya hal ini terjadi setelah tiga, empat, lima tahun atau bahkan lebih lama lagi; Namun di Republik Islam, ini terjadi kurang dari 50 hari setelah kemenangan revolusi dan referendum digelar dan mayoritas warga menyalurkan suaranya. Suara rakyat adalah hal kedua, yang pertama adalah rakyat menunjukkan bahwa mereka hadir di lapangan dan siap untuk berpartisipasi dalam mengambil langkah dan keputusan demi menentukan masa depan mereka. Di sinilah batu bata pertama diletakkan, fondasi diletakkan, dan kemudian dilanjutkan."

Di bagian lain pidatonya, di acara peringatan ke-25 haul Imam Khomeini, Rahbar menjelaskan urgensitas dan posisi penting pemilu di Republik Islam Iran. "Di teladan Republik Islam bukan saja demokrasi dan agama, dua unsur yang tak terpisahkan, tapi demokrasi muncul dari agama: Jangan ada yang menganggap bahwa Imam Khomeini mengambil teladan pemilu dari Barat dan mencampurkannya dengan ideologi Islam serta syariat agama; Tidak !! Jika pemilu dan demokrasi  serta bersandar pada suara rakyat bukan bagian dari agama dan syariat, Imam tidak memiliki batasan; Tokoh ini dengan tegas telah menjelaskan masalah ini. Ini bagian dari agama....syariat Islam harus dijaga. Roda pemerintahan ini berputar melalui demokrasi....pekerjaan ada di tangan rakyat, ini adalah pilar utama gerakan Imam Khomeini."

Rahbar di pidatonya pada Maret 2013 seraya menekankan bahwa pemilu manifestasi partisipasi dan kebebasan bangsa Iran dalam memilih nasibnya, menjelaskan, "...Kalian ketika memilih seorang presiden, yakni kalian menyerahkan seluruh urusan negara kepada seseorang yang kalian pilih dan kandidat yang terpilih atas suara dan kehendak kalian. Ketika kalian memilih anggota parlemen, yakni kalian menyerahkan urusan penentuan undang-undang dan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif kepada seseorang yang kalian kenal dan pilih. Oleh karena itu, kalianlah yang memilih. Ini berarti kekuatan rakyat dalam mengelola negara dan nasib sebuah negara di tangan bangsa itu sendiri. Ini bukan hal kecil, ini segalanya bagi kalian."

Di sebuah masyarakat demokratis, warga yang memilah dan memilih siapa yang layak untuk sebuah jabatan melalui suara mereka, dan menempatkan kandidat ini di posisinya.

Pasal 56 konstitusi Iran menyebutkan hak menentukan nasib sebagai sebuah sumber kedaulatan dan kekuatan politik. Terkait hal ini, pasal lain UUD Iran juga menjelaskan jalan untuk merealisasikan hak ini dan sarana untuk mewujudkan suara demi terselenggaranya sebuah pemilu yang bebas.

Di pasal keenam konstitusi Iran ditekankan bahwa pengelolaan urusan negara di Republik Islam Iran bersandar pada suara rakyat.

Saleh Eskandari, pakar politik seraya mengisyaratkan wewenang presiden di konstitusi Iran mengatakan, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan orang kedua di negara ini, yang bertanggung jawab urusan administrasi dan eksekutif negara, memiliki kekuatan besar dari sisi bahwa konstitusi negara telah menentukan seluruh sarana, sumber dan wewenang serta tanggung jawab yang tepat untuk posisi ini.

Para pakar hukum dan politik menilai bentuk terbaik sebuah pemerintahan adalah republik. Prestasi politik terpenting dan terbesar Revolusi Islam Iran adalah terealisasinya pemerintahan Republik Islam yang pada prinsipnya adalah pemerintahan sipil atau republik yang selaras dengan prinsip Pengangkatan Politik Kedaulatan Ilahi atau Islam.