Sejarah Permusuhan Arab Saudi terhadap Iran 2

Era baru kepemimpinan nilai-nilai agama dan penafian dominasi Timur dan Barat dimulai dengan kemenangan Revolusi Islam di Iran. Fenomena agung ini menawarkan definisi baru tentang hubungan regional. Banyak analis melontarkan teori bahwa Revolusi Islam bisa menghadirkan pengaruh besar dalam menciptakan front-front Islami dan gerakan penuntut kebebasan di seluruh dunia.

Persoalan ini mengundang keprihatinan di tengah negara-negara Arab di Teluk Persia terutama Arab Saudi, di mana tidak memiliki basis kerakyatan dan demokrasi.

Ambiguitas situasi politik hubungan Iran dan Arab Saudi berlanjut sampai awal tahun 1981. Kondisi ini terjadi ketika rezim Saudi bergelut dengan instabilitas politik dan aksi kubu oposisi di dalam negeri. Organisasi Revolusi Islam Jazirah Arab sebagai sebuah gerakan oposisi pemerintah Saudi mengorganisir kebangkitan besar terhadap rezim Al Saud di Makkah pada Desember 1979. Para penguasa Saudi mencurigai keterlibatan Iran di balik kekacauan tersebut. Dengan begitu, babak pertama prasangka dalam hubungan Iran dan Saudi dimulai pasca kemenangan Revolusi Islam.

Babak kedua kembali kepada kebijakan Arab Saudi terhadap Iran pada April 1982. Pada masa itu, Riyadh mencoba menarik hati para pejabat Tehran termasuk mengizinkan para jamaah haji Iran untuk menggelar ritual bara'ah atau berlepas tangan dari orang-orang musyrik. Pemerintah Saudi juga mendukung tim mediasi selama peristiwa serangan Irak ke Iran, tetapi secara praktis mereka mengadopsi kebijakan mendukung Irak secara penuh.

Pada Januari 1980, Arab Saudi menyerahkan sebuah proposal tentang pembentukan pakta militer-keamanan antara enam negara Arab di sekitar Teluk Persia. Satu tahun kemudian pada Juli 1981, pakta tersebut secara resmi memulai kegiatannya di bawah payung Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC).

Organisasi regional ini awalnya menetapkan misinya untuk pengembangan kerjasama di bidang politik dan ekonomi, namun nyatanya bertindak sebagai koordinator kebijakan strategis Arab Saudi dalam menghadapi Iran melalui forum P-GCC. Saudi juga menandatangani perjanjian bilateral dalam kaitannya dengan keamanan domestik dengan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC).

Pasang surut dalam hubungan Iran dan Arab Saudi terus berlanjut, di mana Menteri Luar Negeri Pangeran Saud al-Faisal melakukan kunjungan ke Tehran pada Juli 1985 dan berdiskusi dengan para pejabat Iran terkait persoalan haji, perang Irak, OPEC dan isu-isu regional lainnya. Namun pembicaraan ini tidak membawa kemajuan apapun.

Sejak masa itu hubungan kedua negara cenderung memburuk. Arab Saudi mulai menciptakan ketegangan dan hambatan dalam hubungan dengan Iran terutama di forum OPEC.

Sejak awal dekade 1970, minyak memainkan peran penting dalam hubungan negara-negara produsen dan eksportir minyak di wilayah Teluk Persia. Emas hitam mendorong Arab Saudi melakukan aktivitas jauh di luar batas geografinya dan melebarkan pengaruh di Dunia Arab dan wilayah Teluk Persia. Padahal sebelum itu penguasa Saudi lebih konsen pada urusan internalnya.

Saudi dengan menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia, memperoleh pengaruh dan kekuatan yang lebih besar dari kapasitas populasinya, potensi ekonomi, ilmiah serta masa lalu budaya dan sejarahnya pada dekade 1970. Pada dasarnya, peningkatan tajam pendapatan minyak sangat membantu penyebaran pengaruh politik Riyadh di tengah negara-negara Arab khususnya di Jaziarah Arab. Masalah ini secara langsung berpengaruh pada hubungan Iran dan Arab Saudi.

Sebagai contoh, Arab Saudi selama pertemuan ke-76 OPEC pada Desember 1985 mengajukan sebuah proposal, yang membuat pasar kebanjiran minyak dan menurunkan harga hingga ke titik terendahnya. Tujuan utama kebijakan ini adalah menekan perekonomian dan pendapatan minyak Iran sehingga negara ini tak berdaya dalam menghadapi perang yang dipaksakan oleh rezim Saddam. Kebijakan seperti ini kembali dijalankan oleh Saudi terhadap Iran dalam dua tahun terakhir.

Arab Saudi juga memilih memberi dukungan penuh dalam perang yang dipaksakan Irak terhadap Iran. Sebenarnya, rezim Saddam mengantongi dukungan penuh dari negara-negara Arab di Teluk Persia selama serangannya ke Iran. Arab Saudi dan Kuwait tercatat sebagai pihak yang menyediakan dukungan terbesar kepada Irak. Bantuan finansial dan persenjataan Saudi ke Irak berlanjut selama delapan tahun perang yang dipaksakan.

Negara-negara Arab di Teluk Persia menyediakan bantuan miliaran dolar kepada Irak selama perang dan bantuan terbesar diberikan oleh Arab Saudi dan Kuwait. Negara-negara Arab di kawasan mengucurkan dana lebih dari 70 miliar dolar berupa bantuan finansial dan logistik kepada Saddam, di mana 30 miliar dolar dari jumlah tersebut ditanggung oleh Saudi.

Arab Saudi juga menjual 280 ribu barel minyak per hari untuk membantu rezim Saddam dan selain itu, Saudi juga membantu memindahkan antara 350-500 ribu barel minyak Irak per hari melalui wilayahnya ke pelabuhan Yanbu. Penguasa Riyadh juga melunasi utang-utang pembelian senjata oleh pemerintah Baghdad. Arab Saudi bahkan menyediakan pelabuhan dan bandara untuk digunakan oleh Irak. AWACS Amerika Serikat ditempatkan di Saudi untuk kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi bagi Irak.

Berakhirnya perang Irak dan Iran telah mengubah hubungan Tehran dan negara-negara Arab dan mulai tampak tanda-tanda perbaikan secara signifikan. Perubahan ini menemukan dimensi yang lebih luas setelah Irak menyerang Kuwait pada tahun 1990 dan menduduki negara itu selama tujuh bulan. Pemerintah Iran mengecam agresi Irak ke Kuwait dan membantu para pengungsi Kuwait serta ikut memadamkan kobaran api di sumur-sumur minyak negara tersebut selama masa perang.

Sikap Tehran secara langsung telah mengubah pandangan pemimpin negara-negara Arab di Timur Tengah terhadap Iran. Arab Saudi memandang interaksi dan kesepahaman politik dengan Iran sejalan dengan kepentingan nasionalnya dan mulai mengambil sikap baru. Pada masa itu, kerjasama perminyakan di forum OPEC berada dalam prioritas interaksi kedua negara.

Sepuluh tahun setelah berakhirnya perang yang dipaksakan, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Nayef bin Abdulaziz dalam wawancaranya dengan surat kabar Kuwait, Alrayalaam pada Agustus 1998 mengatakan, "Raja Fahd pada masa itu berkata bahwa kesalahan terbesar Saddam adalah merobek atau membatalkan nota kesepakatan antara Irak dan Iran."

Nayef menambahkan, "Raja dan Pangeran Arab Saudi memahami kesalahan Saddam dalam perang dengan Iran, tetapi Riyadh tidak punya pilihan lain karena mereka hanya memiliki dua jalan yaitu; kehancuran total Irak dan kedua keselamatan negara tersebut dan kami pada masa itu memilih mendukung Irak."

Agresi Irak terhadap Iran berakhir setelah PBB mengeluarkan resolusi 598 pada tahun 1988. Peristiwa ini sedikit banyak telah mengurangi propaganda negara-negara Arab terhadap Iran dan menyediakan kesempatan untuk mengevaluasi ulang hubungan dengan Tehran. Negara-negara Arab semakin antusias untuk meninjau kembali kebijakannya dengan Iran setelah Saddam menginvasi Kuwait pada tahun 1990, yang mengganggu stabilitas dan keamanan Timur Tengah.

Transformasi ini secara langsung berpengaruh pada hubungan Iran dan negara-negara regional serta memberi ruang baru bagi hubungan Tehran dan Riyadh. Negara-negara Arab mulai memiliki pemahaman yang realistis tentang Iran setelah Saddam mengobarkan perang baru di kawasan. Pada awal serangan ke Kuwait, banyak negara Arab menduga bahwa Republik Islam Iran akan menyambut langkah Saddam dan membenarkan aksi itu. Namun, sikap tegas Tehran yang mengecam agresi Irak telah membuat banyak negara Arab merasa malu di hadapan Iran.

Pemerintah Iran dalam sebuah aksi kemanusiaan memberi perlindungan kepada warga Kuwait dan non-Kuwait yang terkena dampak perang dan menerima kehadiran mereka di wilayahnya. Setelah berakhirnya perang, peluang baru membangun hubungan Iran dan negara-negara Arab di kawasan terbuka lebar dan kedua pihak mulai merekonstruksi hubungan mereka.