Sejarah Permusuhan Arab Saudi Terhadap Iran 3

Salah satu dampak kesepakatan nuklir Iran adalah kontroversi yang digulirkan Arab Saudi dengan tujuan menebar Iranphobia di kawasan. Secara meluas dan belum pernah terjadi sebelumnya, Arab Saudi menyulut gejolak etnis dan sektarian di kawasan dalam upaya mengesankan bahwa kesepakatan nuklir itu adalah kekhawatiran utama Arab Saudi dan semua negara regional.

Padahal klaim kekhawatiran Riyadh itu sejatinya tidak pernah terfokus pada ancaman nuklir. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa di mata Arab Saudi, kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 akan memperburuk posisi mereka karena akan mengakhiri keterkucilan Iran dan akan menghancurkan mimpi Arab Saudi untuk menjadi kekuatan tak terbantahkan di kawasan.

Arab Saudi sejak awal menentang keras penyelesaian masalah nuklir Iran dan Kelompok 5+1 serta perubahan perimbangan kekuatan di kawasan yang akan menguntungkan Iran. Hal itu dapat disaksikan dalam sikap dan keselarasan Arab Saudi dengan politik Barat dan terus berlanjut. 

Kesepakatan nuklir yang tercapai satu tahun lalu, hampir bersamaan dengan perubahan kekuasaan Arab Saudi di awal 2015. Dengan berkuasanya Raja Salman bin Abdulaziz, dia mengambil kebijakan yang lebih ekstrim dibanding mendiang Abdullah bin Abdulaziz yang cenderung barhati-hati. Dengan demikian era baru gejolak dalam hubungan Arab Saudi dan Iran pun dimulai.

Lembaga Brookings dalam analisa soal makna kesepakatan nuklir Iran bagi Arab Saudi dan gejolak di kawasan menyebutkan, "Raja Abdullah berusaha menghindari konfrontasi dengan Iran. Dia berpengalaman dalam politik détente dengan Iran di dekade 80-an, dia bahkan mengutus seorang Syiah Arab Saudi untuk menjadi Duta Besar Saudi di Iran. Akan tetapi secara terselubung mendorong Amerika Serikat untuk bentrok dengan Iran. Tentunya perspektif Arab Saudi itu cukup membebani Amerika Serikat termasuk Robert Gates, mantan menteri pertahanan AS. Amerika menilai harapan Arab Saudi untuk menggunakan para tentara AS itu seperti memanfaatkan mereka sebagai pasukan bayaran Arab Saudi."

Salah satu bukti permusuhan Arab Saudi dengan Republik Islam Iran adalah permintaan Raja Arab Saudi agar Amerika Serikat menyerang Iran. Berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh WikiLeaks, Raja Abdullah pada tahun 2008 meminta Amerika Serikat menyerang Iran. Permintaan itu diterima oleh Kedutaan Besar AS dengan pesan bahwa Raja Arab Saudi mengimbau AS untuk "memutus kepala ular."

Pernyataan kasar, tidak berdasar dan repetitif oleh para pejabat Arab Saudi kini dikemukakan langsung oleh generasi baru Raja Saudi. Menurut keterangan Bahram Qasemi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Adel Al-Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang dalam beberapa hari terakhir sibuk menghapus jejak para pemimpin, pejabat dan lembaga-lembaga resmi negaranya dalam berbagai operasi teror selama beberapa dekade terakhir, beranggapan bahwa politik proyeksi akan berhasil mengalihkan opini publik dari borok negaranya sebagai "bapak Al-Qaeda dan Daesh."

Keinginan Raja Arab Saudi untuk berpetualang di Yaman pada awal tahun lalu di Yaman adalah dampak dari kegagalan Riyadh mendesak Amerika Serikat berkonfrontasi langsung dengan Iran. Dengan memprovokasi sejumlah negara Arab di pesisir Teluk Persia, Arab Saudi menilai berbagai transformasi pasca JCPOA (kesepakatan nuklir Iran) sebagai tahap pengokohan posisi Iran di kawasan. Dengan cepat, Raja dan putranya yang masih muda dan menjabat sebagai Menhan Saudi, membentuk sebuah koalisi Arab untuk menyerang Yaman.

Hasilnya adalah agresi dalam skala luas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab Saudi. Perang tersebut menimbulkan sebuah tragedi kemanusiaan dan kebuntuan berdarah di Yaman. Amerika Serikat dan Inggris yang ingin menenangkan Arab Saudi pasca JCPOA, memberikan dukungan besar dalam agresinya ke Yaman.

Di dalam negeri, Arab Saudi juga sedang sibuk menumpas penentangan dan oposisi yang terus meningkat. Pada bulan Januari lalu, Syeikh Nimr Baqir Al-Nimr, ulama Syiah terkemuka Arab Saudi, dihukum mati dengan tuduhan mendukung terorisme. Langkah Saudi itu memancing sikap keras dari negara-negara Islam di kawasan. Di Iran juga ada sekelompok orang yang geram dalam masalah ini dengan menyerang Kedubes Saudi di Tehran.

Serangan ke Kedubes dan konsulat Saudi di Tehran dan Mashhad, tidak didukung para pejabat Iran. Para pejabat Republik Islam Iran menindak tegas dan jgua mengukum para pelaku serangan tersebut.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif dalam hal ini mengatakan, "Iran memiliki tugas hukum dan syar'i dalam melindungi para diplomat semua negara, dan akan menindak tegas siapa pun pelaku pelanggaran hukum dan serangan ke Kedubes Saudi; akan tetapi masalahnya adalah Arab Saudi menggunakan segala cara untuk mendongkrak citranya di kawasan dan Barat."

Menyusul peristiwa itu, Arab Saudi memutus hubungan diplomatiknya dengan Iran. Riyadh juga mendesak negara-negara sekutunya untuk memutus hubungan dengan Iran. Tidak cukup di situ, Arab Saudi juga menghalangi pelaksanaan ibadah haji warga Iran untuk tahun ini.  Para pejabat Arab Saudi tergesa-gesa memutus hubungan dengan Republik Islam. Riyadh bahkan mengajak negara-negara regional dan transregional untuk bersama-sama memutus hubungan dengan Iran. Sebagian negara bahkan diberi imbalan bantuan dana untuk memutuskan hubungan dengan Iran.

Pihak Arab Saudi memanfaatkan secara maksimal insiden serangan ke kedubesnya di Tehran untuk mengalihkan opini publik dunia dari tanggung jawab internasionalnyapasca meninggalnya ribuan hujjaj di Mina dan juga bombardir brutal di Yaman serta dukungannya terhadap kelompok teroris Takfiri di Suriah dan Irak. Pada tahun 1987, hubungan Iran dan Arab Saudi memburuk dan akhirnya terputus pasca meninggalnya 402 hujjaj yang 275 di antaranya adalah warga Iran.

Kontroversi yang diciptakan Arab Saudi selama perundingan nuklir dan pasca tercapainya kesepakatan nuklir JCPOA, seiring dan sama seperti yang dilakukan rezim Zionis Israel. Sejumlah dokumen menyebutkan bahwa para pemimpin Arab Saudi meminta Washington mengambil sikap tegas terkait program nuklir Iran dan bahkan menekankan pengerahan pasukan militer.

Menurut para pengamat politik, susunan baru para pejabat politik di Riyadh saat ini yang memulai agresi ke Yaman, memanfaatkan Daesh dan Al-Qaeda untuk menebar perpecahan umat Islam serta kekerasan sektarian. Dan mereka akan terus melanjutkan proyek perpecahan di kawasan.

Usulan Arab Saudi kepada Rusia untuk bernegosiasi terkait nasib Presiden Suriah Bashar Al-Assad, menjadi borok terbaru bagi Arab Saudi yang terpampang di laporan utama berbagai media massa. Russia Today dalam hal ini menulis, "Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir, di Brussel, kepada koran Politico terbitan Amerika SErikat mengatakan bahwa negaranya siap menyerahkan sebagian (pengaruh) di Timur Tengah kepada Rusia sehingga dapat memperkokoh Rusia seperti di era Uni Soviet, jika bersedia menghentikan dukungannya terhadap Presiden Suriah, Bashar Al-Assad."

Al-Jubeir juga menegaskan kesiapan Arab Saudi untuk bekerjasama dengan Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia. Dengan menggarisbawahi klaimnya bahwa Assad akan segera terguling, Al-Jubeir mengimbau Rusia untuk menerima tawaran tersebut sebelum terlambat. 

Betapa pernyataan tidak sopan dan intervensif Arab Saudi ini penuh dengan kontrakdiksi serta jauh dari kesantunan diplomatik dan ketentuan internasional. Propaganda anti-Iran oleh Arab Saudi juga menempuh jalur yang sama. Bahkan dalam kasus terbaru, mantan ketua dinas intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki Al-Faisal, hadir dan berpidato pada pertemuan tahunan kelompok teroris Organisasi Munafikin Khalq (MKO) di Paris, Perancis.