Setahun Kinerja Sang Putera Mahkota

Salman bin Abdul Aziz dinobatkan sebagai raja Arab Saudi pada Januari 2015 menggantikan Abdullah yang meninggal dunia. Raja Salman selama  tiga tahun lalu menetapkan tiga putera mahkota yaitu: Muqrin bin Abdul Aziz, Muhammad bin Nayef dan Muhammad bin Salman.

Meskipun Muhammad bin Salman bukan cucu pertama Abdul Aziz yang menjadi prioritas awal sebagai putera mahkota. Tapi berbeda dengan Muhammad bin Nayef yang menjadi orang pertama dari cucu Abdul Aziz yang  harus menjabat sebagai putera mahkota, Muhammad bin Salman justru lebih beruntung mengisi posisi kursi kekuasaan putera mahkota.

Dengan demikian, Muhammad bin Salman menjadi orang pertama yang meraih posisi putera mahkota di saat ayahnya masih menjabat sebagai raja. Penetapannya sebagai putera mahkota di luar dari tradisi transisi kekuasaan yang selama ini berjalan di Arab Saudi.

Tidak hanya itu, putera sang raja ini menempati berbagai posisi penting selama tiga tahun sejak ayahnya menjadi orang paling berkuasa di Arab Saudi. Selain putera mahkota, Muhammad bin Salman juga menjabat sebagai menteri pertahanan dan pemegang kendali sektor ekonomi negara Arab ini. Dengan demikian, Salman memegang kontrol tiga sektor stretegis; politik, militer dan ekonomi rezim Al Saud.

Sejak mendapat mandat dari raja untuk memimpin puncak jabatan ekonomi Arab Saudi, Muhammad bin Salman selama setahun lalu melancarkan reformasi ekonomi dan sosial, termasuk menggilas para pangeran yang dianggap berseberangan dengan kebijakannya.

Tidak berapa lama setelah memberlakukan reformasi ekonomi Arab Saudi, pangeran muda ini melancarkan reformasi sosial, termasuk memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menyetir mobil, dan berada di stadion olahraga yang sebelumnya dilarang. Tampaknya, Muhammad bin Salman berupaya memberikan kebebasan lebih besar kepada perempuan dan kalangan muda, tapi reformasi tersebut tidak bersifat substansial dan hanya di tataran permukaan saja.

Tujuan utama Muhammad bin Salman melancarkan reformasi untuk mendongkrak popularitasnya dengan target besar menggantikan sang ayah setelah meninggal menjadi orang nomor satu di negara kaya minyak itu. Meskipun media yang berafilisi dengan rezim Al Saud berupaya memblow up reformasi tersebut dan menyebutkan sebagai terobosan penting, tapi para analis memandang reformasi yang dilakukan Muhammad bin Salman bersifat artifisial dan tidak akan meningkatkan maupun memperkuat kebebasan sipil di Arab Saudi.

Koran Perancis, Les Échos dalam analisisnya menulis, "Bin Salman bermain dengan kalangan muda Arab Saudi. Ia dengan baik memahami pentingnya meredam kaum muda negaranya di media sosial seperti Twitter, Instagram dan YouTobe, dan memainkan dahaga kebebasan mereka. Putera mahkota dengan cepat tahu bahwa kalangan muda bisa melakukan kudeta terhadap dirinya,".

Mantan analis CIA, John Kiriakou mengungkapkan, "Saya berkeyakinan bahwa manuver politik ini bertujuan untuk memisahkan pangeran Muhammad bin Salman dari para pangeran lainnya yang kebanyakan konservatif. Tampaknya, Muhammad bin Salman melakukan hal ini supaya dirinya dipandang sebagai tokoh liberal Arab, tanpa mengeluarkan biaya politik yang besar,".

Salah satu indikasi bahwa langkah Muhammad bin Salman ini bersifat artifisial bisa dilacak dari aksinya yang lain. Bersamaan dengan reformasi sosial yang dilakukannya, putera sang raja ini melancarkan aksi represif terhadap para aktivis politik di negaranya sendiri.

Pengamat hubungan internasional, Sheikh Al-Islam berkeyakinan bahwa reformasi yang diusung Muhammad bin Salman sekedar permukaan saja demi mengalihkan opini publik negaranya, tapi tidak bisa menarik dukungan dari para aktivis dan lembaga HAM,".

Faktanya bisa dilacak dari gencarnya penangkapan dan pemenjaraan para aktivis politik, serta penangkapan para pangeran di tahun lalu. Pada November 2017, putera mahkota Arab Saudi ini menangkap ratusan pangeran dan pejabat negaranya dengan klaim pemberantasan korupsi. Di antara pangeran yang ditangkap terdapat orang terkaya Arab seperti Walid bin Talal, dan Mutib bin Abdullah yang selama ini dianggap sebagai oposan pemerintahan Salman bin Abdul Aziz.

Para analis memandang penangkapan yang dilakukan dengan dalih pemberantasan korupsi ini, sebagai cara Muhammad bin Salman menyingkirkan lawan-lawan politiknya, sekaligus demi menjaga stabilitas kekuasaannya.

Koran Los Angeles Times menulis, "Uang, kekuasaan dan hubungan keluarga mengamankan dirinya dari bisa para pangeran,". Senada dengan itu, koran The Guardian menulis, "Klaim Bin Salman mengenai pemberantasan korupsi sebagai dalih yang kontradiktif. Sebab, orang yang dirinya sendiri berada di kubangan korupsi tidak bisa mengusung slogan pemberantasan korupsi,".

Pada akhirnya, Muhammad bin Salman mendapatkan dana sangat besar dari para pangeran yang ditangkap dan ditahan di sebuah hotel, kemudian ia membebaskannya.

Tapi Muhammad bin Salman harus menebus langkah blundernya tersebut dengan terjadinya insiden penembakan di istana Al-Khazami pada 21 April 2018 lalu. Pemerintah Saudi mengklaim suara tembakan berkaitan dengan drone mainan yang berada di dekat istana. Tapi tidak lama setelah ini, Muhammad bin Salman menghilang selama sekitar sebulan yang memunculkan rumor kudeta terhadap putera mahkota tersebut.

Di tingkat regional, Muhammad bin Salman melakukan dua langkah penting yang menjadi sorotan berbagai kalangan yaitu: friksi dengan negara tetangga, dan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis. Meskipun friksi antara Arab Saudi dan Qatar telah berlangsung sejak 5 Juni, atau dua pekan sebelum Muhammad bin Salman menjabat sebagai putera mahkota. Tapi setelah menjabat sebagai orang nomor dua di Arab Saudi, Friksi negaranya dengan Qatar semakin tinggi.

Muhammad bin Salman memandang negara Arab kecil seperti Qatar, dari atas ke bawah yang bisa didikte oleh Riyadh. Arab Saudi yang diikuti tiga negara Arab, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan melancarkan boikot terhadap Doha dengan dalih mendukung terorisme dan menjalin hubungan dengan Iran. Tapi perlawanan yang dilakukan Qatar di mata analis politik sebagai kekalahan bagi Riyadh.

Koran Perancis, Les Échos dalam analisisnya menulis,"Tudingan terhadap Qatar sebagai negara pendukung terorisme yang dilancarkan Bin Salman, di saat negaranya mendapat tudingan serupa untuk memboikot negara tetangganya itu. Tapi boikot tersebut justru membuahkan hasil sebaliknya. Doha memperkuat hubungannya dengan Tehran, yang menjadi rival Saudi,".

Salah satu dampak dari dari friksi antara Arab Saudi dan Qatar adalah melemahnya Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC). Sebab pertemuan puncak organisasi ini yang berlangsung Desember 2017 tidak dihadiri oleh raja Arab Saudi, Emir Uni Emirat Arab dan Bahrain, dan hanya berlangsung 15 menit saja. Para analis politik menilai kerja sama dewan kerja sama Teluk Persia tidak akan kembali seperti sebelumnya.

Masalah lain yang menjadi sorotan publik regional terhadap langkah Muhammad bin Salman selama setahun menjabat sebagai putera mahkota Arab Saudi adalah terbukanya hubungan negara ini dengan rezim Zionis. Muhammad bin Salman bersama Benjamin Netanyahu dan Donald Trump menjadi segitiga kejahatan di kawasan.

Muhammad bin Salman alih-alih menentang pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis, justru mendukung langkah Washington tersebut. Bahkan putera mahkota Arab Saudi ini menekan Yordania supaya mengamini keputusan ilegal AS itu. Muhammad bin Salman juga mengakui secara resmi Israel sebagain negara dalam kunjungannya ke AS pada Maret 2018 lalu. Ia juga menyalahkan Palestina sebagai pihak penyulut berlanjutnya konflik.

Statemen putera mahkota Arab Saudi ini menimbulkan keheranan berbagai pihak, bahkan di kalangan Israel sendiri. Koran Israel Today yang dekat dengan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu menulis, "Putera Mahkota Arab Saudi tetap melanjutkan statemen yang tak terduga,". Di sisi lain, pernyataan Muhammad bin Salman ini menyulut kemarahan dunia Arab. Para aktivis negara-negara Arab menilai statemen Muhammad bin Salman dikemukakan untuk meyakinkan para pejabat tinggi Gedung Putih supaya mendukung ambisinya menjadi raja Arab Saudi.

Kini, memasuki tahun kedua masa jabatannya sebagai putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman melanjutkan reformasi artifisialnya dan perang perebutan kekuasaan di negara Arab ini semakin tinggi. Pada saat yang sama friksi dengan Qatar merogoh biaya politik yang besar. Lebih dari itu, berlanjutnya perang yang disulut Arab Saudi bersama sekutunya di Yaman akan menguras ongkos politik yang semakin membengkak yang tidak bisa dikontrol oleh Muhammad bin Salman sebagai salah satu penyulutnya.