Trump dan Strategi Kejutan dan Panik

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak awal berkuasa di Gedung Putih baik di tingkat dalam negeri maupun luar negeri gemar menebar kebijakan yang menimbulkan kejutan dan kepanikan. Di dalam negeri, Trump mengejar tiga strategi makro. Pertama, melakukan perombakan di kebijakan imigran, kedua mengubah asuransi kesehatan Obamacare. Dan ketiga kebijakan makro di sektor energi.

Trump juga mengambil kebijakan lain khususnya di sektor ekonomi yang tentunya menimbulkan gelombang kejutan di tengah masyarakat Amerika, karena mereka tidak pernah membayangkan penguasa negara ini akan mengambil kebijakan seperti ini. Di antara kebijakan tersebut adalah penurunan pajak bagi sektor swasta dari 35 persen menjadi 15 persen. Menurut Koran New York Times, program perpajakan pemerintah Trump pada akhirnya sangat membantu warga kaya dan konglomerat.

Strategi dalam negeri AS paling kontroversial yang secara praktis memicu demonstrasi besar-besaran dan anti pemerintah adalah keputusan presiden (keppres) terkait imigran. Keppres ini dirilis oleh presiden Amerika yang paling tidak disenangi dan menimbulkan keributan paling besar. Trump saat kampanye pemilu presiden Amerika juga menyerang undang-undang imigran.

Saat itu,  Trump mempertanyakan jumlah resmi yang dirilis terkait jumlah imigran ilegal di Amerika Serikat mencapai 11-12 juta orang. Menurutnya jumlah imigran gelap yang dihidup di Amerika Serikat mencapai 30-34 juta orang.

Sementara itu, banyak lembaga pemerintah yang menilai prediksi Trump tersebut tidak memiliki dasar. Lembaga riset Pew di bulan Maret 2015 melaporkan, jumlah imigran gelap dari 12,2 juta orang di tahun 2007 turun menjadi 11,2 juta orang di tahun 2012. Berdasarkan laporan resmi, jumlah imigran yang mengajukan pekerjaan antara tahun 2007 hingga 2015 yang mencakup lima persen tenaga kerja Amerika berkisat antara 8,1 juta hingga 8,3 juta orang.

Peraturan larangan masuknya imigran Muslim ke Amerika memicu kontroversial luas baik di dalam negeri Amerika dan seluruh dunia. Trump sejak terpilih sebagai presiden Amerika pada Juli 2016, dalam sebuah wawancara mengkonfirmasikan pelarangan masuknya seluruh Muslim ke negara ini. Pada 25 Juli 2017, Trump menandatangani perintah eksekutif 13768 yang menginstruksikan jumlah imigran yang harus balik ke negaranya terus bertambah.

Donald Trump pada tanggal 27 Januari 2017 menandatangani Perintah Eksekutif 13769 yang merupakan bagian dari janji kampanye untuk membatasi imigran dari negara-negara tertentu. Perintah ini menghentikan U.S. Refugee Admissions Program (USRAP) selama 120 hari. Setelah itu, program ini akan dilanjutkan untuk negara-negara tertentu secara bersyarat.

Perintah ini juga menghentikan masuknya warga negara dari Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman selama 90 hari apapun jenis visanya. Setelah itu, daftar negara yang dilarang akan ditentukan lagi. Perintah ini juga menghentikan masuknya warga Suriah sampai jangka waktu yang belum ditentukan apapun jenis visanya. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) kemudian mengeluarkan kebijakan yang mengecualikan pemegang Kartu Hijau dan pengecualian tertentu per kasus.

Presiden Trump menandatangani perintah ini pada tanggal 27 Januari 2017. Per 29 Januari, sekitar 375 pelancong terkena dampaknya. Perintah ini menuai kecaman internasional. Unjuk rasa terjadi di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy New York dan bandara lainnya di Amerika Serikat. Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) mengajukan tuntutan hukum Darweesh v. Trump untuk menghentikan pelaksanaan perintah ini.

Sebuah pengadilan federal di Brooklyn untuk sementara menghentikan pelaksanaan sebagian perintah ini pada 28 Januari, tetapi pengadilan tersebut tidak membuka jalan bagi pelancong yang terdampak dan tidak kesesuaian perintah eksekutif ini dengan konstitusi negara. Tanggal 29 Januari, pengadilan federal di Boston untuk sementara melarang penahanan pelancong terdampak "yang boleh masuk Amerika Serikat secara sah apabila Perintah Eksekutif ini tidak ada." Putusan pengadilan ini memungkinkan imigran sah dari tujuh negara tersebut masuk ke Amerika Serikat lewat Bandar Udara Internasional Logan.

Setelah putusan tersebut dikeluarkan, Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan akan terus memberlakukan keseluruhan perintah eksekutif ini dan "perjalanan yang dilarang akan tetap dilarang". Para pengacara yang mewakili pelancong terdampak mengatakan bahwa beberapa pihak berwenang menolak mematuhi putusan pengadilan.

Di bidang energi dan lingkungan, Donal Trump berjanji akan batalkan kebijakan AS yang paling ambisius dalam tema perubahan iklim. Kebijakan energinya jika jadi presiden, adalah menggenjot lagi sektor energi fosil domestik. Donald Trump menyatakan di depan para pendukungnya, langkah membatalkan kebijakan yang menguntungkan lingkungan hidup akan mengembalikan kejayaan industri minyak dan batu bara AS. Ia juga menyatakan terutama akan mengambil langkah yang menyokong kebijakan AS di sektor keamanan.

Raja properti dari New York itu tidak pernah menutup-nutupi kebenciannya terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tapi dalam pidato yang disampaikan di depan manajer bidang energi ia dengan jelas menyasar kesepakatan untuk mencegah perubahan iklim yang dicapai di Paris, yang dinilai sebagai langkah signifikan setelah perundingan-perundingan sebelumnya gagal.

Setelah terpilih sebagai presiden, Trump dalam sebuah perintah eksekutif menginstruksikan pembatalan kebijakan pendahulunya, Barack Obama di bidang energi bersih. Penggunaan kembali energi batu bara termasuk kebijakan lain Trump di bidang energi. Produksi batu bara dan listrik dari bahan bakar ini sangat dibatasi di era kepemimpinan Obama. Strategi Trump ini tentu saja memicu protes keras para aktivis dan pecinta lingkungan.

Strategi Trump di bijakan luar negeri juga sangat mengejutkan. Kebijakan ini dapat dikategorikan di bidang ekonomi internasional, keamanan internasional, organisasi internasional, kesepakatan internasional serta dengan berbagai pemerintah dunia. Di bidang ekonomi internasional, kebijakan protektionisme sangat mengkhawatirkan mitra ekonomi Amerika dan lembaga finansial termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

William Roberts, pengamat AS mengatakan, Trump sangat memperhatikan kepentingan AS lebih dari para pemimpin Amerika lainnya dan ia menekankan nasionalisme ekonomi ketimbang kerja sama ekonomi internasional, strategi yang menuai kritik keras baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia dan Amerika di sektor ekonomi berubah menjadi negara yang tidak dapat dipercaya.

Keluarnya AS dari perjanjian perubahan iklim Paris termasuk strategi kontroversial Trump. Presiden AS ini di awal Juni 2017 di statemennya menyatakan bahwa perjanjian tersebut menciptakan keterbatasan keras bagi warga AS dan tidak akan berujung pada pemulihan kondisi lingkungan. Eropa termasuk kritikus terpenting dari kebijakan ini.

Miguel Arias Canete, pejabat komisi energi dan lingkungan di Uni Eropa menyebut keputusan As keluar dari perjanjian Paris ebagai hari pahit bagi masyarakat dunia. Presiden Perancis, Emmanuel Macron juga menyebut keputusan Trump sebagai kesalahan terbesar AS terkait masa depan bumi. Kanselir Jerman, Angela Merkel juga menyesalkan keputusan Trump tersebut. Perdana Menteri Inggris, Theresa May di kontak telepon dengan Trump juga menyesalkan langkah Gedung Putih ini.

Sementara kebijakan Trump terhadap Republik Islam Iran juga sangat kontroversial. Dengan dalih apa yang ia klaim bahwa Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) tidak menguntungkan AS dan klaim bahwa Iran tidak komitmen tarhadap kesepakatan nuklir, Donald Trump tidak mengakui kesepakatan ini.

Pemerintah Eropa termasuk pihak yang memprotes strategi ini dan tak lama setelah pidato Trump, Eropa merilis statemen menyatakan komitmennya terhadap JCPOA. Penargetan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang esensi pembentukannya berdasarkan pasal 150, 151 dan 152 konstitusi Iran ditujukan untuk membela kepentingan Tehran juga termasuk poros strategi Trump. Sejatinya Trump saat ini mencantumkan lembaga resmi yang berperang melawan teroris di kawasan di list sanksi Departemen Keuangan Amerika.

Adapun di kasus Korea Utara, Trump berusaha mengobarkan gejolak baik di dalam negeri maupun di Semenanjung Korea. Langkah ini tak jauh berbeda dengan Daesh yang mengobarkan ketakutan untuk menaklukkan rakyat Timur Tengah. Sementara tujuan Trump dari aksinya tersebut juga untuk menaklukkan rakyat Amerika dan bangsa di seluruh dunia guna menjamin kepentingan yang telah ditetapkan. Namun pertanyaannya adalah apakah yang dikejar Trump adalah kepentingan pribadi dan bisnisnya atau kepentingan nasional Amerika Serikat?