Mungkinkah Resolusi Historis PBB Menjadi Awal Berakhirnya Pendudukan Israel?

Pars Today - Dengan diadopsinya sebuah resolusi dengan 151 suara mendukung di Majelis Umum PBB, komunitas internasional kembali menyerukan penarikan penuh rezim Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki pada tahun 1967. Resolusi ini mencerminkan meningkatnya isolasi Tel Aviv dan kebutuhan untuk mengakhiri pendudukan rezim Zionis.

Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi dengan 151 suara mendukung yang menyerukan rezim Zionis untuk menarik diri dari seluruh wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Quds Timur. Pemungutan suara bersejarah ini, yang disertai dengan adopsi resolusi terpisah dengan 123 suara mendukung terkait Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, merupakan cerminan menyeluruh dari meningkatnya isolasi rezim yang selama beberapa dekade menganggap dirinya berada di atas hukum internasional.

Dari perspektif pengamat dan analis hubungan internasional, pemungutan suara ini membawa pesan berlapis dan mendalam yang melampaui teks resolusi dan menunjukkan perkembangan geopolitik di kawasan dan sistem internasional.

Laporan terbaru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB tentang "laju kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza" dan peringatan Sekretaris Jenderal tentang "kegagalan moral dunia" telah membuka jalan bagi lebih banyak negara untuk mengambil sikap yang lebih eksplisit dalam resolusi Majelis Umum tahun ini. Para analis di Al-Monitor dan Foreign Policy juga meyakini bahwa jumlah suara positif ini mencerminkan "dampak gelombang opini publik yang luas".

Opini publik telah memberikan tekanan berat kepada pemerintah dalam dua tahun terakhir dengan menerbitkan gambar-gambar bencana kemanusiaan di Gaza, yang memaksa mereka untuk sedikit menjauhkan diri dari Tel Aviv. Teks resolusi ini menekankan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, perlunya mendirikan negara merdeka, dan segera mengakhiri pendudukan atas tanah-tanah Arab. Prinsip ini dianggap sebagai salah satu fondasi tatanan internasional yang tak terbantahkan dari perspektif hukum internasional dan Piagam PBB.

Dari perspektif pengacara dan pengamat internasional, pengesahan teks itu dengan dukungan global yang begitu besar menunjukkan adanya konsensus baru yang menentang kebijakan rezim pendudukan Israel dan dapat membuka jalan bagi pengakuan yang lebih luas terhadap Negara Palestina dalam jangka panjang.

Kantor berita dan sumber berita seperti Al Jazeera, BBC, dan Reuters juga menganggap keputusan ini sebagai tanda meningkatnya tekanan politik dari komunitas internasional terhadap Tel Aviv untuk mengakhiri pendudukan dan menghentikan pembangunan permukiman ilegal.

Dari perspektif analis dari lembaga pemikir seperti International Crisis Group dan Chatham House, jumlah suara ini mencerminkan "erosi modal legitimasi rezim Israel" dalam sistem internasional. Erosi ini semakin intensif dengan berlanjutnya perang Gaza, penghancuran infrastruktur perkotaan yang meluas, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia tentang terjadinya kejahatan perang.

Menurut para analis di pusat-pusat seperti Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR), tingkat konsensus terhadap kebijakan Israel ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun puncak Perang Dingin. Statistik ini menunjukkan bahwa bukan hanya negara-negara Arab dan Islam serta Gerakan Non-Blok, tetapi juga sebagian besar sekutu tradisional Israel di Barat, kecuali segelintir negara, memilih mendukung resolusi tersebut atau abstain, yang secara efektif menyatakan netralitas mereka.

Hal ini jelas menunjukkan kesenjangan yang lebar antara Tel Aviv dan opini publik global, bahkan di dalam Uni Eropa dan Amerika Latin. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) mencatat dalam sebuah catatan bahwa pemungutan suara ini merupakan akibat langsung dari perubahan demografis dan generasi dalam struktur pemerintahan global dan meningkatnya kepekaan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional, yang tidak dapat lagi mengabaikan pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh suatu rezim.

Menurut Brookings Institution, pemungutan suara ini merupakan peringatan serius bagi Gedung Putih bahwa dukungan tanpa syarat yang berkelanjutan terhadap kebijakan pendudukan dan permukiman bukan hanya tidak menjamin keamanan Israel, tetapi juga membahayakan posisi Amerika sendiri di dunia dan membuatnya berseberangan dengan mayoritas komunitas internasional.

Para ahli dari Princeton Institute for Advanced Study meyakini bahwa konsensus ini menciptakan "beban moral dan politik" yang sangat berat yang menempatkan Dewan Keamanan di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Resolusi-resolusi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya, mulai dari sanksi yang ditargetkan hingga merujuk kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional.

Di sisi lain, penekanan eksplisit resolusi ini pada hak untuk menentukan nasib sendiri demi pembentukan negara Palestina yang merdeka dan hak untuk kembali bagi para pengungsi (berdasarkan Resolusi 194) merupakan salvo dalam "Kesepakatan Abad" dan rencana sepihak lainnya yang bertujuan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini.

Dari perspektif sekelompok ahli PBB dan analis independen, termasuk Richard Gowan, adopsi luas dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah Barat untuk mencegah internasionalisasi pendudukan wilayah Palestina telah gagal.(sl)