CATSA, Bukti Permusuhan AS atas Iran (1)

Kebijakan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran sudah dimulai sejak tahun-tahun awal kemenangan Revolusi Islam di negara ini. Sejak masa itu, Kongres Amerika mengesahkan puluhan aturan yang masing-masing membatasi aktivitas politik, ekonomi dan sosial rakyat Iran.

Pada pertengahan dekade 90-an, kebijakan sanksi Amerika terhadap Iran mengalami perubahan bentuk dan turut menyasar pihak ketiga. Dalam strategi yang dikenal dengan "sanksi sekunder" itu, individu dan entitas beserta negara-negara pihak ketiga juga menjadi sasaran sanksi.

Strategi ini tak urung memicu protes keras dari sekutu-sekutu politik dan bisnis Amerika sendiri. Negara-negara Eropa selama beberapa tahun tidak mematuhi peraturan sepihak Amerika tersebut.

Kegaduhan seputar program nuklir damai Iran, sejak awal dekade ini telah membuka kesempatan bagi Amerika untuk melebarkan kebijakan sanksi atas Tehran ke Dewan Keamanan PBB dan mendesak organisasi itu untuk merilis berbagai resolusi anti-Iran.

Akan tetapi, untuk sementara strategi itu gagal bersamaan dengan dicapainya kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1, dan dikeluarkannya resolusi 2231 DK PBB. Resolusi ini mencantumkan kesepakatan nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama, JCPOA dan membatalkan resolusi-resolusi sebelumnya terkait aktivitas nuklir Iran.

Keputusan itu membangkitkan kemarahan kubu anti-Iran dan anti-JCPOA di dalam negeri Amerika. Dengan memanfaatkan peluang yang terbuka karena statemen-statemen keras Presiden Amerika, Donald Trump, kubu anti-Iran akhirnya berhasil meloloskan undang-undang sanksi baru yang dikenal dengan CATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act atau aksi melawan musuh melalui sanksi.

Pada tanggal 20 Januari 2017, terjadi peralihan kekuasaan di Amerika, dari Barack Obama, presiden dari Partai Demokrat yang mendukung JCPOA, ke Donald Trump, presiden dari Partai Republik yang menentang kesepakatan nuklir Iran.

Selama kontestasi pemilu presiden Amerika tahun 2016 lalu, Trump selalu menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk dalam sejarah Amerika dan berjanji untuk merobeknya.

Pernyataan ini menggembirakan kubu anti-Iran dan JCPOA di dalam dan luar negeri Amerika sehingga tekanan mereka untuk mendesak pengesahan undang-undang baru guna merevisi atau membatalkan kesepakatan nuklir Iran, semakin kencang.

Kubu anti-Iran merancang berbagai proyek mulai dari pengesahan undang-undang untuk merevisi isi kesepakatan nuklir, hingga pengesahan undang-undang untuk mengecam aktivitas rudal dan membatasi peran regional Iran. Namun demikian, seiring dengan menurunnya kontroversi seputar masuknya Trump ke Gedung Putih, secara perlahan pandangan Kongres atas JCPOA, mulai berubah.

Kekhawatiran terkait reaksi Iran terhadap kemungkinan pelanggaran kesepakatan nuklir oleh Amerika dan kembalinya Tehran ke level aktivitas nuklir sebelum JCPOA, memaksa para penentang kesepakatan nuklir paling ekstrem seperti senator Bob Corker dan Tom Cotton, harus berpikir ulang. 

Pada 23 Maret 2017, sebuah proposal disampaikan di Senat Amerika atas dukungan Partai Republik dan Demokrat. Penggagas utama proposal ini adalah Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat dari Republik, senator Bob Corker dan beberapa senator Demokrat termasuk Robert Menendez dan Ben Cardin, ditambah senator Republik Marco Rubio dan Tom Cotton.

Setelah itu pada 6 Juni 2017, beberapa senator senior dari kedua partai, menyusun sebuah proposal sanksi atas Rusia di samping sanksi atas Iran, agar disahkan secara bersamaan.

Target proposal tersebut adalah melegalisasi sanksi Rusia dengan maksud untuk mencegah Trump menunda-nunda implementasinya. Awalnya proposal itu akan divoting tanggal 7 Juni 2017, namun karena bersamaan dengan aksi teror Daesh ke gedung Parlemen Iran di Tehran, voting itu akhirnya ditunda atas permintaan sebagian senator.

Sepekan setelah itu, tanggal 15 Juni 2017, akhirnya proposal "undang-undang melawan aksi instabilitas Iran di tahun 2017", untuk memperketat sanksi Iran, disahkan di Senat Amerika, dengan 98 suara setuju dan dua menentang termasuk suara Bernie Sanders dan Rand Paul.

Pada tanggal 28 Juni 2017, Senat Amerika menyerahkan format revisi keputusannya untuk disahkan oleh DPR negara itu. Dalam format revisi tersebut, sejumlah kekhawatiran terkait pelanggaran prosedur pengesahan undang-undang dasar Amerika, berhasil diatasi.

Berdasarkan konstitusi Amerika, segala bentuk proposal yang memuat masalah finansial untuk pemerintah federal, pertama harus disahkan terlebih dahulu di DPR, lalu dilimpahkan ke Senat.

Oleh karena itu, Senat menerima "undang-undang melawan aksi instabilitas Iran di tahun 2017", agar lebih dulu dibahas dan disahkan di DPR, lalu dikembalikan ke Senat untuk mendapat pengesahan final.

Pembahasan undang-undang tersebut di DPR dilakukan bersamaan dengan peningkatan aktivitas rudal dan nuklir Korea Utara. Saat itu juga Donald Trump mengancam untuk melancarkan serangan militer ke Korea Utara. Pada saat yang sama, anggota Kongres memutuskan untuk menambahkan Korea Utara ke dalam proposal sanksi Iran dan Rusia.

Usulan tersebut mendapat sambutan baik dan proposal undang-undang melawan musuh melalui sanksi atau CATSA akhirnya terbentuk dan mencakup sanksi atas Iran, Rusia dan Korea Utara. Proposal itu divoting pada tanggal 25 Juli 2017 di DPR Amerika dan disahkan dengan suara mayoritas dua partai, 419 suarat setuju dan tiga menentang.

Dalam proposal yang disusun DPR itu, dimasukkan sejumlah tambahan sanksi atas program rudal Iran dan aktivitas Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, Pasdaran. Dua hari kemudian, keputusan DPR diserahkan ke Senat dan disahkan dengan 98 suara setuju, dua menentang. Dengan demikian, keputusan Kongres diserahkan kepada Gedung Putih untuk ditandatangani Donald Trump setelah melalui berbagai tahapan.

Sepanjang proses pengesahan proposal sanksi baru atas Iran, Rusia dan Korea Utara itu, Gedung Putih dan pribadi Donald Trump memprotes penerapan sanksi atas Rusia. Sepertinya, penggabungan Rusia ke dalam undang-undang sanksi Iran, dilakukan oleh kubu anti-Trump di Kongres dan mereka mencegah veto atas segala keputusan yang berhubungan dengan Rusia.

Saat itu, Trump bersikeras melawan pandangan-pandangan arus utama anti-Rusia di Amerika dan percaya bahwa kerja sama Washington-Moskow harus dipertahankan di tengah berbagai tuduhan seperti keterlibatan Rusia dalam pilpres. Sementara mayoritas anggota Kongres dari dua partai, Demokrat dan Republik, menekankan peningkatan tekanan atas Rusia lewat sanksi yang lebih besar.

Kubu Demokrat memanfaatkan dengan baik peluang yang terbuka terkait sanksi baru atas Iran untuk mendesak Trump menuruti kehendak mereka. Sehingga di luar dugaan, undang-undang sanksi yang awalnya hanya menargetkan Iran, akhirnya disetujui untuk memasukkan Rusia dan Korea Utara.

Maka tidak ada jalan lain bagi Trump kecuali menandatangani keputusan Kongres. Akhirnya pada 2 Agustus 2017, Donald Trump menandatangani proposal tersebut dan menjadi undang-undang. Di saat yang sama, Gedung Putih menegaskan undang-undang sanksi Rusia, yang meliputi beberapa aturan yang jelas-jelas melanggar konstitusi Amerika.   

Donald Trump mengatakan, pembatasan fleksibilitas implementasi keputusan ini semakin mempersulit kerja Amerika untuk menggelar perundingan yang baik bagi rakyat negara ini dan menghambat upaya mendekatkan Cina, Rusia dan Korea Utara.

Presiden Amerika menambahkan, di tengah semua masalah ini, saya tetap menandatangani keputusan tersebut karena persatuan nasional Amerika. Dengan demikian, lagi-lagi sebuah undang-undang baru terkait sanksi Iran ditambahkan oleh Amerika.