Kebijakan Unilateralisme dan Keterkucilan AS di Kancah Internasional (2, Habis)

Pendekatan unilateralisme Presiden AS Donald Trump mendorong negara ini semakin terkucil di dunia. Di sisi lain, Gedung Putih baru-baru ini malah mengklaim bahwa kebijakan Trump membuat Amerika berhasil kembali posisinya sebagai pemimpin dunia, sebuah klaim yang berbeda dengan seluruh realita dan mencengangkan serta membuat para analis dunia menertawakannya.

Penekanan mayoritas petinggi berbagai negara dunia, termasuk mitra Eropa Washington terkait kekhawatiran mereka aatas kebijakan Trump dan keterkucilannya menunjukkan kepalsuan klaim Gedung Putih tersebut. Trump di berbagai kasus mengejar ambisi pribadinya di isu penting internasional termasuk JCPOA melalui penindasan dan kebijakan unilateralisme.

Amerika mendiktekan kepada pihak lain bahwa dirinya polisi dunia dan berhalusinasi bahwa ia memiliki wewenang menindaklanjuti dan menangani berbagai isu global melalui kekerasan dan kekuatan militer atau pun kekuatan ekonomi seperti sanksi. Ketika dunia saat ini bergerak ke arah sistem multipolar, maka pendekatan Amerika pada dasarnya tidak bertumpu pada realita internasional dan proses global. Pendekatan ini berujung pada kian terkucilnya Amerika di tingkat internasional.

Salah satu manifestasi keterkucilan Amerika adalah konfrontasi dan keterkucilan Trump selama KTT kelompok G7 tahun lalu di Italia dan tahun ini di Kanada. Sikap tak normal Trump memicu perselisihan besar antar negara-negara industri maju kelompok ini dengan Amerika. Bahkan kini para analis tidak lagi menyebut kelompok G7 tapi kelompok 6+1.

Trump di akhir KTT G7 di Kanada yang dibarengi tensi nyata antara dirinya dengan pemimpin Kanada, Perancis dan Jerman, sebagai respon atas pidato Perdana Menteri Kanada, setelah meninggalkan negara ini ia mencabut kembali dukungannya di statemen akhir sidang. Sikap Trump tersebut merupakan pukulan telak bagi G7 beserta anggotanya.

Sejatinya Trump melalui keputusan dan langkah-langkahnya berencana secara bertahap merusak akar hubungan ekonomi, perdagangan dan keamanan antara Eropa dan Amerika yang mulai kuat selama beberapa tahun dekade terakhir. Ini artinya keterkucilan Amerika di dunia Barat. Meski saat ini isu keluarnya Amerika dari kelompok G7 belum muncul secara serius, namun mengingat catatan dan kinerja Trump selama satu setengah tahun tahun lalu, enam negara anggota G7 tidak akan terkejut jika suatu hari Trump akan memutuskan keluar dari kelompok ini.

Presiden Perancis, Emmanuel Macron terkait hal ini mengatakan, Mungkin Trump tidak peduli jika terkucl, namun Kita sebagai Kelompok G6 juga masih tetap menjadu sebuah kekuatan sejati. Jika Amerika memutuskan untuk melepas peran globalnya, maka hal ini buruk bagi ekonomi dan citra Washington. Trump menyadari hal ini. Petinggi Eropa lainnya juga memiliki pandangan serupa.

Jean-Claude Juncker, Ketua Komisi Eropa mengatakan, KTT terbaru G7 menunjukkan ide America First Trump berubah menjadi Amerika tanpa teman. Juncker terkait friksi perdagangan dengan Amerika menuntut sikap kuat Eropa dan mengatakan, "Ini bukan pertempuran antara hiu dan ikan merah (hias), tapi perang antara sesama hiu."

Menurut Juncker Uni Eropa bagaimana pun juga perwakilan sepertiga perdagangan global dan Trump akan sendiri tanpa mitra. Dalam kasus ini Trump melecehkan kita. Sikap presiden AS di isu-isu yang disengketakan Washington dan Eropa menunjukkan bahwa dirinya bukan saja tidak bersedia mundur, bahkan berani mengancam Eropa dan Kanada dengan meningkatkan langkah-langkahnya khususnya di terkait friksi perdagangan dengan meningkatkan tarif produk ekspor mereka ke Amerika. Ini artinya peningkatan tensi dan friksi serta potensi terjadinya perang perdagangan kedua pihak.

Manifestasi lain dari keterkucilan Amerika adalah Washington tanpa teman dan sendiri ketika mengakui secara resmi al-Quds sebagai ibukota rezim Zionis Israel dan kasus relokasi kedubesnya dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan bahwa Washington mengakui secara resmi al-Quds sebagai ibukota Israel dan akan memindahkan kedubesnya ke kota ini.

Yelena Suponina, penasehat ketua institut riset strategis Rusia meyakini bahwa Donald Trump dengan mengakui secara resmi al-Quds sebagai ibukota Israel telah bermain api. Kongres Amerika pada Oktober 1995 meratifikasi rancangan undang-undang (RUU) relokasi kedubes AS ke Quds, namun berbagai pemerintahan di Amerika sejak saat itu hingga kini tidak berani melaksanakan RUU itu karena takut reaksi opini publik dan berbagai pemerintahan dunia.

Sikap Trump yang terdepan di kasus ini menunjukkan perhatian khususnya atas tuntutan ilegal Israel. Sefano Bonelliory, pengamat asal Italia seraya mengisyaratkan keputusan Trump soal al-Quds mengatakan, Amerika melalui langkahnya ini telah mengabaikan klaimnya sendiri sebagai mediator dan pihak yang netral untuk menyelesaikan isu Palestina dan Israel. Dengan nyata ia menunjukkan mendukung pezalim ketimbang pihak yang dizalimi.

Quds sejak tahun 1967 diduduki Israel. Trump mengklaim bahwa dirinya sekedar menunaikan janji kampanye presiden dan menuding para presiden Amerika terdahulu mengingkari janjinya. Kebijakan Trump ini menuai respon luas bagi di Palestina maupun di tingkat negara Arab, Islams erta dunia internasional. Ketua Kebijakan Luar Negeri Eropa, Federica Mogherini  saat mereaksi pendekatan unilateralisme Washington menilainya merugikan perdamaian dan stabilitas global serta merusak upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina.

Selain itu anggota Dewan Keamanan PBB dari Eropa yakni Perancis, Jerman, Swedia, Inggris dan Italia merilis statemen bersama menyikapi langkah Trump dan menyebutnya melanggar resolusi Dewan Keamanan  dan tidak bermanfaat bagi perdamaian di kawasan. Setelah beberapa bulan dari kebijakan Trump terkait al-Quds, hanya segelintir mitra Amerika yang memindahkan kedubesnya ke al-Quds dan Trump di kasus ini akhirnya mengalami skandal politik yang besar.

Manifestasi lain dari keterkucilan Amerika adalah di kasus upaya Washington untuk mengecam muqawama Palestina. Selama sidang Dewan Keamanan pada Jumat (1/6), resolusi usulan Amerika yang ingin menyudutkan Hamas dan menjadikannya sebagai pihak yang bersalah tanpa memperhatikan kejahatan berdarah Israel di Gaza, secara mengejutkan mendapat penentangan seluruh anggota lain di lembaga ini. Di resolusi usulan ini, hanya Amerika yang memberikan suara setuju dan pada akhirnya resolusi usulan Washington ini dicoret dari agenda sidang.

Departemen Luar Negeri Rusia di statemennya seraya mengisyaratkan resolusi usulan Amerika terkait isu Palestina menyatakan, ketika usulan ini tidak mendapat satu pun suara setuju dari 14 anggota Dewan lainnya, kembali menunjukkan bahwa Amerika terkucil. Statemen ini menunjukkan bahwa Amerika tanpa berkonsultasi dengan negara lain menyusun dan mengajukan draf sepihak dan tidak rasional yang pada akhirnya hanya dirinya sendiri yang memberikan suara setuju.

Sejatinya masyarakat dunia kembali menyaksikan bagaimana Amerika merusak upaya untuk meraih perdamaian berkesinambungan, adil dan jangka panjang di kawasan serta menempatkannya di jalan buntu. Di sidang Dewan Keamanan tersebut, 15 anggota Dewan Keamanan PBb setelah beberapa jam berdialog akhirnya mengambil voting untuk dua draf resolusi terkait Palestina. Draf pertama usulan Kuwait terkait kejahatan rezim Zionis Israel yang mendapat 10 suara setuju, 4 abstain dan satu menolak (Amerika).

Draf kedua adalah usulan Amerika yang menyebut Hamas sebagai pihak yang bersalah di kejahatan berdarah Israel di Jalur Gaza. Namun draf resolusi ini mendapat 11 suara menentang, tiga abstain dan hanya satu suara setuju, itupun suara Amerika sendiri. Ini sebuah kekalahan memalukan bagi Washington dan indikasi keterkucilannya di organisasi besar internasional yakni PBB.

Keterkucilan lain Amerika adalah langkah sepihaknya memboikot Konferensi Internasional Pelucutan Senjata. Setelah penentangan Amerika dan Israel atas kepemimpinan Suriah di Konferensi Internasional Pelucutan Senjata di Jenewa, pemerintah Washington dalam sebuah aksi sepihaknya memboikot pertemuan ini dan menolak hadir.

Meski ada penentangan dari AS dan Israel, Suriah sejak 28 Mei tetap menjabat ketua Konferensi Internasional Pelucutan Senjata yang berada di bawah PBB untuk periode satu bulan. Konferensi ini terdiri dari 65 anggota dan bertindak sesuai dengan prinsip kesetaraan antar anggota. Langkah Amerika ternyat tidak mampu mencegah Suriah menjabat ketua konferensi ini. Hal ini menunjukkan keterkucilan nyata Amerika di tingkat internasional.

Contoh lain dari keterkucilan Amerika adalah isu Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Trump pada 8 Mei 2018 mengumumkan keluarnya Amerika dari JCPOA dan menekankan sanksi nuklir terhadap Iran akan kembali diberlakukan. Meski demikian pendekatan Trump tersebut menuai penentangan tegas dari pihak lain di kesepakatan nuklir (Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan Jerman).

Mogherini setelah pengumuman sikap Trump langsung menunjukkan penentangannya dan menekankan kerja sama Uni Eropa dengan Iran dalam koridor JCPOA. Sementara itu, Inggris, Perancis, Jerman, Cina dan Rusia juga menyatakan bahwa akan tetap komitmen di JCPOA.