Seriuskah Amerika Ingin Berunding Dengan Iran? (2)

Salah satu kasus perundingan Iran dan Amerika di awal kemenangan Revolusi Islam adalah dialog Aljazair untuk menyelesaikan friksi bilateral pasca terbongkarnya skandal spionase kedubes Amerika di Iran. Di akhir tahun 1980, dengan mediasi Aljazair untuk menyelesaikan kasus penyenderaan staf kedubes Amerika, delegasi Iran dan Amerika berunding di Aljazair.

Setelah dua bulan berunding, kedua negara menandatangani kesepakatan yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Aljazair. Salah satu isi kesepakatan terpenting di deklarasi ini yang Amerika mengaku komitmen dengannya adalah tidak akan mengintervensi urusan internal Tehran serta tidak mendukung musuh Iran.

Meski demikian Amerika selama perang delapan tahun antara Iran dan Irak, terang-terangan mendukung rezim Saddam Hussein, Diktator terguling Irak dan memberi beragam bantuan persenjataan dan intelijen kepada Baghdad. Ini merupakan upaya langsung Washington untuk menumbangkan pemerintahan Republik Islam Iran. Dengan demikian Amerika bukan saja selama perang Iran-Irak kembali menerapkan sanksi ekonomi, militer dan yang lainnya, bahkan dukungan Washington terhadap pemerintahan Saddam berujung pada kian kuatnya kediktatoran Saddam Hussein di kawasan.

Kasus lain perundingan Iran dan Amerika adalah perundingan di Jerman yang menghasilkan Perjanjian Bonn terkait Afghanistan. Menyusul peristiwa 11 September 2001, Amerika pada bulan Oktober tahun itu menyerang Afghanistan. Sementara itu, senjata-senjata destruktif Amerika Serikat di serangan ini tidak banyak efektif mengingat kondisi Afghanistan yang porak-poranda akibat dua dekade perang saudara dan tersebarnya pasukan Taliban.

Di kondisi akibat perang baru ini, pasukan Amerika di awal agresi mereka mengalami kebingungan, namun setelah bekerja sama dengan sekutu Republik Islam Iran di negara tersebut atau yang dikenal dengan Koalisi Utara dan pemanfaatan kerja sama efektif keamanan dan militer Iran, pemerintah Taliban akhirnya dapat ditumbangkan.

Meski Iran telah menunjukkan niat baik dalam memerangi Taliban dan sekitar tiga bulan setelah tumbangnya Taliban serta kurang dari satu bulan setelah penentuan pemerintahan Afghanistan di Konferensi Bonn, namun George W. Bush, Presiden Amerika saat itu satu pekan setelah kerja sama Iran dan Amerika soal Afghanistan, malah melabeli Tehran sebagai anggota pendiri Axis of Evil.

Analisa terhadap pidato Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei di tahun-tahun selanjutnya menunjukkan bahwa beliau menyebut hasil dari upaya yang ada saat itu untuk menghapus tensi dengan Washington malah membuat Amerika semakin congkak dan menempatkan Iran di poros pendiri Axes of Evil.

Tiga tahun setelah agresi militer Amerika ke Irak pada Maret 2003, Amerika menghadapi kondisi sangat sulit di negara tetangga Iran tersebut. Saat itu, dari satu sisi, program Washington untuk mengelola Irak pasca tumbangnya rezim Saddam mengalami kegagalan dan dari sisi lain, korban pasukan Amerika di konfrontasi bersenjata di dalam negeri Irak terus mengalami peningkatan.

Tahun 2006, Condoleezza Rice, Menlu Amerika saat itu, menyampaikan rencana berbeda kepada Bush. Rencana tersebut adalah upaya menarik kerja sama efektif Iran untuk mengontrol kondisi Irak dengan imbalan sejumlah konsesi. Selanjutnya Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa saat itu, Javier Solana menyampaikan paket usulan Amerika secara resmi kepada Ali Larijani yang saat itu menjabat Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran dan Juru Runding Nuklir.

Berdasarkan paket usulan tersebut, jika Iran menghentikan pengayaan uraniumnya dan bekerja sama soal Irak, maka Iran akan diberi reaktor nuklir air berat canggih dan sentrifugal penelitian Iran akan tetap aktif. Bahkan Amerika saat itu siap bergerak ke arah pencabutan sanksi yang telah dijatuhkan kepada Iran, mengesampingkan kebijakan perubahan pemerintahan dan membantu Iran diterima di masyarakat internasional. Sebagai imbalannya, Amerika meminta Iran melakukan intervensi untuk mereduksi serangan terhadap pasukannya di Irak.

Brigjen Qasem Soleimani, komandan Brigade al-Quds di pidato terbarunya menguak informasi bahwa Amerika meminta dirinya berunding dengan kelompok muqawama Irak untuk menghentikan serangannya kepada pasukan Amerika dan memberi mereka peluang beberapa bulan untuk keluar dari Irak.

Meski Iran saat itu bersedia membantu, namun Amerika berbeda dengan janjinya malah mempersiapkan penerapan sanksi nuklir terhadap Republik Islam Iran dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan sejak tahun 2006 hingga selanjutnya.

Perundingan terakhir antara Iran dan Amerika adalah perundingan yang pada awalnya dalam bentuk multilateral dalam koridor perundingan Iran dan Kelompok 5+1 yang selanjutnya berujung pada perundingan bilateral antara Menlu Iran Mohammad Javad Zarif dan Menlu AS saat itu, John Kerry. Pada akhirnya perundingan tersebut berujung pada Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) pada Januari 2015.

Meski pemerintah Amerika sebelumnya, yakni pemerintahan Barack Obama juga tidak penuh dalam melaksanakan komitmen Washington di JCPOA, namun begitu dengan pengumuman keluarnya AS dari kesepakatan nuklir pada 8 Mei 2018 oleh Presiden AS saat ini, Donald Trump, Washington secara resmi telah mengabaikan komitmennya dan menginjak-injak sebuah kesepakatan penting internasional yang didukung oleh resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Poin penting di sini adalah Trump di pidatonya terkait penarikan diri AS dari JCPOA menyebutkan bahwa kepentingan AS yang tidak terjamin di kesepakatan nuklir sebagai alasan keluarnya Washington dari JCPOA. Sejatinya ia tidak mengisyaratkan bahwa Iran tidak menjalankan komitmennya di JCPOA atau melanggar kesepakatan nuklir ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan Washington dengan baik menyadari bahwa Tehran komitmen terhadap JCPOA, oleh karena itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan alasan yang kuat.

Sejak implementasi JCPOA pada Januari 2016, Amerika bukan saja melakukan sabotase di pelaksanaan kesepakatan nuklir ini, bahkan banyak melanggar komitmennya sendiri baik itu tidak melaksanakannya atau tidak penuh melaksanakanannya. Dengan menyatakan keluar dari JCPOA, pada dasarnya AS ingin memulihkan sanksi sebelumnya terhadap Iran dan juga menambah sanksi baru. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga menyebut kegagalan JCPOA sebagai kerugian besar bagi kubu pro multilateralisme.

Amerika sebagai salah satu anggota Kelompok 5+1, sejak implementasi JCPOA telah melakukan beragam pelanggaran janji dan sabotase di bidang implementasi komitmennya dalam koridor kesepakatan nuklir ini. Sepanjang 32 bulan dari implementasi JCPOA, AS telah mencatat beragam pelanggaran, ketidakpatuhan komitmen, keterlambatan dan dalam melaksanakan komitmen. Beragam pelanggaran tersebut dicatat oleh Menlu Iran, Mohammad Javad Zarif dan diserahkan kepada Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

Pelanggaran JCPOA oleh Amerika terjadi di banyak kasus dan di berbagai dimensi. Perpanjangan undang-undang sanksi terhadap Iran (ISA) oleh Kongres Amerika, pembatasan bagi warga negara-negara yang tercakup dalam program pembatalan visa AS untuk mengunjungi negara ini karena pernah berkunjung ke Iran, upaya Amerika untuk menciptakan atmosfer negatif anti Iran di Dewan Keamanan yang berbeda dengan komitmen kolektif negara anggota Kelompok 5+1 untuk merealisasikan perubahan mendasar di pendekatan dan interaksi Dewan dengan Iran termasuk pelanggaran Amerika terhadap JCPOA.

Masih ada bentuk lain pelanggaran AS di JCPOA seperti sengaja memperlambat pencabutan sanksi nuklir, upaya mencegah normalisasi perdangangan seluruh negara dengan Iran dan pemanfaatan Tehran terhadap kepentingan ekonomi di JCPOA dengan menyebar keraguan akan masa depan hubungan ekonomi dan kerja sama dengan Iran, penundaan dengan sengaja Departemen Keuangan AS dalam mengeluarkan ijin yang diperlukan bagi penjualan pesawat terbang komersial atau sewanya kepada Iran.

Amerika dengan keluar dari JCPOA telah membuktikan bahwa ia tidak dapat dipercaya. Jelas bahwa pemerintahan Trump tidak bersedia mundur setapak pun dari tuntutannya dan keinginan Israel. Jika terjadi perundingan bilateral dengan Iran, maka Amerika akan menginginkan dari Iran apa yang diinginkan Tel Aviv dan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Pada saat yang sama, sekarang menjadi jelas bahwa tujuan memaksa Iran untuk bernegosiasi dari posisi yang lemah dengan Amerika Serikat dengan memaksakan tekanan ekonomi untuk membangkrutkan ekonomi Iran dan akhirnya memperoleh hak istimewa dari Tehran dengan menegosiasikan posisi yang tidak setara.

Trump beranggapan bahwa dengan menerapkan represi ekonomi kepada Iran, ia mampu memaksa Tehran untuk menyerah. Dalam hal ini, Trump dengan memanfaatkan instrumen sanksi, berupaya membuat kehidupan rakyat Iran semakin sulit sehingga mampu mengobarkan instabilitas di Iran. Pendekatan ini adalah intervensi nyata di urusan internal Iran yang sepenuhnya ilegal dan melanggar hukum serta piagam internasional.