Upaya London Menyeret Kasus Nazanin Zaghari ke Ranah Politik dan Hukum

Inggris sebagai kekuatan kolonial memiliki sejarah panjang mencampuri urusan dalam negeri Iran dan selama masa dinasti Qajar dan Pahlavi, Inggris adalah negara yang sangat berpengaruh di Iran.

Pengaruh ini begitu besar sehingga banyak pejabat senior sipil dan militer didukung oleh kedutaan besar Inggris dan dalam banyak kasus, para pejabat kedutaan memaksa dan memberikan perintah kepada para pejabat Iran untuk kepentingan London. Sementara itu, Inggris memiliki sejarah yang sangat buruk dalam mengeksploitasi Iran dengan memperoleh banyak konsesi di periode Qajar dan Pahlavi dan khususnya dengan memanfaatkan minyak Iran. Pasca nasionalisasi industri minyak dan dengan tujuan melanjutkan dominasi dan eksploitasi Iran, Inggris merencanakan dan mengeksekusi kudeta Agustus 1953 terhadap pemerintah Mohammad Mossadegh.

Setelah kemenangan Revolusi Islam dan pendirian Republik Islam Iran, hubungan antara Tehran dan London telah mengalami banyak transformasi dan berakhir dengan intervensi Inggris dalam urusan internal Iran. Dalam beberapa dekade terakhir, Inggris, bersama dengan Amerika Serikat, selalu memusuhi Iran dan dalam banyak kasus telah memberikan banyak bantuan kepada musuh Republik Islam.

London adalah salah satu pendukung rezim Ba'ath Irak selama perang yang dipaksakan dan kemudian juga menjadi pedagang senjata utama ke negara-negara pesisir selatan Teluk Persia, terutama Arab Saudi, propatanda utama Iranphobia di kawsan. Pada saat yang sama, Inggris telah mencoba untuk melanjutkan pendekatan negatif dan destruktif ke Iran dalam bentuk aksi-aksi intelijen dan dukungan untuk oposisi. Pendekatan dan fungsi pemerintah Inggris terhadap Iran, tentu saja, tidak tersembunyi dari mata para pejabat senior dan badan intelijen di Iran, dan dinas intelijen Iran juga telah mengambil tindakan konkret dan efektif untuk menangkal pengaruh dan tindakan London.

Salah satu kasus nyata dari upaya London untuk melemahkan Republik Islam Iran adalah mengirim agennya dalam berbagai cara ke Iran dan tindakan mereka dalam memata-matai, mengatur dan mendukung langkah-langkah oposisi dan tindakan subversif yang, tentu saja, badan intelijen Iran selalu berurusan dengan mereka secara efektif. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, warga negara Inggris-Iran, adalah agen yang berbasis di London yang bekerja sebagai manajer proyek di Thomson Reuters Mass Media Group dan ditangkap pada 3 April 2016 ketika ia meninggalkan Iran dengan tujuan Inggris.

Pada 15 Juni 2016, Hubungan Masyarakat (Humas) Sepah Sarallah di Provinsi Kerman mengumumkan, "Dalam aksi-aksi intelijen luas di dunia hakiki dan maya, salah satu jaringan utama yang berafiliasi dengan asing berhasil diidentifikasi dan kemudian ditangkap. Jaringan utama ini telah melakukan berbagai misi dalam mengejar target jahat musuh-musuh Republik Islam Iran. Nazanin Zaghari adalah warga negara Iran-Inggris yang ditangkap pada 3 April 2016 oleh intelijen Iran di bandara Imam Khomeini (ra) dan dipindahkan ke Kerman. Nazanin Zaghari telah berpartisipasi dalam merencanakan dan mengeksekusi proyek-proyek media dan cyber dengan fokus pada masalah penggulingan lunak sistem suci Republik Islam, dengan menjadi anggota di perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisai asing."

Pada bulan Februari 2017, kantor berita Mizan yang berafiliasi dengan Mahkamah Agung mengumumkan laporan terperinci tentang kasus Nazanin Zaghari. The Thomson Reuters Foundation, yang berkantor pusat di Manhattan, New York, meluncurkan lokakarya pelatihan untuk jurnalis di negara-negara berkembang setiap tahun di London dan ibukota Eropa lainnya. Menarik untuk dicatat bahwa semua biaya perjalanan dan tempat tinggal jurnalis ditanggung oleh manajer dan para pemegang saham dari yayasan ini... Zaghari, sebagaimana ia sendiri mengakui, dalam proyek-proyek pendidikannya berusaha melakukan pendekatan pada para pejabat negara, selain menghubungi wartawan dan koresponden negara target. Misi utama yang dilimpahkan oleh Thomson Reuters Foundation kepada Nazanin Zaghari adalah untuk meningkatkan serangan proyek-proyek media dan siber dengan tujuan subversif dan intelijen.

Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu pada pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Rendah negara ini bulan November 2017 mengatakan, "Nazanin Zaghari dengan kewarganegaraan Iran-Inggris berada di penjara Iran. Selama perjalanannya di Iran, ia bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada para jurnalis."

Setelah penyelidikan yudisial terhadap kasus Zaghari, ia dijatuhi hukuman 5 tahun di Pengadilan Revolusi. Selama beberapa bulan sejak ia ditahan dan menjalani hukumannya, pemerintah dan media Inggris telah mencoba menggambarkan penangkapan orang ini sebagai upaya Tehran untuk "memeras". London menyebut Zaghari sepenuhnya tidak bersalah dan mengklaim bahwa itu telah digunakan sebagai alat tekanan pada Barat dan Inggris.

Pemerintah Inggris, termasuk selama Boris Johnson, Menlu Inggris ke Tehran pada bulan Desember 2017, mencoba untuk memaksa Iran agar melepaskan Zaghari, yang, tentu saja, upayanya berakhir dengan kegagalan. Sekarang, London tengah berusaha untuk menerapkan tekanan terhadap Iran dan menarik dukungan internasional untuk pembebasan Nazanin Zaghari. Jeremy Hunt, Menteri Luar Negeri Inggris pada hari Kamis, 7 Maret 2019 mengumumkan bahwa ia memberikan "dukungan diplomatik" kepada Nazanin Zaghari karena apa yang ia sebut perilaku Republik Islam yang "tidak dapat diterima" dengan warga negara Iran-Inggris, Nazanin Zagari-Ratcliffe.

Keputusan pemerintah Inggris untuk memberikan kekebalan diplomatik kepada Nazanin Zagheri, warga negara Iran yang ditahan di Tehran, adalah indikasi lain dari upaya London untuk memastikan pembebasan orang yang dihukum karena melakukan aksi intelijen. Faktanya, pemerintah Inggris, dengan langkah ini, dimana dari sisi diplomatik dan hukum sangat jarang terjadi dan dilakukan, menunjukkan bahwa London bermaksud untuk mengangkat kasus penahanan Nazanin Zaghari bukan sebagai masalah status konsuler, tetapi sebagai sengketa resmi dan hukum dengan Iran.

Hamid Baeidinejad, Duta Besar Iran untuk di London, menyusul langkah yang dilakukan pemerintah Inggris, di laman Twitternya menulis bahwa keputusan Kementerian Luar Negeri Inggris untuk memberikan dukungan diplomatik kepada Zaghari bertentangan dengan hukum internasional dan tidak memiliki ikatan hukum dan eksekusi. Hukum internasional mengakui dukungan diplomatik dari pemerintah hanya kepada warganya. Menurut hukum Iran, orang Iran, terlepas dari tempat tinggal mereka, tetap mempertahankan kewarganegaraan mereka.

Dubes Iran untuk London juga mereaksi tuduhan tak berdasar Menlu Inggris terkait kurangnya akses Zaghari ke perawatan medis dan mentwit bahwa pelayanan konsulat dan begitu juga medis telah diberikan kepadanya bahkan selama masa penahanan. Baeidinejad menulis, "Nazanin Zaghari selama penahanannya telah bertemu putri dan keluarganya sebanyak 201 kali, rata-rata enam kali seminggu."

"Selama itu pula, Zaghari telah mendapatkan 49 kali layanan medis khusus termasuk 22 kunjungan ke fisioterapis, 15 kunjungan ke psikiater, 8 kunjungan ke dokter gigi dan 4 kunjungan ke ahli saraf," tambah Baedinejad.

Dubes Iran di London dalam tulisan lainnya, masih dalam masalah ini, mengkritik agitasi dan propaganda sejumlah aktivis hak asasi manusia terkait akses Zaghari ke fasilitas medis dan menulis, "Mengabaikan ribuan pasien Iran yang menderita kekurangan obat-obatan khusus karena sanksi AS, sebuah Ketidakadilan dan kemunafikan murni."

Hal penting tentang Nazanin adalah bahwa ia telah melakukan perjalanan ke Iran sebagai warga negara Iran dengan paspor Iran dan bahwa penangkapannya tidak dilakukan dalam konteks penangkapan warga negara asing tetapi salah satu warga negara Iran. Sementara itu, Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Menurut Pasal 41 UUD Republik Islam Iran, "Kewarganegaraan Iran hak setiap warga negara Iran dan pemerintah tidak dapat membatalkan kewarganegaraan Iran kecuali sesuai dengan permintaan dirinya atau jika dia menjadi warga negara dari negara lain." Berdasarkan prinsip ini, pemerintah Iran dapat membatalkan kewarganegaraan orang dengan kewarganegaraan ganda dan berurusan dengan mereka sebagai warga negara asing, meskipun sejauh ini wewenang ini belum pernah digunakan.

Faktanya, logika berurusan dengan dua kewarganegaraan di Republik Islam Iran adalah serupa dengan negara-negara lain. Yaitu mereka yang memiliki dua kewarganegaraan tidak langsung dituntut oleh badan-badan keamanan atau pengadilan, tetapi hanya mereka yang melakukan aksi intelijen dan subversif.