Pars Today
Setelah sekitar tujuh bulan berlalu sejak operasi 7 Oktober yang dikenal dengan Badai Al-Aqsa, media serta kalangan politik dan keamanan militer rezim Zionis mengakui kekalahan rezim ini.
Dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, Prancis, Belgia dan Slovenia mengumumkan dukungan mereka terhadap keputusan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap warga Palestina.
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Brath Eide menyatakan, jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke negara ini, maka ia akan ditangkap.
Stasiun televisi Amerika Serikat, mengabarkan, Mahkamah Pidana Internasional, ICC, akan merilis surat penangkapan Perdana Menteri Rezim Zionis, karena kejahatan perang.
Wakil Ketua Biro Politik Hamas mengumumkan bahwa semua rencana dan solusi yang diusulkan untuk melakukan gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan telah gagal dan tetap tidak meyakinkan karena adanya penentangan dari perdana menteri rezim Zionis.
Sejumlah pengacara Belanda mengajukan permintaan ke Pengadilan Kejahatan Internasional di Den Haag, yang isinya menuntut dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan pejabat Israel lainnya.
Sejumlah warga Israel berdemonstrasi menentang Perdana Menteri dan Kabinet rezim Zionis di berbagai Wilayah Pendudukan.
Berlanjutnya protes jalanan di Wilayah Pendudukan, perbedaan pendapat antara pihak oposisi dan kabinet rezim Zionis, serta meningkatnya kemungkinan Mahkamah Internasional mengeluarkan perintah untuk menangkap Benjamin Netanyahu telah menyebabkan krisis politik di Tel Aviv semakin membara.
Anggota Kabinet Perang Rezim Zionis, mengancam akan menumbangkan pemerintahan Israel, saat ini, dan mengatakan, pembebasan tawanan Israel, dari tangan perlawanan Palestina, jauh lebih penting dari serangan ke Rafah.
Ribuan pemukim Zionis berkumpul di depan gedung Kementerian Perang Israel di Tel Aviv, dan menuntut diadakannya pemilihan umum dini di wilayah pendudukan dan pencopotan kabinet Benjamin Netanyahu.