Pars Today

Menyusul pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN dan cina yang diselenggarakan di Chongqing, Cina pada Senin (07/06/2021), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menggelar konferensi pers.

Dalam konferensi pers itu, Menlu RI menegaskan bahwa ASEAN perlu segera menunjuk utusan khusus untuk mediasi pihak-pihak yang bertikai di Myanmar, sesuai dengan konsensus lima poin yang telah dicapai sebelumnya.

Dalam kunjungannya ke Chongqing, Menlu RI juga mengikuti pertemuan informal dengan para menlu ASEAN, di mana Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN memberikan briefing terkait kunjungan mereka ke Myanmar baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu, Menlu RI menekankan bahwa ASEAN telah sukses menyelenggarakan ASEAN Leaders’ Meeting pada 24 April lalu, yang menghasilkan konsensus berisi lima poin, dan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah.

“Mandat dari pemimpin ASEAN mengenai five points of consensus sudah sangat jelas. Saya ulangi, sudah sangat jelas. Dan tugas bagi para menteri luar negeri ASEAN adalah memastikan tindak lanjut dapat dilakukan segera,” tegas Menlu Retno Marsudi.

Oleh karena itu, katanya, ASEAN perlu segera melakukan penunjukan utusan khusus untuk upaya mediasi di Myanmar.

“Penunjukan special envoy harus segera dilakukan,” kata Menlu RI itu pula.

Dia pun menegaskan bahwa utusan khusus harus dibekali panduan kebijakan yang jelas sesuai mandat dari konsensus yang berisi lima poin itu.

Selain itu, utusan khusus juga harus mendapatkan akses untuk berbicara dan ini tentunya memerlukan komitmen dari militer Myanmar.

Junta Myanmar Minta Waktu Sampai Stabilitas Pulih

Sebelumnya, Junta Myanmar, yang menghadapi protes nasional atas kudeta yang mereka lancarkan untuk menggulingkan pemerintah terpilih tiga bulan lalu, menyatakan tidak akan menyetujui kunjungan utusan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sampai dapat membangun stabilitas di negara itu.

Para pemimpin negara-negara ASEAN telah mencapai konsensus tentang lima poin pada pertemuan puncak tentang krisis Myanmar bulan lalu. Pertemuan itu dihadiri oleh perancang kudeta 1 Februari, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Konsensus tersebut mencakup seruan untuk mengakhiri kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawannya, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN.

"Saat ini, kami memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara," kata juru bicara dewan militer Mayor Kaung Htet San dalam pengarahan yang disiarkan televisi, Jumat (7/5).

"Hanya setelah kami mencapai tingkat keamanan dan stabilitas tertentu, kami akan bekerja sama mengenai utusan itu."

Kaung Htet San menegaskan bahwa junta akan mempertimbangkan saran yang telah dicapai dalam pertemuan ASEAN jika itu membantu visi junta untuk negara.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang memicu kemarahan masyarakat yang tidak mau menoleransi kembalinya kekuasaan militer setelah lima dekade pengelolaan ekonomi yang berantakan dan keterbelakangan.