Pars Today

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan ini diwarnai sejumlah isu penting. Dari Indonesia, Ketua DPR ingatkan pemerintah agar vaksinasi COVID-19 merata.

Selain itu dari Malaysia, Raja Malaysia tolak pencabutan darurat oleh pemerintah, Filipina akan lockdown Manila mulai 6 Agustus, Rumah-rumah sakit kewalahan tangani lonjakan kasus COVID di Thailand, Vietnam desak RS swasta rawat pasien COVID-19 dan Kamboja akan "lockdown" area perbatasan dengan Thailand.

Ketua DPR ingatkan pemerintah agar vaksinasi COVID-19 merata

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar percepatan vaksinasi COVID-19 dilakukan merata di seluruh Tanah Air karena saat ini stok vaksin dinilai masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali.

Vaksinasi COVID-19 secara merata dapat membantu pemerintah mengendalikan lonjakan kasus positif COVID-19 yang saat ini mulai terlihat di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, kata Puan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

“Pencegahan harus semakin dioptimalkan, termasuk sosialisasi dan vaksinasi. Jangan tunggu jatuh korban dan layanan kesehatan pontang-panting lagi karena COVID-19,” kata Puan.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah memastikan stok vaksin COVID-19 tersebar merata di seluruh Tanah Air dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

“Kemarin fokus di Jawa dan Bali, karena kasusnya memang sedang tinggi. Sekarang, Presiden menyampaikan bahwa data kasus di Jawa dan Bali melandai. Fokus harus diperluas sampai keluar dua pulau tersebut,” ujar Puan.

Ia berpendapat jika target vaksinasi cepat terpenuhi, maka risiko terpapar dan jumlah korban jiwa dapat terkendali. Jika situasi terkendali, maka pemulihan ekonomi dapat segera dilakukan.

Tidak hanya memastikan stok vaksin terdistribusi secara merata, Puan meminta pemerintah kembali memeriksa data-data kesiapan dan kapasitas layanan kesehatan di luar Pulau Jawa dan Bali di antaranya obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan.

“Jangan tunggu kasus semakin melonjak terlebih dahulu. Jangan tunggu kekurangan fasilitas dan nakes (tenaga kesehatan) dulu,” tegas Puan Maharani.

Puan menilai rakyat sudah bersabar dan berjuang selama pemberlakuan berbagai pembatasan. Jangan sampai momentum kasus yang terpantau melandai di Pulau Jawa dan Bali hanya menandakan perpindahan lokasi kasus ke wilayah yang kondisi layanan kesehatan dan nakesnya lebih banyak tantangan.

Raja Malaysia tolak pencabutan darurat oleh pemerintah

Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin menolak pencabutan Ordonansi atau Peraturan Darurat yang telah diumumkan pemerintah Malaysia pada sidang parlemen Senin (26/7) lalu.

Penolakan tersebut disampaikan oleh juru bicara Istana Negara Dato 'Indera Ahmad Fadil Syamsuddin dalam pernyataan pers di Kuala Lumpur, Kamis.

Yang di-Pertuan Agong menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pelaksanaan sidang parlemen yang dimulai Senin lalu.

"Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Yang di-Pertuan Agong dalam diskusi khusus yang diadakan pada 16 Juni 2021 agar parlemen dapat diadakan sebelum berakhirnya darurat," katanya.

Yang di-Pertuan Agong menegaskan bahwa dalam pemerintahan Monarki Konstitusional dan sistem Demokrasi Parlementer berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, semua pihak harus tunduk pada supremasi hukum.

Pasal 150 (2B) dibaca dengan Pasal 150 (3) Konstitusi Federal dengan jelas menyatakan bahwa kekuasaan untuk memberlakukan dan mencabut Undang-Undang Darurat berada pada Yang di-Pertuan Agong.

Sehubungan dengan itu, Yang di-Pertuan Agong menyampaikan duka cita dengan pernyataan yang dibuat di DPR pada 26 Juli 2021 bahwa pemerintah telah mencabut semua Ordonansi Darurat yang diumumkan oleh Yang Mulia selama masa darurat meskipun pencabutan tersebut belum disetujui oleh Yang di-Pertuan Agong.

"Yang Mulia juga mengungkapkan kesedihan mendalam atas apa yang telah disetujui dan diperintahkan Datuk Seri Takiyuddin bin Hassan sebagai Menteri Parlemen dan Hukum dan Jaksa Agung Tan Sri Idrus bin Harun selama sidang pada 24 Juli 2021 tentang usulan pencabutan semua Ordonansi Darurat yang diajukan dan diperdebatkan di parlemen," katanya.

Yang Mulia menegaskan bahwa pernyataan menteri di DPR pada 26 Juli 2021 tidak tepat dan menyesatkan anggota DPR.

"Yang Mulia juga menegaskan bahwa permohonan pencabutan semua Peraturan Darurat efektif 21 Juli 2021 yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa presentasi di DPR dan pernyataan kontradiktif dan menyesatkan di DPR tidak hanya gagal menghormati prinsip supremasi hukum yang terkandung dalam Rukun Negara (dasar negara Malaysia)," katanya.

Fadil mengatakan pernyataan menteri tersebut telah meninggalkan fungsi dan kekuasaan Yang Mulia sebagai kepala negara sebagaimana diabadikan dalam Konstitusi Federal.

"Yang Mulia menyadari perlunya dia bertindak sesuai dengan nasihat Kabinet sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 (1) Konstitusi Federal," katanya.

Namun demikian, Yang Mulia berpandangan bahwa dia sebagai kepala negara berkewajiban memberikan nasehat dan teguran apabila terjadi tindakan inkonstitusional oleh pihak manapun, terutama yang menjalankan fungsi dan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong.

"Anggota DPR harus mengutamakan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat dan negara dalam sidang parlemen yang sedang berlangsung untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat dan negara selama krisis pandemi COVID-19," katanya.

Filipina akan lockdown Manila mulai 6 Agustus

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyetujui penerapan aturan penguncian (lockdown) di ibu kota Manila untuk menahan laju sebaran varian Delta virus corona dan untuk membentengi sistem kesehatan negara tersebut.

Manila, kawasan perkotaan dengan 16 distrik yang ditinggali lebih dari 13 juta orang, akan ditempatkan di bawah karatina paling ketat mulai 6 hingga 20 Agustus, kata juru bicara kepresidenan, Harry Roque, dalam pidato di televisi.

"Meskipun keputusan ini menyakitkan, langkah ini adalah untuk kebaikan semua."

Selama lockdown warga Manila dilarang meninggalkan rumah, kecuali untuk berbelanja kebutuhan pokok, sementara makan di dalam dan di luar ruangan rumah makan dilarang.

Varian Delta yang sangat menular dan pertama kali ditemukan di India telah menyebar cepat di seluruh Asia Tenggara.

Filipina juga memperpanjang larangan perjalanan dari 10 negara termasuk India, Indonesia, Thailand, dan Uni Emirat Arab hingga 15 Agustus.

Filipina, yang tengah berjuang melawan gelombang kedua pandemi yang parah di Asia, sejauh ini telah mencatat 1,57 juta lebih kasus dengan lebih dari 27.000 kematian.

Negara itu telah melaporkan 216 kasus varian Delta, tapi pakar kesehatan mengatakan kasus yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak karena lambatnya proses pengurutan genom.

Gelombang kedua pandemi Filipina memuncak pada April dan setelah infeksi cenderung turun, kasus telah meningkat lagi dalam beberapa pekan terakhir.

Saat ini tingkat keterisian rumah sakit di Manila mencapai 49 persen, sementara tingkat keterisian ruang gawat darurat mencapai 58 persen.

Dari 110 juta jiwa populasi Filipina, baru 7 persen yang sudah divaksin lengkap, sehingga puluhan juta sisanya masih rawan tertular virus.

Pemerintah berencana mengimunisasi lengkap sekitar 70 juta penduduk hingga akhir tahun.

Rumah-rumah sakit kewalahan tangani lonjakan kasus COVID di Thailand

Rumah-rumah sakit di Bangkok dan provinsi sekitarnya di Thailand kehabisan tempat tidur akibat lonjakan dalam jumlah pasien COVID-19, menurut seorang pejabat kesehatan pada Kamis, saat negara tersebut melaporkan angka infeksi yang mencapai rekor tertinggi untuk keempat kalinya pada pekan ini.

Thailand, dalam beberapa bulan telah berjuang melawan penyebaran virus corona yang terburuk sejak awal pandemi, akibat varian Delta yang sangat mudah menular, yang pertama kali ditemukan di India.

Satuan tugas COVID-19 negara tersebut melaporkan 17.669 kasus virus corona pada Kamis. Sementara itu jumlah kematian mencapai 165, dengan 21 orang meninggal dunia di rumah.

Baik angka kematian maupun angka kasus merupakan yang tertinggi.

“Kami tak tahu lagi di mana harus merawat mereka yang sakit, unit gawat darurat (UGD) di banyak rumah sakit harus tutup karena tempat tidur telah terisi penuh,” kata kepala Departemen Layanan Medis Somsak Akksilp dalam sebuah konferensi pers.

Di Bangkok dan di provinsi-provinsi sekitarnya, lebih dari 1.200 orang menunggu untuk memperoleh tempat tidur rumah sakit yang kosong dan lebih dari 6.000 telah menghubungi hotline untuk meminta perawatan dalam sepekan terakhir, menurut otoritas kesehatan.

Terdapat lebih dari 37.000 tempat tidur rumah sakit di Bangkok, menurut Administrasi Metropolitan Bangkok.

Pada awal masa pandemi, para pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit, namun Somsak mengatakan bahwa dalam satu bulan terakhir telah terdapat 30.000 orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah di Bangkok dan di provinsi sekitar.

Pemerintah juga telah mengalihfungsikan fasilitas-fasilitas publik di Bangkok menjadi rumah sakit sementara untuk para pasien COVID-19 saat lonjakan kasus menyebebabkan tekanan berat terhadap sistem kesehatan kota itu.

Lonjakan infeksi juga meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk mempercepat laju vaksinasi yang lamban, di mana hanya 5,6 persen dari total populasi sebesar 66 juta orang yang telah divaksinasi secara penuh di Thailand.

Thailand mendapatkan pujian karena telah menahan peningkatan kasus virus corona pada sebagian besar tahun lalu, namun otoritas telah kesulitan untuk menahan gelombang kasus yang dimulai pada April dan membawa jumlah total infeksi menjadi 561.030 dengan 4.562 kematian.

Vietnam desak RS swasta rawat pasien COVID-19

Kementerian Kesehatan Vietnam pada Kamis (29/7) mendesak rumah sakit swasta untuk ikut merawat pasien COVID-19.

Negara di Asia Tenggara itu tengah berjuang melawan kenaikan kasus infeksi yang dipicu varian Delta yang sangat menular.

Setelah sukses menahan laju sebaran virus cukup lama selama pandemi, Vietnam menghadapi rekor kenaikan infeksi harian sejak terjadi lonjakan kasus pada akhir April.

Vietnam melaporkan 133.000 kasus selama pandemi, 85 persen di antaranya tercatat selama lebih dari sebulan terakhir.

"Varian Delta menghancurkan semua capaian anti pandemi," kata Menteri Kesehatan Nguyen Thanh Long dalam sidang kabinet pada Jumat.

Fasilitas kesehatan swasta harus menyediakan tempat tidur, peralatan, dan petugas untuk merawat pasien COVID-19 saat diminta pihak berwenang, kata kementerian dalam pernyataan terpisah.

Vietnam telah mempertahankan kebijakan yang mengharuskan warga terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di rumah sakit pemerintah.

Namun karena jumlah kasus meningkat cepat dan keterisian rumah sakit bertambah, orang-orang dalam golongan kasus  tanpa gejala di episentrum wabah Ho Chi Minh City diizinkan untuk mengisolasi diri di rumah.

Dalam kunjungannya ke kota itu pada Jumat, Presiden Nguyen Xuan Phuc mendesak otoritas untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

Vietnam berpenduduk 98 juta jiwa. Negara itu sejauh ini telah memberikan 5,5 juta dosis vaksin COVID-19, namun baru sekitar 550.000 orang yang telah divaksin lengkap.

Otoritas akan menanggung kesalahan jika vaksinasi tetap melambat, kata Phuc kepada para petinggi kota.

"Kita berusaha memadamkan api, bukan cuma mencegah orang agar tidak terbakar," kata dia.

Penyebaran infeksi yang cepat telah mendorong diterapkannya pembatasan pergerakan orang di hampir sepertiga wilayah negara itu.

Hanoi dan Ho Chi Minh City kini berada di bawah penguncian. Di 17 provinsi bagian selatan, pembatasan juga diberlakukan.

Puluhan bangsal sementara untuk perawatan pasien telah dipasang di sejumlah pabrik dan perkebunan yang dialihfungsikan.

Vietnam melaporkan 1.022 kematian akibat COVID-19 selama pandemi, meskipun angka sebenarnya diperkirakan sedikit lebih tinggi.

Mengutip data pusat pengendalian penyakit Ho Chi Minh City, surat kabar pemerintah Tien Phong pada Kamis mengatakan jumlah kematian di kota itu mencapai 1.057 jiwa.

Kamboja akan "lockdown" area perbatasan dengan Thailand

Kamboja akan memberlakukan penguncian (lockdown) di delapan provinsi yang berbatasan dengan Thailand mulai tengah malam pada Kamis.

Penguncian area perbatasan itu dilakukan dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus corona varian Delta di negara Asia Tenggara itu.

Perdana Menteri Hun Sen pada Rabu malam (28/7) menandatangani perintah untuk penguncian, yang melarang warga meninggalkan rumah mereka, berkumpul dalam kelompok dan melakukan bisnis, kecuali bagi mereka yang terlibat dalam pengoperasian maskapai penerbangan.

"Penguncian sementara ... bertujuan untuk mencegah penularan berbasis komunitas dari varian baru COVID Delta," kata Hun Sen dalam perintah yang diunggah di Facebook.

Pos-pos pemeriksaan perbatasan dengan Thailand juga akan ditutup kecuali untuk memungkinkan pengangkutan barang dan dalam keadaan darurat, kata Hun Sen.

PM Kamboja itu juga menyebutkan bahwa penguncian tersebut akan berlangsung hingga 12 Agustus.

Sejumlah provinsi di area perbatasan yang terkena dampak penguncian adalah Koh Kong, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear dan Siem Reap.

Kamboja sebelumnya berhasil menahan sebagian besar penularan virus corona hampir sepanjang tahun lalu, tetapi wabah yang pertama kali terdeteksi pada akhir Februari telah meningkatkan total kasus COVID-19 di negara itu menjadi 75.152, dengan 1.339 kematian akibat infenksi virus corona.

Negara tetangga Kamboja, Thailand, juga menghadapi suatu wabah yang parah yang didorong oleh virus corona varian Delta, yang pertama kali terdeteksi di India.

Thailand telah berulang kali melaporkan jumlah rekor kasus harian COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir.