Berlanjutnya Sabotase AS di Sidang Ketiga DK-PBB Soal Palestina
Sekali lagi, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal mencapai konsensus untuk mengutuk kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina akibat sabotase AS.
Sidang virtual Dewan Keamanan PBB tentang perkembangan di Palestina dan Gaza berakhir pada hari Minggu (16/05/2021) tanpa hasil yang konkret.
Sidang yang diadakan atas permintaan Cina, Norwegia dan Tunisia untuk membahas konflik antara rezim Zionis dan kelompok Perlawanan Palestina adalah pertemuan ketiga DK-PBB dalam seminggu.
Dua sidang sebelumnya diakhiri dengan sabotase AS yang mencegah kecaman atas kekerasan Zionis Israel terhadap Palestina tanpa mengeluarkan pernyataan bersama.
Dalam sidang sebelumnya, dari 15 anggota Dewan Keamanan, 14 setuju untuk mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengurangi ketegangan, dengan hanya Amerika Serikat yang menentang.
Cina, Norwegia dan Tunisia menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Gaza dan meningkatnya korban sipil dalam sebuah pernyataan pada sidang ketiga. Mereka menyerukan diakhirinya segera konflik, penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, dan perlindungan terhadap warga sipil, terutama anak-anak.
Mengkritik sikap AS, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menekankan bahwa penentangan Washington telah mencegah Dewan Keamanan untuk berbicara dengan satu suara.
Menlu cina menjelaskan, "Kemunafikan Amerika Serikat tentang hak asasi manusia dikritik oleh komunitas internasional. Mengenai masalah Palestina, banyak Muslim yang dirugikan dalam konflik itu, tetapi mereka menutup mata."
"Kemunafikan Amerika Serikat tentang hak asasi manusia dikritik oleh komunitas internasional. Mengenai masalah Palestina, banyak Muslim yang dirugikan dalam konflik itu, tetapi mereka menutup mata."
Wang Yi kemudian meminta Washington untuk menerima tanggung jawab atas konflik tersebut dan untuk mendefinisikan kembali sikapnya.
Sikap transparan Menteri Luar Negeri Cina tentang peran negatif Amerika Serikat dan halangannya terhadap kesepakatan antara anggota Dewan Keamanan untuk mengambil sikap tegas dan mengutuk kejahatan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dibenarkan terhadap Palestina menunjukkan bahwa pemerintahan Biden, terlepas dari klaim kemanusiaannya, tapi dalam praktiknya telah menutup mata terhadap serangan tidak manusiawi rezim Zionis atas orang-orang di Jalur Gaza, serta eskalasi kekerasan di Tepi Barat dan Baitul Maqdis.
Faktanya, dengan dalih hak rezim Zionis untuk mempertahankan diri, Washington telah membenarkan serangan udara Zionis Israel terhadap orang-orang Gaza yang tidak berdaya.
Padahal orang-orang di dunia menyaksikan serangan udara dan artileri langsung dari rezim Zionis terhadap rakyat Palestina di Gaza dan pembunuhan mereka yang tidak dapat dibenarkan melalui liputan media langsung. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak Selasa lalu, menewaskan puluhan warga sipil, di mana kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak.
Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam mencegah Dewan Keamanan mengambil sikap tegas terhadap Zionis Israel, dan telah menggunakan hak veto sebanyak 44 kali untuk mendukung rezim Zionis. Bahkan dalam banyak kasus telah mencegah masalah anti-Israel menjadi agenda Dewan Keamanan dari awal.
Dalam babak baru serangan brutal rezim Zionis terhadap rakyat Palestina yang tidak bersalah, Amerika Serikat dalam dua sidang tertutup Dewan Keamanan menentang persetujuan pernyataan presiden DK, yang hanya menyerukan diakhirinya ketegangan.
Terlepas dari klaimnya yang berlebihan untuk mendukung multilateralisme dan hak asasi manusia, pemerintah Biden bersama dengan pemerintahan AS sebelumnya, telah dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada bedanya dengan pemerintahan Trump dalam mendukung Zionis Israel. Oleh karena itu, mulai dari presiden sampai para pejabat AS lainnya seperti menteri pertahanan dan menteri luar negeri AS dengan dalih hak Israel untuk mempertahankan diri, mereka telah memberikan lampu hijau kepada rezim Zionis atas tindakan tidak manusiawi terhadap Palestina dan telah membenarkan semua kejahatan rezim ini dalam kerangka yang disebut hak ini.
Sekalipun demikian, sikap pemerintahan Biden ini telah banyak dikritik bahkan di Kongres AS.
"Bantuan militer AS senilai $ 4 miliar untuk Israel digunakan untuk melanggar hak asasi manusia di kawasan, dan itu ilegal," kata Bernie Sanders, senator independen AS yang menekankan perlunya gencatan senjata segera di Gaza.
