Pejabat Irak: Perusahaan Amerika telah Menguasai Migas di Provinsi Anbar

Pars Today - Seorang pejabat Irak menekankan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika telah menguasai wilayah-wilayah di Provinsi Anbar yang kaya akan minyak dan gas.

Menurut laporan IRNA hari Sabtu (15/11/2025), Raed Hammad Al-Dulaimi, anggota Koalisi Bersatu Anbar, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al-Maalomah bahwa perusahaan-perusahaan Amerika telah menguasai wilayah-wilayah luas di Anbar barat yang kaya akan minyak, gas, dan tambang dengan dalih investasi.

Ia mengatakan, Perusahaan-perusahaan Amerika telah menguasai wilayah-wilayah luas di Irak yang kaya akan sumber daya alam, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini tidak jelas, dan perusahaan-perusahaan negara tidak berpartisipasi dalam proyek ini.

"Investasi di wilayah-wilayah ini telah dilakukan secara tidak transparan, dan para pejabat di departemen-departemen pemerintah di wilayah-wilayah ini tidak memiliki informasi spesifik tentang bagaimana kontrak-kontrak dibuat dengan perusahaan-perusahaan ini," imbuhnya.

Pejabat Irak ini menekankan, Kontrak dengan perusahaan-perusahaan Amerika bersifat rahasia dan akan berlanjut selama beberapa dekade, dan Angkatan Udara Amerika akan menyediakan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi perusahaan-perusahaan ini.

"Perusahaan Eksplorasi Minyak mengonfirmasi keberadaan ladang-ladang minyak dan gas, di samping keberadaan sumber daya mineral yang sangat besar di beberapa wilayah gurun Anbar barat," ujarnya.

Sebelumnya, seorang aktivis politik Irak, merujuk pada penundaan penarikan pasukan Washington dari negara itu, mengatakan bahwa rencana militer Amerika adalah untuk memiliki kehadiran jangka panjang di Irak.

Asifa Abbas Qadir, seorang anggota "Gerakan Hak Asasi Manusia" Irak, mengumumkan bahwa Amerika Serikat menunda penarikan pasukannya dari Irak.

Ia menambahkan bahwa militer Amerika tidak memiliki keinginan serius untuk menarik diri dari Irak pada tahap ini.

Asifa Abbas Qadir menekankan, Amerika tidak dapat dengan mudah meninggalkan Irak sebelum mencapai tujuan jahatnya. Ada gerakan-gerakan mencurigakan bersamaan dengan merebaknya gerakan-gerakan teroris di Suriah.

Riyadh Al-Wahili, seorang analis politik, juga menilai penarikan pasukan Amerika dari Irak sebagai tipuan.

Menyebut AS tidak dapat diandalkan dan Washington mengingkari perjanjian atau komitmen apa pun, ia menyatakan, "AS terus melanggar kedaulatan negara dengan berbagai dalih, dan pengumuman penarikan pasukan tidak lebih dari sekadar manuver politik."

Al-Wahili menekankan bahwa kelanjutan tindakan AS ini mencerminkan pengabaian terhadap hukum internasional dan keputusan pemerintah Irak, serta menunjukkan niat Washington untuk mempertahankan kehadiran militer dan keamanan di Irak.

Analis Irak ini mengatakan bahwa penghentian penuh kehadiran AS di Irak adalah satu-satunya cara untuk menjamin kedaulatan dan kemerdekaan negara berdasarkan keputusan nasional.(sl)