Kehadiran Tentara Bayaran Asing dalam Perang Saudara Sudan

Pars Today - Seorang anggota Komite Pencari Fakta Hak Asasi Manusia PBB melaporkan kerja sama tentara bayaran asing dengan Pasukan Dukungan Cepat Sudan dalam perang Sudan.

Menurut laporan IRNA pada Minggu (23/11/2025) pagi, Salma Sassi, anggota Komite Pencari Fakta Hak Asasi Manusia PBB mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Jaringan Berita Kairo, Menurut dokumen yang dikumpulkan oleh Komite Pencari Fakta Hak Asasi Manusia, individu bersenjata asing bekerja sama dengan Pasukan Dukungan Cepat dalam perang dengan Militer Sudan.

Sassi menambahkan, Para militan asing ini berbicara dengan dialek non-Sudan dan kemungkinan besar memasuki Sudan dari negara-negara tetangga.

"Komite Pencari Fakta belum dapat mengonfirmasi kewarganegaraan para pejuang ini atau hubungan mereka dengan organisasi tertentu," ungkap Sassi.

Anggota Komite Pencari Fakta HAM ini menambahkan, Isu keberadaan militan asing di Sudan memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan kerja sama dari beberapa negara sebelum hasil akhir dapat diumumkan.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya telah mengumumkan pembentukan komite pencari fakta tentang kejahatan terhadap warga sipil di kota Fasher.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam pertemuannya baru-baru ini sepakat untuk membentuk komite pencari fakta terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat terhadap warga Fasher.

Pertemuan tersebut diadakan di Jenewa atas permintaan resmi dari Inggris, Jerman, Irlandia, dan Norwegia untuk mengkaji situasi pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dilakukan di Fasher.

Perang di Sudan telah menewaskan lebih dari 40.000 orang dan menciptakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan lebih dari 14 juta pengungsi, yang telah berulang kali diperingatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perang saudara telah mempertemukan angkatan bersenjata Sudan dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Abdel Fattah Al-Burhan, Kepala Dewan Pemerintahan Transisi Sudan, sebelumnya mengatakan bahwa gencatan senjata atau perjanjian damai dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) tidak akan mungkin tercapai kecuali pasukan ini meletakkan senjata mereka.

Bentrokan bersenjata di Sudan dimulai pada 15 April 2023 antara tentara yang dipimpin oleh Abdel Fattah Al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin oleh Mohammed Hamdan Dagalo, yang dijuluki Hemedti, terkait dengan perebutan kekuasaan dan ketegangan mengenai cara mengintegrasikan Pasukan Dukungan Cepat ke dalam tentara setelah kudeta 2021, dan mediasi internasional untuk mengakhirinya sejauh ini belum membuahkan hasil.

Pasukan Dukungan Cepat, yang telah mengepung kota Al-Fasher, Sudan selama lebih dari setahun, menyerang dan merebut kota tersebut pada 26 Oktober 2025. Otoritas Khartoum, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga serta organisasi internasional lainnya menuduh Pasukan Dukungan Cepat melakukan "pembantaian dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap warga sipil" di kota tersebut, termasuk eksekusi singkat, penangkapan, dan pemindahan paksa penduduk.(sl)