Pars Today

Organisasi bantuan internasional Oxfam mengutuk kebijakan pemerintah Inggris dalam menjual senjata kepada rezim Zionis, padahal mengetahui bahwa senjata itu digunakan untuk membantai ribuan anak-anak Palestina yang tidak berdosa di Gaza.

Menurut statistik terkini Kementerian Kesehatan Jalur Gaza, jumlah korban perang rezim Israel terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 37.232 orang dan jumlah korban luka mencapai 85.037 orang.

Pimpinan Oxfam yang berbasis di Inggris, dengan mengutuk posisi pemerintah London mengenai penjualan senjata ke rezim Israel, mengumumkan Oxfam terlibat dalam kasus pengadilan yang menentang kebijakan pemerintah London.

Sebelumnya, merujuk pada tingginya jumlah korban perang Gaza, Oxfam telah memperingatkan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan dan Luar Negeri Inggris bahwa pemerintah London terlibat dalam bencana kemanusiaan di wilayah ini dengan mendukung rezim Zionis dengan senjata.

Sabtu lalu, sekitar 150.000 pendukung Palestina di jalan-jalan pusat kota London mengibarkan bendera Palestina, dan menuntut pelaksanaan perintah Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kejahatan Internasional mengenai perang Gaza dan penangkapan para pemimpin Israel, serta perlunya untuk berhenti menjual senjata kepada rezim Zionis dan mengusir duta besar Israel.

Statistik pemerintah Inggris menunjukkan bahwa dari tanggal 7 Oktober hingga 31 Mei, mereka mengeluarkan 108 izin untuk mengekspor senjata ke Israel, 37 di antaranya diklasifikasikan sebagai militer dan 63 sebagai sipil.

Kementerian Perdagangan Inggris dalam laporannya, yang salinannya dipublikasikan di situs web pemerintah negara ini, mencantumkan dokumen terkait ekspor senjata ke rezim Zionis secara terpisah dalam tiga bagian (a) Lisensi yang dikeluarkan sebelum 7 Oktober 2024 dan berlaku hingga 31 Mei 2024 (b) Permohonan yang dikaji hingga 31 Mei 2024 dan (c) Izin yang diterbitkan pada periode 7 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.

Laporan ini diterbitkan setelah adanya permintaan dari anggota Parlemen Inggris untuk mengklarifikasi mengenai ekspor senjata ke rezim Zionis.

Menyusul penerbitan izin ini, organisasi-organisasi yang mendukung hak asasi manusia Palestina, termasuk Al-Haq Institute dan Global Legal Action Network, mengajukan kasus ke pengadilan mengenai peninjauan kembali penjualan senjata Inggris ke Israel, dan Oxfam juga mengumumkan bahwa mereka telah mendapat izin untuk terlibat dalam kasus ini.

Berdasarkan jajak pendapat, sebagian besar rakyat Inggris menginginkan embargo senjata terhadap rezim Zionis dan gencatan senjata segera di Gaza.

Temuan lembaga bergengsi YouGov menunjukkan bahwa 56% masyarakat Inggris menginginkan pemerintah negaranya menangguhkan izin ekspor senjata ke rezim Zionis selama perang di Gaza.

Dari jumlah tersebut, 36% sangat mendukung penghentian penjualan senjata dan 20% mendukung rencana tersebut.

Bulan lalu, perwakilan kelompok pro-Palestina menyampaikan petisi ke kantor Perdana Menteri Inggris, menuntut embargo senjata terhadap rezim Zionis.

Puluhan legislator Inggris juga menyampaikan permintaan serupa dalam dua surat terpisah kepada David Cameron, Menteri Luar Negeri Inggris.

Selain itu, Partai Nasional Skotlandia, Partai Demokrat Liberal, dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Inggris termasuk di antara partai-partai dan orang-orang yang menuntut penangguhan segera izin penjualan senjata ke Israel.

Partai Buruh, sebagai partai nomor dua di Inggris, juga mengatakan bahwa jika pengacara pemerintah percaya bahwa rezim Israel telah melanggar hukum internasional, maka penjualan senjata kepada rezim tersebut harus dihentikan.

Meskipun terdapat pertentangan internal yang luas, tidak ada perubahan dalam pendekatan pemerintah London dalam memihak pemerintahan Netanyahu yang anti-perdamaian dan penghasut perang terhadap rakyat Gaza.

Selain menjual senjata, Pemerintah Inggris telah memobilisasi armada angkatan lautnya bersama Amerika Serikat untuk mengirim barang-barang yang dibutuhkan Israel demi menggagalkan kebijakan Militer Yaman memblokade rezim Zionis.(sl)