Pars Today

Michael Fakhri, Reporter Khusus PBB Urusan Hak atas Pangan menyatakan bahwa Israel tidak hanya mencegah bantuan kemanusiaan memasuki Gaza, tetapi juga menghancurkan tanah dan sumber makanan rakyat Palestina rezim dan tekanan terhadap pendukung Israel.

Tehran, Parstoday-  Fakhri dalam sebuah laporan sebelumnya mengumumkan bahwa pada bulan Desember 2023, penduduk Jalur Gaza merupakan 80% dari populasi dunia yang dilanda kelaparan, dan tidak ada catatan dalam sejarah perang bahwa suatu negara akan mengalami kelaparan dengan kecepatan seperti ini.

Menurutnya, situasi warga Gaza sekarang jauh lebih buruk dan mengerikan dibandingkan dahulu, karena berlanjutnya perang brutal rezim Zionis terhadap Palestina di satu sisi dan terhambatnya bantuan kemanusiaan internasional.

Ini bukan pertama kalinya organisasi internasional dan regional menyerukan sanksi terhadap Israel karena kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang Gaza.

Pada akhir Agustus 2024, Euro-Mediterania Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa para pejabat rezim Zionis mengeluarkan perintah berulang kali untuk mengevakuasi Gaza. Oleh karena itu, negara-negara di dunia untuk berhenti mendukung Israel, dan memberikan sanksi kepada rezim Zionis.

Permasalahan ini semakin jelas mengingat semakin banyaknya  jumlah korban jiwa warga Palestina di Gaza akibat genosida yang dilakukan oleh rezim Zionis, yang telah memicu protes global yang meluas, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat.

Menurut statistik, jumlah korban yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan telah mencapai 41.000 orang dan jumlah korban luka mencapai 95.000 orang, serta sebagian besar infrastruktur di Jalur Gaza telah hancur total.

Dalam perang ini, selain kehancuran dan kelaparan meluas yang merenggut nyawa ratusan anak-anak Palestina dan dianggap sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di dunia, dan lebih dari 10.000 warga Palestina juga hilang.

Tidak diragukan lagi, kejahatan keji ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan militer dan senjata yang besar dari Amerika Serikat, yang mengirimkan sekitar 50.000 ton senjata dan amunisi ke Israel.

Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat protes yang meluas dari masyarakat AS, terutama mahasiswa, bahkan anggota dan pegawai lembaga federal seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, serta elit dan intelektual negara ini mengenai kebijakan dukunganpemerintahan Biden terhadap Israel. Tapi faktanya hingga kini Gedung Putih masih melanjutkan proses mempersenjatai rezim Zionis. Selain itu, negara-negara Barat lainnya juga mempertahankan hubungan komersial, ekonomi dan bahkan militer dengan Tel Aviv, meskipun ada beberapa kecaman, sehingga mendorong rezim Zionis untuk melanjutkan tindakannya.

Tentu saja, banyak upaya telah dilakukan di Eropa dan Amerika untuk mengembargo senjata rezim Zionis. Misalnya, pada bulan Mei 2024, 88 perwakilan Partai Demokrat di Kongres AS, dalam suratnya kepada Presiden AS Joe Biden, menuntut larangan penjualan senjata ofensif ke Israel.

Sebelumnya, 40 anggota Kongres AS, termasuk Nancy Pelosi, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, telah meminta Biden melalui surat untuk menghentikan penjualan senjata kepada rezim Zionis dan menjadikan bantuan Washington kepada rezim tersebut bersyarat.

Di Eropa, banyak organisasi hak asasi manusia yang meminta untuk berhenti mengirimkan peralatan dan senjata militer ke Israel, di antaranya, Pusat Internasional untuk Keadilan bagi Palestina yang menuntut embargo senjata penuh terhadap Israel oleh Inggris.

Terkait hal ini, pemerintah Inggris pada 2 September 2024 mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan ekspor sejumlah senjata ke rezim Zionis karena kemungkinan penggunaan senjata Inggris oleh Israel melanggar hukum internasional.

Jonathan Purcell, Pejabat Hubungan Masyarakat di Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina menyatakan bahwa Inggris telah menangguhkan 30 dari 350 izin ekspor senjata ke Israel. 

"Dengan mengambil keputusan ini, pemerintah Inggris akhirnya menerima kenyataan bahwa Israel telah melanggar HAM yang sangat membahayakan umat manusia," kata Purcell.

Langkah nyata lainnya untuk menekan dan mengisolasi rezim Zionis, yang semakin intensif dalam beberapa bulan terakhir dengan berlanjutnya perang berdarah di Gaza, adalah perluasan gerakan boikot Israel di tingkat global.

Dalam hal ini, surat kabar Amerika Wall Street Journal baru-baru ini menulis dalam sebuah laporan bahwa gerakan untuk memboikot Israel semakin meluas dari hari ke hari,

Media AS ini melaporkan bergabungnya berbagai lapisan masyarakat Barat, khususnya universitas terhadap gerakan tersebut.

Menurut surat kabar ini, sejak awal serangan rezim Zionis di Gaza pasca operasi penyerbuan Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu, arena gerakan pendukung boikot Israel telah mengalami perubahan besar. Sebagai hasil dari operasi ini dan perang Gaza berikutnya, beberapa tujuan jangka panjang dari boikot terhadap gerakan Israel dan organisasi pro-Palestina telah tercapai.

Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi Israel (BDS) adalah kampanye internasional untuk memberikan tekanan pada rezim Zionis karena menduduki tanah Palestina dan membangun pemukiman di tanah tersebut.

Gerakan yang didirikan pada tahun 2005 dengan dukungan 171 warga Palestina ini telah mampu memperoleh banyak pengikut di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika. Tentu saja, rezim Zionis dan Amerika Serikat telah melakukan upaya ekstensif untuk melawan gerakan ini dan tindakannya.

Persoalan pentingnya adalah, meskipun publik dunia mengecam tindakan kriminal rezim Zionis terhadap rakyat tertindas di Gaza, tidak ada tindakan internasional yang terkoordinasi yang diambil untuk memberikan sanksi kepada rezim Zionis dan kita hanya menyaksikan tindakan individu dari beberapa negara.

Terkait hal ini, Presiden Kolombia, Gustavo Petro, di jejaring sosial X pada 21 Agustus 2024 mengatakan bahwa negaranya secara resmi menghentikan ekspor batu bara ke Israel.

Kolombia memutuskan hubungan diplomatik dengan rezim Zionis dua bulan lalu. Tindakan yang bisa dianggap sebagai awal dari tindakan serupa yang dilakukan negara lain ini disambut baik oleh Hamas.

Dalam pernyataan Hamas yang menyambut baik tindakan pemerintah Kolombia, ditegaskan bahwa negara-negara lain di dunia harus mencontoh tindakan tersebut dan memboikot serta mengisolasi pemerintah Zionis yang rasis.(PH)