Ketika Pejabat Amerika Latin Mengkhawatirkan Keputusan Turmp Mendeportasi Imigran

Menjelang pelantikan Donald Trump, perwakilan dan pejabat berbagai negara Amerika Latin menyatakan keprihatinannya terhadap penerapan kebijakan deportasi imigran dan menyatakan, "Semua imigran, apapun status imigrasinya, memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat disangkal."

Pernyataan itu meminta pihak berwenang Amerika Serikat dan semua negara di mana terdapat imigran untuk menghormati hak asasi manusia.

Para menteri, wakil menteri luar negeri dan kepala delegasi Belize, Brasil, Kolombia, Kuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksiko dan Venezuela termasuk di antara mereka yang menandatangani pernyataan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan ketika orang-orang dekat Trump mengatakan bahwa dia berencana memulai proses deportasi imigran gelap mulai Selasa depan.

Menurut laporan, sehari setelah kedatangannya di Gedung Putih, presiden baru Amerika rencananya akan melakukan operasi besar-besaran terhadap imigran di Chicago.

Permasalahan imigran, terutama dalam beberapa dekade terakhir, telah menjadi tantangan serius bagi Amerika Serikat.

Kenyataan ini membuat para calon presiden selalu bereaksi terhadapnya di setiap periode dan mengumumkan rencana untuk mengendalikan dan mengatur imigran, terutama yang berasal dari perbatasan selatan Amerika Serikat.

Salah satu janji penting Donald Trump adalah mendeportasi massal imigran ilegal dari Amerika.

Oleh karenanya, sehari setelah resmi mengambil alih kekuasaan pada 20 Januari, Trump harus mengeluarkan perintah deportasi massal terhadap imigran ilegal, dan operasi besar deportasi imigran jitu akan dimulai dari Chicago.

Menurut laporan Wall Street Journal, Banyaknya imigran gelap di kota Chicago, serta permusuhan tim Trump dengan walikota Partai Demokrat di kota ini, Brandon Johnson, menjadi alasan utama memilih kota ini.

Chicago sebagai kota pertama yang akan melakukan penangkapan dan deportasi imigran gelap.

Tom Homan, yang dipilih oleh pemerintahan baru Donald Trump sebagai “Kepala Pengawas Perbatasan”, mengumumkan bahwa tindakan tersebut, yang merupakan salah satu langkah awal Trump setelah kembali ke Gedung Putih, sejalan dengan janji kampanyenya untuk mendeportasi jutaan imigran ilegal

“Chicago hanyalah salah satu target. Kami akan membiarkan otoritas imigrasi bebas menahan imigran ilegal. Fokus utama kami adalah menahan individu berbahaya dan ancaman keamanan, tapi tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari penegakan hukum. Siapa pun yang berada di AS secara ilegal akan mendapat masalah,” tegas Homan.

Chicago adalah salah satu kota yang diperintah oleh Partai Demokrat dan telah dinyatakan sebagai “tempat perlindungan bagi imigran”.

Oleh karena itu, orang-orang tidak ditangkap karena tidak memiliki tempat tinggal resmi di kota ini, tapi kini situasinya telah berubah dan banyak pendatang yang mengkhawatirkan masa depan mereka.

Di sisi lain, ada banyak kekhawatiran tentang cara operasi terkait imigran ilegal di Chicago.

Homan mengancam, Jika wali kota Chicago tidak mau membantu kami melakukan operasi ini, dia dapat menyingkir, tetapi jika dia menghalangi kami untuk melakukan pekerjaan kami, misalnya, jika dengan senjaga melindungi atau menyembunyikan seorang imigran gelap, saya akan menuntutnya.

Kondisi para imigran menjadi sangat sulit, terutama karena sebagian besar imigran ilegal ke Amerika adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negaranya karena ketidakamanan, pengangguran, dan ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Banyak dari imigran dari negara-negara Afrika, Meksiko, Honduras dan negara-negara Amerika Latin lainnya telah memasuki tanah Amerika.

Oleh karena itu otoritas negara-negara tersebut sangat menekankan isu penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Situasinya sangat mengkhawatirkan. Tirana Hassan, Direktur Eksekutif Human Rights Watch, baru-baru ini mengumumkan bahwa kembalinya Trump ke Gedung Putih merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dalam dan luar negeri.

Merujuk pada tinjauan prosedur hak asasi manusia di Amerika pada periode pertama kepemimpinan Trump, dia memperingatkan bahwa periode kedua masa kepresidenannya bisa lebih merugikan dibandingkan periode pertama.

Sambil mengkritisi ketentuan proyek 2025, Hassan mengungkapkan keprihatinannya atas serangan menyeluruh terhadap hak-hak imigran dalam konteks operasi deportasi massal.

Selain imigran, banyak warga negara dan pakar yang memberikan peringatan terhadap penerapan kebijakan penanganan imigran.

Pada dasarnya, deportasi imigran akan berdampak pada masyarakat Amerika dan banyak sektor produksi dan industri di negara ini.

Menurut data USDA, sekitar separuh pekerja pertanian di seluruh negeri adalah imigran yang status hukumnya tidak jelas.

Kelompok usaha pertanian telah memperingatkan bahwa pemecatan sejumlah pekerja ini dapat sangat mengganggu produksi pangan di negara ini.

Pihak berwenang memperkirakan saat ini terdapat 11 juta imigran ilegal yang tinggal di Amerika Serikat, dan rencana Donald Trump untuk mendeportasi imigran diperkirakan akan berdampak pada situasi 20 juta keluarga, suatu hal yang akan menimbulkan keberatan dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok hak pengungsi.

Terlepas dari pengumuman Trump dan desakannya untuk melakukan deportasi massal terbesar terhadap imigran ilegal asal Amerika, tampaknya penerapan kebijakan ini akan menimbulkan banyak konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi yang akan menyulitkan Trump.(sl)