Pemerintahan Trump akan Memberhentikan Lebih dari 1.300 Pegawai Kementerian Luar Negeri

Pars Today - Kementerian Luar Luar Negeri Amerika Serikat berencana untuk memberhentikan lebih dari 1.300 pegawai hingga akhir hari Jumat (11/07/2025) waktu setempat sebagai bagian dari reorganisasi besar-besaran pemerintahan Presiden Donald Trump, tetapi para kritikus mengatakan langkah tersebut akan merugikan kepemimpinan global Amerika dan upaya untuk melawan ancaman asing.

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada The Associated Press pada hari Jumat (11/07) bahwa kementerian ini mengirimkan pemberitahuan PHK kepada 1.107 pegawai pemerintah dan 246 pejabat dinas luar negeri yang bertugas di dalam negeri di Amerika Serikat.

Menurut pemberitahuan internal yang diperoleh The Associated Press, para pejabat dinas luar negeri itu akan diberikan cuti administratif selama 120 hari, segera setelah itu mereka akan resmi kehilangan pekerjaan.

“Sehubungan dengan reorganisasi Kementerian Luar Negeri, kementerian ini sedang merampingkan operasi internal untuk berfokus pada prioritas diplomatik. Pengurangan jumlah staf ini dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang redundan atau tidak lagi berfungsi, dan kantor-kantor di mana efisiensi yang signifikan dapat dicapai dengan memusatkan atau menggabungkan fungsi dan tanggung jawab,” demikian bunyi pemberitahuan tersebut.

Meskipun Presiden Donald Trump, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan sekutu-sekutu Republik mereka telah memuji pemutusa n hubungan kerja itu langkah yang telah lama ditunggu-tunggu dan diperlukan untuk membuat kementerian lebih gesit dan efisien, para diplomat, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, mengkritik tajam PHK tersebut.

Pemutusan hubungan kerja itu dikatakan akan melemahkan pengaruh Amerika dan kemampuannya untuk menghadapi ancaman yang ada dan yang muncul di luar negeri.

pemutusan hubungan kerja merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas dalam operasional Kementerian Luar Negeri.

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), sebuah lembaga bantuan luar negeri yang telah berdiri selama enam dekade, digabung ke dalam Kementerian Luar Negeri minggu lalu setelah pemerintah memangkas anggaran bantuan luar negerinya secara drastis.

Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini membuka jalan bagi dimulainya pemotongan anggaran, meskipun pertempuran hukum atas legalitas pemotongan anggaran masih berlanjut.

Kementerian Luar Negeri AS secara resmi memberi tahu para pegawainya pada hari Kamis bahwa mereka akan segera mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja kepada beberapa dari mereka.

PHK yang terjadi cukup besar, tetapi jauh lebih kecil dari yang diantisipasi banyak orang.

Kementerian Luar Negeri, dalam suratnya kepada Kongres pada bulan Mei yang menginformasikan reorganisasi tersebut, menyatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 18.700 pegawai yang berbasis di Amerika Serikat dan berencana mengurangi jumlah pegawainya sebesar 18 persen melalui PHK dan pengunduran diri sukarela, termasuk program pengunduran diri yang ditangguhkan.

Rubio mengatakan para pejabat telah mengambil "langkah yang sangat sadar untuk mereorganisasi Kementerian Luar Negeri agar lebih efisien dan fokus".(sl)