Pergerakan Baru di Eropa untuk Mendukung Palestina dan Gaza?

Pars Today - Ketika kejahatan rezim Zionis yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap penduduk Jalur Gaza yang tak berdaya terus berlanjut, mulai dari genosida hingga penggunaan senjata kelaparan oleh Israel, reaksi baru telah terjadi di Eropa.

Dalam perkembangan pertama, sebagai tanggapan atas rencana yang diumumkan oleh Israel Katz, Menteri Perang Israel, untuk memindahkan paksa penduduk Gaza ke reruntuhan kota Rafah, 59 anggota parlemen Partai Buruh Inggris mengeluarkan surat peringatan yang menyerukan pengakuan segera negara Palestina oleh pemerintah London, menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai "pembersihan etnis".

Surat tersebut diorganisir oleh kelompok "Partai Buruh Sahabat Palestina dan Timur Tengah" dan ditandatangani oleh para anggota parlemen Inggris.

Para anggota parlemen ini, yang berasal dari spektrum moderat dan sayap kiri Partai Buruh, memperingatkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada hari Kamis bahwa mereka yakin pembersihan etnis sedang terjadi di Gaza.

Mereka menyerukan tindakan segera oleh London untuk mencegah pelaksanaan rencana ini dan juga untuk pengakuan segera negara Palestina.

Surat itu dipublikasikan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan tindakan serupa dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

"Dengan tidak mengakui negara Palestina, kita melemahkan kebijakan dua negara kita dan menciptakan kesan bahwa situasi saat ini dapat berlanjut, yang mengarah pada erosi dan aneksasi wilayah Palestina secara bertahap," para anggota parlemen memperingatkan.

Pemerintah Inggris telah menyatakan niatnya untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian pada saat dampaknya akan paling besar, tetapi belum merinci kapan hal itu akan terjadi.

Beberapa negara Eropa telah mengakui Palestina, dan Prancis, yang belum melakukannya, baru-baru ini menekan Inggris dan sekutu lainnya untuk melakukannya pada saat yang bersamaan.

Dalam perkembangan lain, sekelompok mantan duta besar Uni Eropa mengirimkan surat kepada Uni Eropa yang menyerukan penangguhan perjanjian kerja sama dengan Israel karena genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

Seraya menyatakan keprihatinan mendalam atas diamnya Uni Eropa atas kejahatan genosida yang dilakukan rezim Zionis di Gaza sejak 7 Oktober 2023, 27 diplomat Eropa yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar Uni Eropa untuk kawasan Asia Barat dan Afrika Utara menekankan, Israel menggunakan kekuatan yang berlebihan dan membabi buta di Jalur Gaza, yang telah menyebabkan kematian puluhan ribu warga Palestina dan kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur Gaza.

Menunjukkan bahwa Uni Eropa ragu-ragu untuk mengambil tindakan serius terhadap tindakan kekerasan para pemukim Zionis ekstrem terhadap warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, mereka menyerukan penangguhan hubungan perdagangan dan sains dengan rezim Zionis dalam kerangka perjanjian kerja sama.

Penangguhan perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dan rezim Zionis membutuhkan suara mayoritas dari anggota Uni Eropa.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan penangguhan segera perjanjian itu pada hari Jumat, dengan mengutip genosida rezim Israel di Gaza.

Perjanjian itu ditandatangani di Brussels pada 20 November 1995, dan mulai berlaku pada 1 Juni 2000, setelah disetujui oleh parlemen negara-negara anggota, Parlemen Eropa, dan Knesset (parlemen Israel).

Dorongan untuk merevisi perjanjian kerja sama Uni Eropa-Israel, yang mendasari hubungan perdagangan antara kedua pihak, semakin intensif sejak Israel melanjutkan serangannya di Gaza yang melanggar gencatan senjata pada 18 Maret 2025.

Tujuh belas negara anggota Uni Eropa telah menyerukan agar perjanjian tersebut direvisi berdasarkan sebuah pasal yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Belanda telah berada di garda terdepan dalam upaya baru ini. Sebaliknya, 10 negara Uni Eropa, termasuk Jerman, menentangnya.

Sikap baru Eropa terhadap Israel, mengingat genosida yang terus berlanjut, penggunaan senjata kelaparan, dan pencegahan bantuan kemanusiaan oleh rezim Zionis yang bertujuan menghancurkan rakyat Gaza dan memaksa mereka meninggalkan Gaza, menunjukkan bahwa era dukungan komprehensif untuk Israel telah berakhir, bahkan di negara-negara Eropa.

Tel Aviv kini semakin kehilangan kekuatan lunak dan kemampuannya untuk meyakinkan opini publik di negara-negara Barat, terutama Eropa dan Amerika Serikat, untuk membenarkan tindakan kriminalnya terhadap rakyat Gaza yang tertindas.

Kejahatan rezim Zionis terhadap warga Palestina di Gaza begitu nyata dan tak terselubung sehingga mayoritas negara anggota Uni Eropa telah mengambil sikap terhadap masalah ini dengan memberikan suara positif untuk merevisi perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dan rezim Zionis, serta mengambil langkah praktis untuk meningkatkan tekanan terhadap Tel Aviv.

Tentu saja, satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa Barat pada dasarnya telah menjadi pendukung dan pembela Israel, dan bahkan pada awal perang Gaza, beberapa pemimpin Eropa telah mengunjungi Palestina yang diduduki dan mendukung tindakan keras rezim Zionis terhadap Gaza.

Tindakan Uni Eropa ini, terutama mengingat hubungan hangat dan akrab beberapa negara anggota Uni Eropa, seperti Jerman, Hongaria, dan Republik Ceko, dengan Tel Aviv, sebagian besar merupakan tindakan lahiriah, propaganda, dan munafik.

Sebagaimana dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa, dari 27 negara anggota, 10 anggota Uni menentang revisi Perjanjian Kerja Sama dan Perdagangan Komprehensif dengan Israel, yang menunjukkan solidaritas mereka dengan rezim Zionis.(sl)