Mulai Desember Tahun Ini, Indonesia Pimpin G20
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari Jumat (29/10) bertolak menuju Roma untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 dan akan menerima presidensi G20 dari Italia.
"Di akhir KTT, Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Keketuaan Indonesia ini dimulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, presidensi ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia yang harus dijalankan dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa setelah penyerahan presidensi, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan G20 selama satu tahun ke depan.
Sebulan lalu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menegaskan bahwa exit policy menjadi hal yang penting dan akan sangat dibicarakan dalam pertemuan G20. Exit policy akan mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan berkoordinasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung.
"Ini bukan masalah mudah karena tiap negara punya kondisi berbeda-beda, kebijakan fiskal yang extra ordinary dimana kita memulihkan adanya defisit di atas 3% nggak berjalan selamanya dan semua negara menghadapi situasi sama di kebijakan fiskalnya," sebut Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (14/9).
Persoalannya nanti bagaimana desain dan kapan akan sama-sama mulai melakukan exit, dimana setiap negara punya pemulihan ekonomi berbeda, baik dari sisi kecepatan dan sisi seberapa merata pemulihan ekonomi terjadi di semua region atau negara.
"Kedua gimana semua negara akan melihat dampak Covid-19 yang nggak hanya di bidang kesehatan, ada dampak luka dari ekonomi akibat Covid-19," jelas Sri Mulyani.
Kemudian yang ketiga adalah bank digital dan mata uang. Sementara keempat adalah keuangan berkelanjutan atau sustainable finance dimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya di level global yaitu perubahan iklim.
Adapun agenda kelima adalah pembayaran lintas batas atau cross border payment serta keenam adalah kebijakan keuangan moneter mengenai financial inclussion: Digital & SME (Small Medium Enterprise) serta ketujuh adalah international taxation atau perpajakan internasional.
Di sela KTT G20 ini, Jokowi juga bakal melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia lainnya. Namun, Jokowi tak menjabarkan lebih lanjut daftar pemimpin yang akan ia temui.
Forum G20 terdiri dari 20 negara yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.
G20 dipandang sebagai representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia.
Sejak awal terbentuknya G20, Indonesia telah menjadi anggota pertemuan Forum pada 1999. Kemudian pada 2008, Presiden Indonesia untuk pertama kalinya diundang dalam KTT G20 di Amerika Serikat dan kini ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022.
Dalam pertemuan G20, berlangsung dua jalur, yaitu Finance Track yang membahas isu-isu di bidang ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter, serta Sherpa Track yang membicarakan isu-isu ekonomi nonkeuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.(PH)
