Wapres RI: ICCIA Dorong Kolaborasi Ekonomi Syariah Dunia

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin berharap Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA), sebagai organisasi yang berafiliasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dapat mendorong kolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat dunia.

Situs Antara hari Sabtu (10/9/2022) melaporkan, Wapres EI, Ma'ruf Amin  saat menerima Sekretaris Jenderal ICCIA Yousef Hasan Khalawi di Jakarta, hari Kamis mengatakan, “Kami minta ICCIA mengambil peran lebih besar dalam rangka mendorong kolaborasi, menyinergikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di negara-negara OKI,”.

Dalam pertemuan berdurasi sekitar 40 menit tersebut, ia menjelaskan berbagai langkah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah yang dikoordinasikan oleh Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun kawasan-kawasan industri halal yang dibuka seluas-luasnya bagi investor dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

“Kami berharap investor-investor dari berbagai negara Islam, mungkin diinisiasi ICCIA, untuk berinvestasi, terutama di kawasan-kawasan industri halal yang kami bangun,” ujarnya.

Ia menyambut baik gagasan ICCIA untuk mendirikan pusat-pusat bisnis dan investasi di negara-negara berpenduduk Muslim besar.

Menurutnya, hak tersebut perlu didukung dengan standardisasi sertifikasi halal guna memudahkan proses ekspor dan impor produk-produk halal.

“Kami juga mengharapkan nantinya supaya ekspor-impor produk-produk halal tidak terkendala, supaya ada standarisasi sertifikat halalnya. Sehingga tidak menjadi kendala, supaya diinisiasi bahwa saling mengakui sertifikat,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres Ma'ruf Amin meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sebagai mitra penting ICCIA, mengambil peran strategis dalam forum-forum internasional yang digagas organisasi itu agar Indonesia mampu menjadi pemimpin bukan sekadar partisipan.

“Sehingga Indonesia siap, jangan hanya untuk berpartisipasi, siap juga untuk diserahi pimpinan. Saya kira Indonesia juga siap untuk mengambil peran besar,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal ICCIA Yousef Hasan Khalawi mengatakan Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar dan memiliki potensi yang luar biasa besar untuk mengembangkan ekonomi Islam serta menjadi pemain internasional.

Salah satu ide besar ICCIA, katanya, mengembangkan 10 hub sektor bisnis di seluruh dunia Muslim, termasuk Indonesia, yang masing-masing memiliki kekhasan produk.

“Potensi bagi negara-negara Muslim besar, seperti Indonesia, Turki, Nigeria, adalah tidak terbatas. Kami memiliki keyakinan dapat mengembangkan ketiga negara ini dan negara-negara lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin optimistis negaranya menjadi negara produsen halal terbesar di dunia tahun 2024 karena terjadi pertumbuhan pesat ekonomi syariah di dalam negeri.

“Saat ini semua pemangku kepentingan mendengungkan ekonomi syariah sebagai jihad ekonomi yang dilakukan secara berjamaah,” kata Ma’ruf dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumsel dan Masyarakat Ekonomi Syariah Sumsel di Palembang, Rabu.

Ia menjelaskan jihad ekonomi itu memang ada dalam Islam yakni bagaimana menghidupkan, membangun dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai tuntutan syariat. Bahkan, salah satu ulama besar Islam menyebut jihad ekonomi ini sebagai jihad besar, yakni bagaimana seorang muslim mencari rezeki dengan menjaga hak Allah SWT, dan tidak lalai dalam menjalankan menjalankan perintahnya.

Saat ini keuangan syariah sebagai arus baru perekonomian nasional telah mendapatkan pengakuan internasional dan perhatian para pemangku kepentingan domestik.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia dinilai berhasil mencatatkan kemajuan dan prestasi dalam kontribusi rantai ekonomi halal terhadap PDB yang saat ini terus meningkat. Peningkatan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan populasi muslim dan gaya hidup halal.

Secara konsisten, Indonesia sudah mengaplikasikan ekonomi syariah untuk menjawab isu kontemporer yang menyentuh kemaslahatan umat, mulai dari pemberdayaan ekonomi umat untuk pemerataan kesejahteraan hingga penerbitan sukuk hijau sebagai solusi pembiayaan dengan skema syariah yang inklusif dan berkelanjutan.(PH)