Menparekraf RI Luncurkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno meluncurkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) dengan tujuan menumbuhkan kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya pembangunan ekosistem pariwisata.

Situs Antara melaporkan, Menparekraf Sandiaga Uno dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) 2022 di Jakarta, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu mengatakan, "IPKN diharapkan bisa menjadi salah satu indikator penguatan sektor pariwisata Indonesia. Kami sudah betul-betul melihat, karena ini merupakan salah satu transformasi pariwisata kita,”.

Dengan kehadiran IPKN, Sandiaga optimis sektor pariwisata Indonesia akan semakin unggul dan dikenal pasar internasional, sehingga berpotensi menembus target 30 besar dunia dalam Travel & Tourism Development Index (TTDI)

Lebih lanjut Sandiaga berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah tingkat pusat dan daerah untuk memberikan komitmen yang kuat, berinovasi, dan senantiasa berkolabor-aksi dalam mengembangkan potensi ekosistem pariwisata di daerah masing-masing, sehingga penilaian IPKN di daerahnya bisa semakin baik.

Dalam kesempatan tersebut dia juga mengumumkan lima kategori sub-indeks penilaian IPKN. “Kelimanya adalah subindeks enabling environment, travel and tourism policy enabling condition, infrastructure, travel and tourism demand drivers, serta travel and tourism sustainability,” ucap Sandiaga Uno.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menambahkan IPKN merupakan salah satu inisiatif strategi peningkatan peringkat Indonesia pada TTDI sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

IPKN dikembangkan dengan menurunkan konsep TTDI yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kerangka kerja IPKN terdiri dari 5 subindeks, 16 pilar, dan 61 indikator sebagai tolak ukur pembangunan kepariwisataan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka kerja ini menjadi dasar penilaian atas ketersediaan data daerah yang telah dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kerangka kerja tersebut tidak hanya menitikberatkan pada bagaimana cara peningkatan pembangunan pariwisata berdasarkan capaian atas data yang dimiliki, namun lebih jauh lagi melihat apakah pemerintah daerah memiliki perencanaan strategis yang mampu mendorong kemajuan (progress) pembangunan kepariwisataan dengan komitmen pemerintah daerah,” kata Nia.​​​​​​

Selain itu dengan adanya IPKN, pemerintah daerah bisa mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan masing-masing berlandaskan data sebagai landasan penyusunan kebijakan dan kebijakan daerah.

Ke depan penyusunan IPKN akan diumumkan secara berkala setiap satu tahun "Penyusunan indeks ini didasari dari data terbaru dari BPS, yaitu data satu tahun terakhir," ujarnya.

Kemenparekraf konsisten dukung keterbukaan informasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan pihaknya konsisten mendukung keterbukaan informasi sebagai wujud transparansi dalam pelayanan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan seiring Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meraih predikat Badan Publik Informatif (BPI) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diinisiasi Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Penghargaan ini menjadi sebuah sinyal dari kami yang menunjukkan semangat kami untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kinerja, pelayanan, dan tentunya prestasi. Kami berharap agar keberhasilan di ajang ini dapat menjadi tradisi dari tahun ke tahun dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujar Sandiaga Uno dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu.

Penetapan Kemenparekraf meraih predikat BPI didasarkan atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan dua tahap.

Pertama adalah tahap kuesioner dengan enam indikator penilaian, yaitu sarana prasarana, kualitas informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta barang dan jasa. Kedua adalah tahap presentasi, di mana Kemenparekraf mempresentasikan pengelolaan informasi publik di depan dewan juri.

Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenparekraf, Sekretaris Kemeneparekraf Ni Wayan Giri Adnyani menyatakan raihan informatiif yang diperoleh menjadi bukti terciptanya koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan informasi publik yang dijalankan PPID. Mulai dari PPID Utama PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, dan PPID Badan Pelaksana Otorita.

“Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik di Kemenparekraf akan rutin dilaksanakan ke depannya,” ucap Ni Wayan.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf selaku PPID Utama Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani mengungkapkan pihaknya dalam dua tahun berturut-turut meraih predikat informatif.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kemenparekraf untuk menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat. Peningkatan pelayanan informasi publik tersebut dilakukan di berbagai platform digital dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, terutama pelaku parekraf,” ujarnya.(PH)