Pars Today

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; OKI Beri Mandat kepada Indonesia Hentikan Perang di Gaza.

Selain itu, masih ada isu-isu lain dari berbagai negara Asia Tenggara;

• Anwar Ibrahim: Malaysia Bakal Bawa Isu Palestina dalam KTT APEC di AS
• Demonstran Filipina Pro Palestina Serang Kedubes Amerika Serikat
• Junta Myanmar hadapi pemberontakan besar di tiga negara bagian
• Puluhan Warga Thailand Jadi Korban Perang Israel-Palestina
• Vietnam Kebut Pembangunan Pulau di Spratly

OKI Beri Mandat kepada Indonesia Hentikan Perang di Gaza

Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi mandat oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab guna menghentikan perang di Gaza.

Selain Indonesia, para pemimpin OKI melalui resolusi yang disepakati usai KTT luar biasa di Riyadh pada Sabtu (11/11), juga memberi mandat kepada Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, dan Nigeria untuk membantu memulai proses politik guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Paragraf 11 (dalam resolusi) ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia yang terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama akhir-akhir ini adalah situasi di Gaza,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan tertulis yang dirilis usai mengikuti KTT OKI tersebut.

Menurut Retno, resolusi itu berisi 31 pesan OKI yang bernada kuat dan keras untuk penghentian konflik Israel-Palestina di Gaza.

Selain mengecam kekejian Israel di Gaza, para pemimpin OKI termasuk Presiden RI Joko Widodo, juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.

OKI turut mengecam pemindahan paksa 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza, yang menurut Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang.

KTT Luar Biasa OKI mengenai situasi di Gaza diselenggarakan bersamaan dengan KTT Liga Arab.

KTT itu dinilai sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI dan untuk menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan.

Melalui resolusi tersebut, para pemimpin OKI termasuk Presiden Joko Widodo, mengecam agresi Israel di Gaza dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri, bantuan dapat masuk, dan pentingnya mematuhi hukum internasional.

Beberapa forum internasional akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui ICC, ICJ, dan Dewan HAM.

OKI mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara.

Lebih lanjut, melalui resolusi itu, para pemimpin OKI memberi mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat joint media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

Resolusi tersebut juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA.

Anwar Ibrahim: Malaysia Bakal Bawa Isu Palestina dalam KTT APEC di AS

Malaysia bakal mengangkat isu perihal agresi Israel terhadap rakyat Palestina saat menghadiri Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan di San Francisco, Amerika Serikat.

Adapun KTT APEC akan dilaksanakan mulai Sabtu (11/11) hingga Jumat (17/11) dan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo — yang juga berencana membawa isu soal Palestina ke Presiden AS Joe Biden.

Dikutip dari The Star, tekad Malaysia untuk mengangkat isu Palestina disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat membuka Kongres dan Pameran Minyak Sawit Internasional di Ibu Kota Kuala Lumpur, Rabu (8/11).

"Saya akan membahas perkembangan isu ini [Palestina] dan kami akan memenuhi tugas kami sebaik mungkin," ujar Anwar.

Namun, Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang bakal dibahas.

Sehari sebelumnya, Anwar pada Selasa (7/11) mengatakan bakal tetap menghadiri KTT APEC di AS — meskipun ada seruan agar Malaysia memboikot pertemuan tersebut sehubungan dengan ketegangan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Sebab, berbeda dengan Washington yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Israel, Malaysia menentang hal itu dan tetap menyerukan keadilan bagi warga Palestina.

"Kami tidak setuju dengan posisi Amerika Serikat [dalam konflik Israel-Palestina], namun merupakan prioritas kami untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan tidak bergeming dari posisi kami dalam memperjuangkan keadilan," kata Anwar.

Adapun APEC adalah sebuah forum ekonomi regional yang dibentuk pada 1989 dan beranggotakan 21 negara, termasuk Indonesia. APEC menyumbang hampir 40 persen dari populasi global dan hampir 50 persen dari perdagangan global.

Demonstran Filipina Pro Palestina Serang Kedubes Amerika Serikat

Ribuan demonstran Filipina yang marah dan memprotes kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza serta genosida warga Palestina, menyerang Kedutaan Besar Amerika Serikat di negara ini.

Pejuang muqawama Palestina melancarkan operasi Badai al-Aqsa sejak 7 Oktober 2023 dan menarget posisi Israel. Sementara itu, rezim Zionis membalas operasi muqawama ini dan mengkompensasi kekalahannya serta untuk menghentikan operasi pejuang Palestina dengan menutup seluruh jalur penyeberangan di Jalur Gaza dan membombardir rakyat tertindas ini.

Menurut laporan MNA, media-media lokal Filipina Rabu (15/11/2023) seraya merilis video dan gambar menyatakan, ribuan warga Filipina dalam mendukung rakyat Palestina dan mengecam kejahatan rezim Zionis di Jalur Gaza, berdemo di depan Kedubes AS di Manila sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Israel dan Amerika.

Berdasarkan laporan ini, sejumlah warga Filipina yang marah dalam memprotes dukungan Washington terhadap genosida rakyat Palestina di Jalur Gaza, berusaha menerobos dan memasuki gedung Kedubes Amerika.

Junta Myanmar hadapi pemberontakan besar di tiga negara bagian

Junta Myanmar menghadapi serangan besar-besaran oleh pemberontak di tiga negara bagian, hingga meminta staf pemerintah bersiap menghadapi keadaan darurat.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan bahwa militer menghadapi serangan hebat dari sejumlah besar tentara pemberontak bersenjata di Negara Bagian Shan di timur laut, Negara Bagian Kayah di timur, dan Negara Bagian Rakhine di barat.

Zaw Min Tun mengatakan beberapa posisi militer telah dievakuasi karena pemberontak menggunakan drone untuk menjatuhkan ratusan bom di pos-pos militer.

“Kami segera bertindak untuk melindungi diri dari serangan bom drone secara efektif,” kata dia pada Rabu malam.

Di Ibu Kota Naypyidaw, staf pemerintah telah diperintahkan untuk membentuk unit untuk menanggapi situasi darurat, kata sekretaris Dewan Naypyidaw Tin Maung Swe.

Dia membantah bahwa perintah itu merupakan respons terhadap situasi keamanan, dan mengatakan ibu kota dalam keadaan tenang.

“Ini adalah rencana untuk membantu jika terjadi keadaan darurat, khususnya bencana alam,” kata Tin Maung Swe kepada Reuters.

Pemerintahan paralel yang dibentuk oleh politisi prodemokrasi untuk menentang militer dan bersekutu dengan beberapa faksi pemberontak, telah meluncurkan kampanye "Jalan Menuju Naypyidaw" yang bertujuan untuk mengambil kendali di ibu kota.

Secara terpisah, media Thit melaporkan bahwa Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk junta menyatakan bahwa semua orang yang telah mendapat pelatihan dasar militer harus siap untuk berangkat dan bertugas.

Militer Myanmar telah memerangi etnis minoritas dan pemberontakan lainnya selama beberapa dekade, tetapi kudeta pada 2021 telah menghasilkan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara kekuatan antimiliter--yang menjadi tantangan terbesar bagi tentara selama bertahun-tahun.

Myanmar jatuh dalam kekacauan sejak kudeta tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan mengakhiri satu dekade reformasi demokrasi sementara negara itu.

Militer memerintah Myanmar dengan tangan besi selama 50 tahun setelah merebut kekuasaan pada 1962, dan bersikeras bahwa mereka adalah satu-satunya institusi yang mampu menyatukan negara yang beragam itu.

Kudeta tahun 2021 juga menghancurkan harapan akan reformasi dan memicu gelombang besar oposisi yang menyatukan aktivis prodemokrasi di kota-kota, sementara kekuatan etnis minoritas berjuang untuk menentukan nasib sendiri di daerah pedalaman.

Bentrokan telah memicu pengungsi ke seluruh negara tetangga Myanmar, termasuk ribuan orang yang melarikan diri ke India dalam beberapa hari terakhir, dari pertempuran di Negara Bagian Chin di barat laut.

Pemerintah Barat pun menerapkan kembali sanksi terhadap junta Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras terhadap protes dan menuntut pembebasan Suu Kyi serta politisi dan aktivis prodemokrasi lainnya.

Negara-negara tetangga Myanmar di Asia Tenggara telah mencoba mendorong proses perdamaian tetapi para jenderal mengabaikan upaya mereka.

Puluhan Warga Thailand Jadi Korban Perang Israel-Palestina

Sebagaimana diketahui dunia internasional, Israel sedang menjajah negara Palestina. Sejak bulan lalu tepatnya 7 Oktober 2023, perang berkecamuk antara pejuang Palestina dan Israel.

Telah banyak korban berjatuhan dari pihak Palestina dan Israel, bahkan warga negara asing juga banyak yang menjadi korban perang tersebut.

Dilaporkan laman Asia Nikkei pada Rabu (18/10/2023) bahwa ada puluhan pekerja asing telah terbunuh akibat perang. Banyak juga di antara mereka yang disandra sejak perang berkecamuk antara Hamas yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan Israel yang sedang melakukan penjajahan pada 7 Oktober 2023.

Asia Nikkei melaporkan bahwa jumlah warga negara Thailand yang mati di tengah peperangan Palestina dan Israel telah meningkat menjadi 29 orang pada Senin (16/10/2023) lalu. Sebanyak 18 orang warga negara Thailand diduga disandera.

Pemerintah Thailand telah berjanji untuk memulangkan pekerja yang ingin pulang, dan telah menetapkan target untuk memulangkan 4.000 pekerja pada akhir bulan ini dari Israel.

Lebih dari 7.000 warga Thailand sedang menunggu kursi di pesawat untuk pulang ke Thailand pada kloter berikutnya. Hal ini disampaikan pejabat kabinet Thailand.

Pada bulan Juli 2023, terdapat sekitar 119 ribu pekerja asing di Israel dan lebih dari 25 ribu pekerja di Israel yang statusnya ilegal. Hal ini disampaikan pihak berwenang Israel.

Di bidang pertanian, terdapat 22.862 pekerja asing yang sah dan 7.493 lainnya tidak memiliki dokumen yang sah, sebagian besar adalah mereka yang telah melampaui masa tinggal visa.

Sektor pertanian mengimpor hampir seluruh tenaga kerjanya dari Thailand, meskipun ada juga beberapa ribu peserta pelatihan dari Asia dan Afrika yang bekerja di sektor pertanian Israel sebagai bagian dari program studi kerja.

Dalam laporan di laman NRP pada Kamis (9/11/2023) disampaikan bahwa Yahel Kurlander, seorang profesor sosiologi di Tel-Hai College di Israel utara yang mempelajari populasi migran Thailand di Israel mengatakan, pada tahun 2012, Israel dan Thailand membuat perjanjian bilateral untuk memudahkan masuknya pekerja dalam bidang pertanian dari Thailand.

Sekitar 30 ribu warga Thailand bekerja di Israel sebelum perang berkecamuk bulan lalu antara Hamas yang membela Tanah Air mereka yakni Palestina dan Israel yang sedang menjajah Palestina.

Kurlander menjelaskan, Namsan petani asal Thailand adalah satu dari 7.000 orang yang memilih untuk pulang ke negara asalnya untuk sementara waktu.

Vietnam Kebut Pembangunan Pulau di Spratly

Vietnam telah secara aktif menjalankan rencana perluasan besar-besaran di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang disengketakan, sehingga jumlah wilayah yang baru direklamasi hampir dua kali lipat dalam satu tahun, menurut sebuah laporan baru.

"Sejak Desember 2022, Vietnam telah menciptakan lahan seluas 133,5 hektare lagi di bebatuan dan terumbu karang di Kepulauan Spratly," laporan Inisiatif Transparansi Maritim Asia (AMTI) yang bernaung dibawah lembagathink tankPusat Studi Strategis dan Internasional AS (CSIS). "Jumlah tersebut merupakan tambahan dari lahan seluas 170 hektare yang direklamasi pada tahun 2022," imbuh AMTI.       

AMTI pun melaporkan bahwa pada periode 2012 hingga 2022, Vietnam hanya menciptakan lahan seluas 48 hektare di Kepulauan Spratly. "Semua ini berjumlah sekitar seperempat dari lebih dari 1.295 hektare lahan yang diciptakan oleh Tiongkok dari tahun 2013 hingga 2016, namun perluasan pulau ini jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh penggugat lain selain Tiongkok," ungkap AMTI.

Laporan tersebut menyoroti lima pos terdepan Vietnam di perairan tersebut, termasuk Barque Canada Reef yang telah mengalami transformasi terbesar sejauh ini. Pekan laluRadio Free Asiamelaporkan laju reklamasi yang luar biasa di terumbu karang ini.

"Sebelumnya merupakan salah satu pos terdepan di Vietnam, lebih dari 85 hektare lahan baru telah dibuat di Barque Canada pada tahun lalu, menjadikannya wilayah terbesar yang diduduki Vietnam di LTS," kata AMTI.

Fitur lain yang dibangun dengan cepat oleh Vietnam adalah Pearson Reef, Pulau Namyit, Sand Cay, dan Tennent Reef.

AMTI pun mengatakan pengerukan dan penimbunan tanah juga terus berlanjut, meskipun dalam skala yang lebih kecil, di Alison Reef, Cornwallis South Reef, Ladd Reef, dan Discovery Great Reef, yang menunjukkan bahwa ekspansi besar-besaran terhadap terumbu karang ini di masa depan tidak dapat dikesampingkan.

Citra Satelit 

Saat memeriksa citra satelit, para peneliti AMTI menemukan bahwa untuk mempercepat upaya pengerukan, Vietnam telah beralih ke alat yang sebelumnya mereka hindari yaitu kapal keruk hisap.

Di Barque Canada Reef pada 2 November 2023, setidaknya dua kapal keruk terlihat jelas pada gambar yang disediakan oleh perusahaan pencitraan satelit AS, Planet Labs. Dua lainnya hadir di Pearson Reef pada 27 Oktober 2023.

Sebelumnya, Vietnam menggunakan kapal keruk biasa dan peralatan konstruksi untuk mengambil bagian terumbu dangkal dan menyimpan sedimen di area penimbunan tanah. Metode ini dianggap lebih memakan waktu, tetapi tidak terlalu merusak dibandingkan pengerukan hisap.

"Penggunaan kapal keruk hisap (cutter suction dredger) mengkhawatirkan karena lebih merusak lingkungan dibandingkan metode tradisional," kata Greg Poling, direktur AMTI.         

Sementara itu menurut lembaga pemikir Tiongkok, South China Sea Probing Initiative (SCSPI), di media sosialXmenyatakan bahwa reklamasi lahan oleh Vietnam ini hanyalah permulaan "Sejak tahun '70-an, Vietnam tidak pernah berhenti memperluas pos-posnya di Kepulauan Spratly," ungkap SCSPI.

Pemerintah Vietnam belum mengatakan apapun mengenai laporan AMTI tersebut, namun sikap resmi Hanoi adalah bahwa pihaknya hanya melakukan upaya untuk melindungi pulau-pulau tersebut, tetapi tidak memperluas atau mengubah struktur pulau-pulau yang berada di bawah kendalinya.