Pembangunan Infrstruktur dan SDM Menuju Kemajuan
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui, saat ini pemerintah baru berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur. Sebab, infrastruktur dinilai merupakan fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain.
Fokus kepada pembangunan infrastruktur, kata Jokowi, bisa dilihat dari anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk sektor ini.
"Tapi nanti mulai 2019, tadi saya bisikin ke Menaker, kita konsentrasi pada yang kedua, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Jokowi saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Bekasi, Rabu (27/12/2017).
Jokowi mengatakan, untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam seperti hutan, mineral dan batubara. Kunci untuk menjadi negara maju adalah pembangunan SDM.
"Kalau SDM kita bisa kita upgrade, bisa kita keluarkan dengan kompetensi dan keterampilan yang baik, ini lah modal kuat kita untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi disambut tepuk tangan penerima sertifikat yang hadir.
Kepala Negara menekankan, saat ini 60 persen dari 250 juta penduduk Indonesia adalah anak muda. Bahkan jumlah tersebut akan terus meningkat.
Diperkirakan tahun 2040 jumlah usia produktif di Indonesia mencapai 195 juta.
Menurut Jokowi, ini bisa jadi kekuatan besar, tapi bisa jadi masalah apabila pemerintah tak memberi perhatian terhadap pembangunan SDM.
"Jangan ragu bahwa SDM kita punya kemampuan untuk berkompetisi dengan negara lain. Hanya, memang kekuatan ini belum kita maksimalkan potensinya," ujar Jokowi.
Selama tiga tahun lebih pemerintahan Jokowi, mantan gubernur DKI Jakarta itu fokus pada pembangunan infrastruktur. Bukan tanpa alasan. Sebab, kesinambungan antarwilayah akan menggerakkan ekonomi. Setiap wilayah dengan potensi yang berbeda memerlukan sarana penghubung. Pergerakan barang dan manusia dari barat ke timur dan sebaliknya, juga perlu infrastruktur yang efisien.
Menurut situs resmi Kantor Staf Presiden, ksp.go.id, pembangunan jalan dan jalan tol, pembukaan jalur baru kereta api, perluasan bandara lama maupun membangun bandara baru, hingga renovasi, serta mendirikan pelabuhan baru, dilakukan untuk memastikan lalu lintas orang dan barang memberi manfaat besar bagi warga.
Bila antartitik dalam wilayah hingga antarpulau tersambung dalam jaringan insfrastruktur yang kokoh, maka akan menjadi menjadi pusat ekonomi. Ujung-ujungnya, pusat ekonomi baru bermunculan, sehingga kue ekonomi lebih merata.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 58/2017, pemerintah menambah sembilan proyek strategis untuk kawasan luar Jawa. Proyek strategis nasional itu meliputi jalan, bandara, pelabuhan, dan bendungan. Di sejumlah wilayah Tanah Air, Kalimantan terdapat 24 proyek senilai Rp564 triliun, Sulawesi (27 proyek, Rp155 triliun), serta Maluku dan Papua (13 proyek, Rp444 triliun).
Proyek lainnya di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 15 proyek dengan nilai Rp11 triliun. Selanjutnya di Sumatera dengan 61 proyek senilai Rp638 triliun. Pada 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp410,4 triliun. Jumlah anggaran itu berasal dari total Anggaran belanja negara yang mencapai Rp2.220,7 triliun.
Meski meningkat 5,2 persen dibandingkan outlook 2017, anggaran tersebut dinilai masih belum ideal, yakni 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dikutip dari ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, pada Jumat 8 Desember 2017, disebutkan dana infrastruktur 2018 tersebut nantinya akan tersebar di kementerian/lembaga dan daerah .
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat Rp104,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp44,2 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp33,9 triliun dan investasi pemerintah (PMN dan LMAN) Rp41,5 triliun.
Penggunaannya memiliki sasaran seperti membangun jalan baru 832 kilometer, pembangunan jalan tol 33 kilometer, pembangunan jembatan 15.373 meter, dan prasarana kereta api sepanjang 639 kilometer.
Selain itu, pada 2018 pemerintah menargetkan pembangunan bandara baru di delapan lokasi, peningkatan internet desa di 110 lokasi, dan pembangunan BTS di daerah terisolasi di 380 lokasi.
Sementara itu, untuk penyediaan dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 2018 pemerintah menargetkan membangun 13.405 unit rumah susun dan memberikan bantuan stimulan untuk 174.300 ribu unit rumah.
Pada awal Desember 2017, di hadapan chief executive officer (CEO) se-Asia dalam Bloomberg The Year Ahead, Jokowi menyebut telah melakukan pengembangan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Jokowi saat itu menceritakan, awal kepemimpinannya pada 2014, situasi ekonomi domestik maupun global cukup sulit. Anggaran habis tersedot untuk subsidi salah satunya untuk bahan bakar minyak (BBM).
Akhirnya diputuskan untuk mencabut 80 persen subsidi. Jokowi menjelaskan, pencabutan itu memberi ruang fiskal hingga US$20 miliar setiap tahunnya. Saat itu, menurut mantan wali kota Solo itu, fokus pada pembangunan infrastruktur dimulai.
"Kita sudah di jalur yang benar untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur itu hanya dalam lima tahun pemerintahan," ujar Presiden Jokowi, Rabu 6 Desember 2017.
