Pelemahan Rupiah di Pusaran Virus Corona

Nilai tukar rupiah pada perdagangan di pasar spot Kamis (16/4) pagi dibuka melemah 0,52 persen ke level Rp 15.657 per dolar Amerika Serikat. Rupiah tercatat sebagai mata uang dengan penurunan terbesar ketiga setelah won Korea dan Ringgit Malaysia yang masing-masing anjlok sekitar 0,83 persen dan 0,6 persen di tengah peningkatan penyebaran Covid-19.

Bank Indonesia (BI) berupaya menyelamatkan ekonomi dalam negeri dari dampak negatif virus corona dengan menggelontorkan dana hampir Rp300 triliun untuk menginjeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan sejak awal tahun hingga saat ini.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah penyebaran virus corona. BI melakukan intervensi tersebut karena banyak investor asing menarik dananya dari pasar keuangan Indonesia, sehingga membuat rupiah tertekan.

Selain itu, BI melakukan injeksi likuiditas ke perbankan lebih dari Rp56 triliun melalui skema term-repo dengan underlying SBN yang dimiliki perbankan. Kemudian, menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50  basis poin (bps), sehingga menambah likuiditas di perbankan sebesar Rp22  triliun.

Tidak hanya itu, BI menambah lagi likuiditas untuk perbankan sebesar US$3,2  miliar dengan menurunkan GWM valuta asing (valas) sebesar 4  persen. Seluruh keputusan ini diharapkan bisa menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Tapi para ekonom memandang langkah ini belum memadai untuk meredam pelemahan rupiah. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai intervensi itu tidak bisa mengembalikan rupiah ke area Rp14 ribu per dolar AS sebagaimana yang berhasil diraih awal 2020.

Menurut Eko, tampaknya sulit bagi BI untuk membawa rupiah ke level Rp14 ribu per dolar AS, ketika persoalan pandemi virus corona masih menjalar di Indonesia dan dunia. Pasalnya, ekonomi global belum stabil dan dampaknya memukul nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, butuh langkah lain yang membuat pasar kembali pulih, di antaranya dengan menjaga independensi BI. Jika pasar menilai kebijakan yang mereka keluarkan diambil karena pengaruh dari pemerintah, maka pasar akan bereaksi negatif dengan menarik dananya dari pasar keuangan Indonesia.(PH)