Ketika Minat Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Rendah

Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki mengatakan minat masyarakat untuk bergabung ke koperasi masih sangat rendah.

Ia menyebut berdasarkan data yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), 16,31 persen penduduk dunia sudah menjadi anggota koperasi.

"Kalau dibandingkan, angka ini masih rendah. Baru 8,41 persen masyarakat (Indonesia) yang mau bergabung ke koperasi dan rendahnya minat masyarakat untuk bergabung bisa berpengaruh terhadap perekonomian nasional kita," ujarnya saat diskusi virtual, Senin (13/7/2020). Sebagaimana hasil pantauan Parstodayid dari Kompas, Senin (13/07/2020).

Sementara menurutnya, peran koperasi pada pertumbuhan ekonomi nasional dinilai cukup besar.Selain itu juga Koperasi dinilai bisa memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 0,45 persen.

Baginya, ada beberapa faktor yang menjadi kendala mengapa minat masyarakat bergabung ke koperasi masih minim. Salah satu faktornya, kata dia, disebabkan karena adanya kendala terkait regulasi manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada akses pembiayaan dan pengawasan.

Demi mencapai tujuannya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki meminta para petani di Indonesia untuk mau masuk dan bergabung ke koperasi.

Ia berharap dengan masuknya para petani ke koperasi bisa memberikan kemudahan kepada para petani dalam mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan juga bisa mendorong pengembangan sektor pangan di Indonesia.

"Kita harus gencar mendorong pengembangan sektor pangan kita seperti pertanian, perhutanan dan perikanan. Sektor pangan ini menjadi kontributor besar PDB kita, apalagi kita sudah diingatkan oleh WHO tentang krisis pangan yang akan terjadi nanti," ujarnya, Senin (13/7/2020).

Teten juga meminta koperasi-koperasi yang saat ini sudah ada, untuk mau memanfaatkan lahan-lahan petani yang sempit, sehingga masalah keterbatasan lahan bisa diatasi bersama-sama dengan berkoperasi.

Di sisi lain, sebagai palleting koperasi pangan, Teten mengakui sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR hingga BUMN-BUMN yang berada di sektor pangan.

Mereka diminta untuk bisa memanfaatkan dan mengolah lahan yang sudah didistribusikan ke masyarakat ke dalam bentuk perhutani sosial.