Nasib Perundingan JCPOA di Tangan Pemerintahan Baru Iran
Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan posisi tegas Republik Islam di era pemerintahan baru dalam kontak telpon dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Prancis dan Austria yang membahas masalah JCPOA.
Hossein Amir Abdollahian dalam pembicaraan ini menekankan bahwa perundingan Wina harus melayani kepentingan dan hak-hak Iran, serta perilaku tidak bertanggung jawab Amerika Serikat dan kelambanan Uni Eropa harus diakhiri.
Menlu Iran mengatakan bahwa prinsip perundingan Wina dapat diterima dan sedang dilakukan, tetapi negosiasi yang dapat dipertahankan harus mengarah pada pencabutan sanksi yang sebenarnya dan pemenuhan hak-hak Iran.
Sebelum pemerintahan ke-13 yang dipimpin oleh Sayid Ebrahim Raisi menjabat di Iran, enam putaran perundingan untuk menghidupkan kembali JCPOA digelar di Wina. Tujuan dari pembicaraan Wina ini untuk membawa Amerika Serikat kembali ke JCPOA, tapi semua sanksi sepihak Washington terhadap Tehran dicabut, dan Iran memverifikasinya.
Masalah pencabutan sanksi AS terhadap Iran sebagai langkah kunci dalam menghidupkan kembali JCPOA, dan kemudian mengembalikan Iran ke komitmennya yang telah menjadi kebijakan definitif Tehran selama pembicaraan Wina. Namun dalam enam putaran perundingan Wina, Amerika Serikat menekankan kebijakan "langkah demi langkah" yang tidak didukung oleh Iran.
Iran percaya bahwa Amerika Serikat, sebagai negara yang telah menarik diri dari JCPOA, pertama-tama harus memenuhi kewajibannya, kemudian Iran akan kembali ke komitmen penuh JCPOA setelah memverifikasi tindakan AS.
Desakan Amerika Serikat pada pendekatan sepihak telah menggagalkan negosiasi untuk menghidupkan kembali JCPOA di Wina di bawah pemerintahan Iran sebelumnya.
Di era baru periode Raisi, tidak ada tanggal baru yang ditetapkan untuk dimulainya kembali pembicaraan tentang upaya menghidupkan kembali JCPOA di Wina, tetapi pemerintah baru Iran telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak menerima negosiasi untuk negosiasi.
Satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali JCPOA adalah implementasi nyata dari komitmen Amerika Serikat dan Eropa, dan setelah verifikasi oleh Tehran, Iran akan kembali menjalankan penuh komitmennya secara penuh di JCPOA.
Sebagaimana yang ditekankan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian dalam percakapan telepon dengan para menteri luar negeri Prancis, Jerman dan Austria bahwa Iran telah menunjukkan peran mendasarnya dalam mempertahankan JCPOA melalui kesabaran strategis dalam menghadapi keluarnya AS dan kelambanan tindakan di pihak Eropa. Kini saatnya bagi anggota JCPOA lainnya untuk memenuhi komitmen mereka secara nyata.
Pendekatan rasional Iran terhadap penarikan sepihak AS dari JCPOA yang disusul kelambanan dan ketidakmampuan pihak Eropa untuk memenuhi komitmennya di JCPOA menunjukkan bahwa Iran adalah negara yang berkomitmen, tetapi tidak akan melakukan negosiasi apa pun demi mendapatkan negosiasi. Iran hanya akan berpartisipasi dalam negosiasi yang memiliki hasil nyata untuk memenuhi hak dan kepentingan rakyat Iran.
Mencermati kebijakan AS selama kepresidenan Biden, yang memandang kebijakan tekanan maksimum Trump terhadap Iran sebagai kegagalan, menunjukkan bahwa pemerintahan Biden telah melanjutkan ke arah yang sama terhadap Iran.
Faktanya, pemerintah Biden bermaksud menggunakan sanksi ilegal sebagai alat untuk menekan Republik Islam Iran, tetapi seperti yang ditekankan Amir Abdullahian, Iran tidak akan menyerah pada tekanan seperti itu.(PH)
