Iran Tanggapi Resolusi DK PBB Mengenai Yaman

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang krisis Yaman dan literatur yang digunakan di dalamnya akan memiliki konsekuensi negatif bagi proses perdamaian dan akan menjauhkan posisi pihak-pihak yang berkonflik lebih dari sebelumnya.

"Sayangnya, resolusi ini dan literatur yang digunakan di dalamnya berada di bawah pengaruh pertimbangan politik dan lobi dari negara-negara koalisi agresor, dan diambil bertentangan dengan upaya yang ada untuk melanjutkan proses politik," kata Khatibzadeh pada hari Selasa (1/3/2022) ketika menanggapi resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB mengenai krisis Yaman.

Dia menegaskan, sejak awal agresi militer ke Yaman, pandangan yang bias dan tidak realistis tentang Yaman disebabkan dorongan para pendukung utama invasi Yaman di Dewan Keamanan PBB, alih-alih berdampak pada pengurangan krisis, tetapi justru menjadi faktor dalam melanggengkan bencana kemanusiaan terburuk pada abad ini.

"Sebagai akibat dari pengabaian terhadap kejahatan pasukan koalisi dan upaya menjauhkan Dewan Keamanan PBB dari tugas aslinya, terjadi peningkatan pelanggaran sistematis dan serius terhadap hukum humaniter internasional, pembunuhan warga sipil, perusakan infrastruktur sipil yang terus meluas dan blokade ilegal terhadap pelabuhan-pelabuhan dan bandara selama tujuh tahun agresi brutal di Yaman. Semua ini terjadi di bawah bayang-bayang kebungkaman masyarakat dunia," jelasnya.

Menurut jubir Kemlu Iran, kelanjutan dari pendekatan ini akan membuat prospek pencapaian perdamaian yang abadi dan adil menjadi lebih sulit dan rumit.

Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (28/2/2022) setuju untuk memperpanjang dan memperluas larangan senjata terhadap Gerakan Rakyat Yaman, Ansarullah.

Resolusi yang diusulkan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menyerukan perluasan larangan senjata terhadap sejumlah pemimpin Ansarullah menjadi larangan untuk seluruh kelompok ini disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. (RA)